Ratusan Pekerja PT BRK Serbu Gedung Dewan

 112 total views,  3 views today

demo-di-indralaya

Ratusan Pekerja PT BRK Minta Perjuangkan Aspirasi. / Foto : Junaedi/KS

INDERALAYA I KS -Ratusan pekerja PT Bumi Rambang Kuang (BRK), Kabupaten Ogan Ilir, Senin (15/7), menyerbu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Ogan Ilir untuk menuntut agar wakil rakyat dapat memperjuangkan kenaikan gaji sesuai dengan SK Gubernur Sumsel 1 Januari 2013 lalu.

Tidak hanya UMP, para buruh juga mengadukan terkait adanya intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan jika para buruh tetap mempermasalahkan UMP.

Sayangnya, tidak ada satu pun anggota dewan yang berada ditempat. Hanya ada Ketua DPRD OI, Iklim Cahya dan Wakil Ketua DPRD OI, Arhandi Tabroni. Dari pihak pemda, Asisten I Setda Ogan Ilir H Herman dan Asisten III Setda Ogan Ilir Hj Nina juga menemui ratusan buruh tersebut.

Pantauan Kabar Sumatera, para demonstrasi tersebut datang dengan menggunakan beberapa truk maupun bus dan dilengkapi sejumlah spanduk berisikan “perusahaan harus laksanakan SK Gubernur Sumsel per 1 Januari 2013 lalu perihal kenaikan UMP”.

Para buruh juga terlihat membawa anak beserta istrinya untuk ikut menyampaikan orasinya. Aksi tersebut dijaga ketat aparat kepolisian baik dari Polsek maupun Polres Ogan Ilir.

Setelah menyampaikan orasi, sekitar 10 orang perwakilan pekerja akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang paripurna untuk melakukan perundingan bersama Ketua DPRD Ogan Ilir H Iklim Cahya, Wakil Ketua DPRD H Arhandi, Asisten I Setda Ogan Ilir H Herman dan Asisten III Setda Ogan Ilir Hj Nina.

“Putusan SK Gubernur Sumsel soal kenaikan UMP menetapkan gaji karyawan sebesar Rp1.630.000. Namun sampai saat ini gaji kami masih Rp1,5juta. Kan gugatan Apindo Sumsel juga ditolak PTUN. Seharusnya perusahaan wajib membayar rapel gaji kami yang tidak dibayar sejak Januari lalu,” ujar pekerja PT BRK Hajirin Dahri didampingi Ketua Pekerja BRK Edison, di gedung DPRD Ogan Ilir.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan perusahaan juga terbilang sangat berlebihan. Sebab, sebagian sebesar pekerja mendapatkan intimidasi bahkan hingga ancaman pemecatan jika terus getol memperjuangkan kenaikan UMP tersebut.

Dirinya mengaku,  sudah 7 kali melakukan perundingan antara pekerja dengan perusahaan. Namun tidak membuahkan keputusan yang berpihak kepada pekerja sehingga pekerja memutuskan untuk mengadukan perihal ini ke DPRD Ogan Ilir.

“Ya, dilapangan pekerja banyak yang mendapatkan intimidasi dari perusahaan. Bahkan jika melawan, pekerja dapat di PHK tanpa pesangon dan lainnya. Pekerja jadi takut pak sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap, dengan pertemuan ini dapat menemukan titik terang,” harapnya.

Ketua DPRD Ogan Ilir Iklim Cahya didampingi Wakil ketua DPRD Ogan Ilir H Arhandi mengatakan untuk lebih mengerucutkan persoalan ini, maka pihaknya pada Rabu nanti akan segera memanggil pihak kompeten perusahaan, pemerintah berikut pekerja merundingkan masalah ini.

“Ya, perusahaan akan dipanggil untuk mencari solusi terbaik. Namun apabila perusahaan enggan membayar ataupun tidak menaati SK Gubernur Sumsel perihal kenaikan UMP, maka perusahaan dapat dipidana sesuai dengan undang-undang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Ogan Ilir Hj Nina didampingi  Asisten I Setda Ogan Ilir H Herman, menambahkan pihaknya akan terus berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Ya, dalam waktu dekat atau Rabu nanti, kita akan panggil pihak perusahaan dan duduk bersama memecahkan masalah tersebut. Mudah-mudahan nantinya ada solusi terbaik,” singkatnya.

Teks : Junaedi Abdillah

Editor : Sarono P Sasmito

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster