Tuntut UMP, Buruh PT BRK Bertahan di Dewan

 231 total views,  2 views today

Hl-andalas-2

Perwakilan buruh yang memilih bertahan sebelum tuntutannya terpenuhi | Joen KS

INDERALAYA-KS-Sebanyak 20 perwakilan buruh PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK), bertahan dan nekat menginap di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Ogan Ilir. Hal itu terkait belum adanya keputusan tuntutan ribuan buruh untuk mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pantauan dilapangan, Rabu (17/7), kedatangan sekitar 20 perwakilan buruh didampingi oleh organisasi buruh sebagai tindaklanjut aksi demonstrasi buruh pada Senin (15/7) lalu untuk menuntut UMP sebesar Rp 1.630.000,-.

Kedatangannya juga untuk kembali berdialog dengan manajemen PT BRK, Pemkab OI, yang dihadiri langsung oleh Kadisnakertran OI, Wilson, Asisten III, Hj Nina dan DPRD OI dalam hal ini Ketua DPRD OI, Iklim Cahya dan Wakil DPRD OI, Arhandi Tabroni. Lagi-lagi, anggota dewan tidak satu pun yang hadir lantaran sedang Kunker ke Jakarta.

Hal itu terlihat dengan adanya sebagian ruang komisi yang masih tergembok meski sudah menunjukan pukul 10.00 WIB. Para perwakilan buruh juga nampak kecewa lantaran tidak ada satu pun anggota dewan yang mendengarkan aspirasinya.

Kekecewaan para perwakilan buruh pun bertambah lantaran mengetahui jika pihak menagemen PT BRK tidak hadir meski sudah diundang secara resmi oleh Pemkab OI. Ketidakhadiran tersebut juga memicu ketegangan dalam dialog antara buruh dengan dewan dan Pemkab OI.

Buruh merasa kecewa dan memaksa untuk meminta keputusan saat itu juga terkait masalah upah yang masih di bawah UMP. Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya perwakilan buruh mengalah namun dengan catatan tetap bertahan dan memilih menginap di gedung dewan dari pada harus kembali pulang tanpa ada keputusan yang jelas.

“Kalau kami pulang, apa yang harus kami katakan kepada kawan-kawan kami yang sudah menunggu. Padahal, kemarin sudah berjanji akan mendatangkan PT BRK untuk perundingan,” ujar seorang utusan warga, Edison.

Meski begitu, sambung Edison, dirinya bersama perwakilan buruh tetap nekat menginap dan besok (hari ini –red), akan mendatangi Dinsakertans Sumsel untuk dipertemukan dengan pimpinan PT BRK yang mampu mengambil keputusan.

“Kami sangat kecewa pihak BRT tidak hadir. Padahal, bukan saya saja, ada sekitar 2000 buruh yang menunggu nasib. Saat ini, buruh tidak melakukan aktifitas alias mogok. Mereka (buruh -), tinggal menunggu keputusan dari kami,” ungkapnya.

Kekecewaan atas ketdakhadiran manajemen PT BRT bukan hanya dirasakan oleh perwakilan buruh. Pihak Pemkab OI yang mengundang secara resmi dan dewan juga merasakan hal yang sama.

Ketidakhadiran PT BRK  dinilai melecehkan Pemkab OI dengan tidak hadir memenuhi undangan Pemkab guna penyelesaian kisruh upah pekerja, digedung DPRD Ogan Ilir.

“Semestinya jika perusahaan memang beroperasi di wilayah administrative Ogan Ilir pasti akan membutuhkan Pemkab Ogan Ilir. Tentunya balasan surat dari BRK sangat mengecewakan sekali,” kata Asisten III Setda Ogan Ilir, Hj Nina, dihadapan perwakilan pekerja BRK dan Ketua DPRD Ogan Ilir H Iklim Cahya dan Wakil Ketua DPRD OGan Ilir H Arhandi, kemarin.

Menurut Hj Nina, setelah pihaknya melayangkan surat ke PT BRK untuk menghadirkan pimpinan perusahaan dalam rapat tripartite hari ini (kemarin), namun sayang pihaknya hanya menerima balasan surat saja.

Dalam isi surat tersebut menegaskan, sambungnya, jika ada perselisihan antara pekerja dan perusahaan, maka sesuai dengan undang-undang akan diambilalih Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumsel dan meminta Disnaker Sumsel untuk dapat menyelesaikannya.

“Surat itu langsung ditandatangani Direktur Utama PT BRK Rosihan Nuh Bayumi perihal penyelesaian permasalahan tenaga kerja. Kami kan hanya beritikad untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.

Sementara itu, Kadisnaker Ogan Ilir, Wilson melanjutkan soal UMP di Ogan Ilir, pihaknya dari dulu sudah mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk membayar upah sebesar Rp1.630.000, sesuai dengan ketentuan.

“Jawaban surat ini jelas sangat menyakitkan kami. Jangankan Disnaker, ini sudah atas nama pemerintah langsung justru tidak diindahkan dengan tidak menghadiri rapat ini. Jelas ini sangat keterlaluan,”terangnya.

Dia mengaku alasan perusahaan enggan menghadiri rapat penyelesaian masalah upah pekerja itu karena Kabupaten Ogan Ilir belum memiliki petugas yang bersertifikasi bidang pengawasan.

Terpisah, Ketua DPRD Ogan Ilir, H Iklim Cahya menambahkan pihaknya meminta perwakilan pekerja untuk dapat bersabar. Sebab, rapat yang dilakukan kali ini tidak serta merta membuahkan hasil yang instan. Rapat lanjutan dengan menghadirkan Disnaker Sumsel besok (hari ini) di DPRD Ogan Ilir.

“Upaya pemerintah sudah dilakukan, namun perusahaan enggan hadir. Sebagai opsi bagaimana jika penyelesaian masalah ini difasilitasi Disnaker Sumsel. Tentunya mendapat pendampingan dari Pemkab Ogan Ilir dan DPRD. Kami tidak memiliki kewenangan ataupun aturan untuk memanggil paksa pimpinan PT BRK. Jangankan bupati, SK Gubernur pun tidak diindahkan PT BRK,” tuturnya.

Untuk masalah ruang komisi terkunci, Iklim menjelaskan, kemungkinan petugas belum datang. “Ya, mungkin saja petugasnya belum datang sehingga ruang komisi I masih terkunci. Ya, seluruh anggota DPRD sedang kunker ke Jakarta, Solo dan sejumlah daerah perihal LKPJ Bupati 2012,”jelas Iklim.

Teks : Junaedi Abdillah

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster