Anggaran Bantuan Hukum Gratis Dikurangi

 334 total views,  3 views today

hukumPALEMBANG, KS-Anggaran untuk program bantuan hukum gratis, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) sejak beberapa tahun terakhir, dikurangi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumsel 2013.

Pengurangan anggaran bantuan hukum gratis ini menurut anggota Komisi I DPRD Sumsel, Bihaqie Soefyan bukan dikarenakan adanya surat edaran Menteri Hukum dan HAM melainkan untuk saving anggaran guna kebutuhan lainnya.

“Awalnya di anggaran induk untuk bantuan hukum gratis Rp1.396.900.00. Pada anggaran perubahan akan berubah menjadi Rp766.660.000, sehingga berkurang menjadi Rp 630.240.000,” jelas Bihaqie ketika dibincangi, kemarin.

Sebenarnya Komisi I kata Bihaqie, tidak setuju adanya pengurangan anggaran untuk bantuan hukum gratis ini. Sebab program itu dinilainya, dibutuhkan masyarakat agar mendapatkan pelayanan bantuan hukum.

Padahal sudah Sudah keluar surat Menkum dan Ham untuk melanjutkan bantuan hukum gratis. Namun karena kebutuhan anggaran untuk pemungutan suara ulang pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel, dan pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 maka mau tidak mau anggaran itu harus dikurangi.

“Kita butuh dana untuk pemungutan suara ulang, pada pemilukada Sumsel Rp42 miliar. Kemudian, untuk ISG 2013 dibutuhkan Rp135 miliar. Ini yang harus dipikirkan, sehingga anggaran semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dikurangi termasuk untuk program bantuan hukum gratis,” bebernya.

Sementara itu Kepala Biro (Karo) Hukum dan Ortala Pemprov Sumsel, Ardani mengatakan, pengurangan dana untuk bantuan hukum gratis ini sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang ada.

Selain itu sambung Ardani, aturan pelaksanaan bantuan hukum gratis baru terbit dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di akhir Maret lalu. Aturan itu, mengatur soal akreditasi dan verifikasi kepada lembaga bantuan hukum yang bisa menjalankan program tersebut.

Hasil akreditasi dan veriifikasi terhadap lembaga bantuan hukum, yang memiliki persyaratan memberikan bantuan hukum gratis baru diumumkan 31 Mei 2013 lalu.“Di Sumsel, baru ada enam lembaga yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan pengumuman Kemenkumham yakni LBH Palembang, Women Crisis Center, Lembaga Pendidikan Dan Bantuan Hukum Indonesia, Posbakum Ikadin, LBH Universitas IBA dan LBH Sejahtera,”jelas Ardani.

Namun dari enam lembaga bantuan hukum tersebut, hanya LBH Palembang yang bisa di ajak kerjasama untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin karena sudah berbadan hukum.

“Karena itulah, kita usulkan agar anggaran untuk bantuan hukum gratis dikurangi. Kedepan, jika peraturan gubernur (pergub) tentang bantuan hukum gratis ini sudah kelar, maka pelaksanaan bantuan hukum gratis bisa diperluas,” tukasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com