Pemkab dan Pemkot Harus Transparan

 169 total views,  2 views today

gravik

PALEMBANG, KS-Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Alfitri menilai, isu penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) atau hibah sebesar Rp1,4 triliun yang dilakukan pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) Sumsel, H Alex Noerdin-H Ishak Mekki, sudah dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut Alfitri, putusan MK tersebut seakan menjadi alat provokasi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan dan menurunkan perolehan suara pasangan Alex-Ishak pada pemilihan suara ulang (PSU) mendatang. Padahal, isu tersebut sudah sangat jelas telah di politisir dan dipelesetkan.

“Jelas sekali, isu penyelewengan dana bansos itu tidak murni lagi alias sudah di politisir. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan putusan MK itu, yang bertujuan untuk menyesatkan pemahaman masyarakat dan menjatuhkan salah satu kandidat,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/7).

Dikatakannya, masyarakat harus jernih menilai isu yang beredar saat ini terkait dana bansos tersebut. Masyarakat juga harus proporsional melihat kondisi yang ada, apalagi, Rp1,4 triliun yang dimaksud bukan semata untuk alokasi bansos, tetapi di dalamnya banyak peruntukan lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti program sekolah dan berobat gratis, dana Askesos, dan alokasi program lain.

“Kita harus proporsional dan realistis melihat isu itu.  Rp1,4 triliun itu, bukan hanya untuk bansos tapi yang lebih besar program lain yang sudah berjalan selama ini, harus dipilah-pilah. Artinya, putusan MK itu bukan akumulasi dari isyu yang berkembang saat ini,” tegasnya.

Ia menilai langkah Pemprov Sumsel dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, untuk merespon dan mengklarifikasi isyu tersebut, sudah sangat tepat. Sebab, kedua instansi ini berwenang dan mengetahui secara rinci kegunaan dan besaran anggaran dana bansos yang dimaksud.

Apalagi, isu tersebut telah menjadi buah bibir masyarakat Sumsel. Bukan tidak mungkin, terjadi demo besar-besaran yang diarahkan pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik.

“Tapi, saya kira masyarakat kita sudah cerdas menilainya, mereka sudah tahu siapa yang berdemo dan kepentingan apa. Jadi, tidak begitu berpengaruh. Apalagi, masyarakat kita sudah ada pilihan masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut Alfitri menambahkan, pemerintah kota/kabupaten terutama Pemkot Palembang dan Pemkab OKU Timur yang kepala daerahnya ikut serta dalam pilkada tersebut, juga harus membeberkan besaran dan alokasi dana bansos yang ditetapkan dalam APBD setiap daerah.

Sebab, masalah ini harus fair dan tidak merugikan salah satu pihak. “Ya, harus dibeberkan dan dipublikasikan juga dana bansos daerah-daerah itu. Masyarakat wajib tahu kemana anggaran bansos itu digunakan, bukan hanya mendesak transparansi dari Pemprov Sumsel saja,” tegasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster