Bantuan Pemprov tak Untungkan Incumbent

44 total views, 3 views today

Laonma : Penggunaan Dana Rp1,4 T Sudah Benar

mk

Foto : Dok INT

PALEMBANG KS – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sela terhadap sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut, pemberian bantuan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terkesan dipaksakan menjelang pemilukada Sumsel.

Bantuan itu, dianggap mengungutkan calon incumbent yakni pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki. Namun menurut  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumsel, Laonma PL Tobing, pemberian bantuan yang menggunakan dana hibah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumsel 2013 tersebut, tidak dipaksakan sama sekali apalagi untuk memberikan keuntungan bagi pasangan incumbent dalam pemilukada Sumsel.

“Bantuan itu, diberikan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh calon penerima bantuan sebelumnya. Merekalah, yang meminta kapan dana bantuan itu, di cairkan. Bukan sama sekali dipaksakan, untuk menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata Laonma kepada wartawan, Senin (15/7) di Bina Praja Pemprov Sumsel.

Laonma menyebut, penggunaan dana sebesar Rp 1,4 triliun yang dituding calon gubernur (Cagub) Sumsel, Herman Deru, dipakai untuk membiayai kemenangan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel itu, tidak benar.

Penggunaanya sebut Laonma, legal. Pasalnya, penganggarannya telah sesuai dengan ketentuan termasuk penggunaannya. Penggunaanya pun, sudah melalui proses pembahasan yang berulang. Bahkan tegas Laonma, ada evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Jumlah dana hibah Rp 1,4 triliun itu untuk satu tahun anggaran. Bahkan ada Perda nomor 18 tahun 2012 tentang penggunaan dana APBD tersebut. Di dalam Perda itu ada keputusan gubernur dan rincian hibah diberikan kepada siapa saja,” tegasnya.

Dalam belanja hibah pada APBD Sumsel 2013 bebernya, terdapat beberapa komponen yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp.806.218.250.000 atau  54 persen. Kemudian pelaksanaan pemilukada Rp221.125.000.000 atau 14,81 persen.

Lalu untuk program sekolah gratis Rp159.307.712.000 (10,67 persen), program berobat gratis Rp35.150.757.000 (2,35persen). Kemudian, bantuan kepada KONI sebesar Rp24.287.400.000 (1,63 persen), TNI/Polri Rp7.629.600.000 (0,51 persen), Forum P3N Rp17.850.000.000 (1,20 persen), BNN, TVRI, PMI, Rp8.816.520.000 (0,59 persen), Program Askesos Rp3.000.000.000 (0,20 persen), Ormas Rp35.000.000.000 (2,34 persen), Organisasi Keagamaan Rp40.372.000.000 (2,70 persen), Media massa Rp15.000.000.000 (1 persen), dan dana aspirasi dan reses DPRD Sumsel sebesar Rp111.766.200.000 (7,49 persen). ”Jadi tidak benar, kalau ada pemberitaan dana hibah Rp1,4 triliun tersebut untuk keperluan gubernur,” tegas Laonma.

Lebih jauh dia menjelaskan, penggunaan dana hibah yang paling heboh adalah bantuan kepada P3N. Padahal bantuan kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan setelah ada pengajuan proposal. Di Sumsel terdapat 3.200 P3N. Namun yang sudah dibantu kendaraan bermotor untuk operasional baru 1.500 P3N. Sedangkan sisanya akan dibantu secara bertahap. ”Pemberian bantuan hibah termasuk untuk P3N itu sah atau legal,” bebernya

Ketika ditanya alasan pemberian bantuan untuk P3N menjelang pemilukada, Laonma menyebutkan, bantuan itu dicairkan tergantung permintaan. Sebelum pemilukada, P3N meminta pencairan bantuan kendaraan bermotor. ”Forum P3N mengajukan pencairan dana hibah sebelum pilkada. Sehingga kita wajib mencairkannya,” urainya

Pencairan bantuan hibah P3N jelasnya, dilakukan dua tahap. Pencairan pertama pada April , sedangkan pencairan kedua pada Mei. ”Ketika akan melakukan pencairan kedua, kita meminta pertanggungjawaban pada April,” tuturnya.

Masih kata Laonma, dalam pertemuan ini pihaknya hanya memberikan pejelasan terkait rincian penggunaan dana hibah Rp 1,4 triliun. ”Kalau untuk somasi ke MK itu bukan ranah saya. Disini kita hanya menjelaskan rincian penggunaan dana tersebut,” katanya

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Irene Camelyn Sinaga menambahkan, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menghormati keputusan MK terkait pemungutan suara ulang di dua kabupaten dan dua kota serta satu kecamatan di OKU Selatan. “Pemprov sebagai pihak terakit dalam sengketa pemilukada Sumsel, memberikan penjelasan penggunaan dana hibah Rp 1,4 triliun sesuai ketentuan,” tukasnya.

Teks   : Alam Trie Putra

Editor : Dicky Wahyudi

 

 





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com