Sumsel Provinsi Rawan Konflik

 353 total views,  2 views today

konflik-tanah

Ilst. Konflik Agraria

PALEMBANG, KS-Bak api dalam sekam, begitulah mungkin kata yang tepat menggambarkan kondisi Sumatera Selatan (Sumsel). Tenang dipermukaan, namun menyimpan bara konflik yang tinggi.

Ini dikarenakan banyaknya kasus konflik lahan yang belum terselesaikan di Bumi Sriwijaya ini. Kondisi ini, ternyata membuat Sumsel digolongkan sebagai provinsi rawan konflik.

Ketua Bidang Pemantau dan Penyidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Sumsel merupakan salah satu daerah yang sering muncul konflik dan berkaitan dengan HAM. Konflik ini didominasi, oleh kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

“Kami mendapatkan ribuan surat pengaduan dari masyarakat, terkait masalah HAM yang mereka hadapi. Hal tersebut dikarenakan masalah yang mereka hadapi tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, pemerintah daerah dan pemeritah pusat. Dari kejadian ini, membuktikan masih tingginya angka konflik yang berkaitan dengan HAM di Sumsel ini,” jelas Natalius, kemarin.

Menurutnya, di Indonesia ada bebarapa provinsi yang potensi konfliknya tinggi selain Sumsel yakni Sulawesi Selatan, Papua, Jakarta, Lampung dan Medan. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membuat grand design penanganan dan penyelesaian konflik tersebut.

”Masalah HAM di Sumsel, ada 6 kasus berdasarkan data yang ada di Komnas HAM. Mulai dari sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan di Desa Tanjung Aur Lahat,  sengketa lahan masyarakat dengan PT Madusari Lampung Indah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, penyerobotan tanah oleh PT Andira Agro di Banyuasin, pengaduan PT Pinayaka Abadi tentang lingkungan hidup oleh Walhi Palembang, masalah sengketa lahan di Kabupaten OKI yakni di Rangkui Jaya, Minang Jaya dan Kedaton di Kayuangung. Terakhir adalah masalah sengketa lahan PT Musi Hutan Persada dengan masyarakat di Kabupaten Muara Enim,” bebernya.

Konflik lahan di Sumsel ini sebutnya, terdapat aktor yang terlibat. Karenanya Komnas HAM meminta agar ada korelasi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah. Jika perusahaan dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dengan baik kepada masyarakat, itu dapat meminimalisir konflik. Kedepan, penanganan masalah HAM tidak hanya berkaitan dengan masalah saling membunuh. Namun juga mencakup ekonomi, sosial juga budaya.

“Kami akan melakukan pemantuan dengan struktur anggaran yang digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nanti kita potret peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia sampai sejauh mana, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan dan berbagai bidang lainnya,” ujarnya.

Walau rawan konflik kata dia, Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pemeritah kabupaten dan kota di Sumsel, terkait kepedulian terhadap persoalan HAM.

“Kami menilai pemprov dan pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel, sudah mendorong untung melindung dan peduli terhadap persoalan HAM. Bahkan Pemprov Sumsel telah memenuhi HAM dari aspek pendidikan, kesehatan, kebutuhan beribadah dan berbagai aspek sebagai pelayanan kepada publik tersebut,”tukasnya.

Butuh Keseriusan Pemerintah

Konflik lahan di Sumatera Selatan (Sumsel), terbilang tinggi. Berbagai kasus lahan masih terjadi di Sumsel bahkan berujung dengan bentrokan yang mengakibatkan korban luka dan tewas.

Konflik lahan di Sumatera Selatan (Sumsel), terbilang tinggi. Berbagai kasus lahan masih terjadi di Sumsel bahkan berujung dengan bentrokan yang mengakibatkan korban luka dan tewas.

Penyelesaian konflik lahan ini menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel  Ahmad Yani, harus dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal. “Kearifan lokal, perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan di Sumsel. Selain itu, harus diselesaikan secara komprehensif dengan menindak tegas siapapun yang bermain mata dengan pihak berkepentingan,” sebut politisi PPP ini beberapa waktu lalu.

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa saat menghadiri deklarasi pasangan cagub-cawagub Sumsel mengatakan, pemerintah daerah harus melindungi kepemilikan lahan masyarakat khususnya petani.

Karena lahan sebutnya, adalah alat bagi petani untuk menghidupi keluarganya. “Sumsel ini, mayoritas penduduknya adalah petani. Karenanya pemimpinnya, harus melindungi kepemilikan lahan masyarakat,” kata Hatta.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Pempov Sumsel Mukti Sulaiman, menyebut, penyelesaian konflik lahan terus dilakukan oleh pemprov. Pemprov sebutnya, sudah membuat grand design yang melibatkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada tahun kemarin dan juga dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan di Sumsel.

”Tahun lalu, ada 53 kasus sengketa lahan di Sumsel tahun, sekarang sudah berkurang. Untuk kasus-kasus berat seperti di Sodong perbatasan dengan Lampung dan Cinta Manis di Ogan Ilir, tim Polhukam dan Pemprov Sumsel sudah bekerjasama untuk menyelsaikan kasus tersebut,” jelasnya.

Polhukam sambungnya sudah membuat tim terakait masalah keamanan dalam negeri. Begitu juga dengan pemprov bersama kabupaten/kota, juga membentuk tim untuk menyelesaikan konflik lahan di Sumsel.

“Kami himbau agar pemerintah kabupaten /kota, untuk menindakalnjuti seluruh laporan sekecil apapun dari masyarakat, dikerjakan secara profesional meski sekecil apapun masalah tersebut untuk tidak dianggap enteng,”himbaunya.

Teks    : dicky wahyudi

Editor : imron supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster