UMP, Baru Diatas Kertas

1116363-20121206ireburuh-sumsel-berunjukrasa-620X310

Ilustrasi Unjuk Rasa | Dok KS

PALEMBANG, KS-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menetapkan upah minumum provinsi (UMP) Sumsel 2013 sebesar Rp1,6 juta. Keputusan UMP itu berdasarkan kesepakatan kalangan buruh bersama gubernur, Senin (21/1) lalu.

Gubernur Sumsel saat itu mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan antara kemampuan perusahaan dengan kondisi kehidupan sekarang ini. Bahkan menurut Alex, UMP tersebut merupakan yang tertinggi di Sumatera karena pihaknya ingin memperjuangkan nasib rakyat termasuk kalangan pekerja.

Namun walau di atas kertas UMP mencapai Rp1,6 juta ternyata banyak buruh di Sumsel justru mendapatkan gaji dibawah UMR yang ditetapkan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel, N.T. Nasution mengatakan, dari 2.500 perusahaan di Sumsel saat ini ada sekitar 500 perusahaan atau 20 persennya yang membandel dengan membayar upah kepada karyawannya dibawah standar.

Perusahaan-perusahaan itu sebutnya bergerak di berbagai sektor misalnya perkebunan, SPBU, dan pasar swalayan. “Mereka memberikan upah kepada karyawannya jauh dibawah upah minimun kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan. Umumnya upah yang diberikan sekitar Rp700 ribu sampai Rp800 ribu,” jelas Nasution, kemarin.

Sayangnya kata dia, hanya sedikit pekerja tersebut yang melaporkan pelanggaran tersebut.  Keengganan buruh melaporkan pelanggaran itu, dikarenakan adanya ketakutan mereka akan kehilangan pekerjaan.

“Mereka banyak tak mau melapor, karena takut diberhentikan dari pekerjaaanya. Di 2012 saja hanya ada tiga laporan yang kita terima, padahal pelanggaran terhada upah tersebut bisa lebih dari angka itu,” ungkapnya.

Pengusaha umumnya tidak mau membayarkan kewajibannya kepada pekerjanya, sesuai standar dengan alasan laba yang didapat minim sehingga belum mampu membayar upah pegawai, sesuai standar yang sudah ditetapkan.

Nasution mengatakan, perusahaan seharusnya mematuhi surat edaran gubernur terkait upah minimum provinsi. Ia juga minta pemerintah mengawasi perusahaan-perusahaan agar mematuhi aturan terkait upah minimum.

Hal yang sama disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumsel, Aminoto M Zen. Ia menyebut,  masih ada perusahaan yang membandel dengan membayar upah jauh dibawah UMR.

Sepanjang tahun 2012 saja sebutnya, ada 15 pengaduan yang mereka terima terkait UMR. “Dari 15 pengaduan itu, hanya dua yang selesai. Selebihnya sampai saat ini tidak selesai, karena perusahaanya sudah dinyatakan pailit,”ungkapnya.

Aminoto berharap tahun ini perusahaan lebih bijak membayar upah karyawan.  “Harusnya perusahaan membayar upah karyawannya, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selain itu uang makan seharusnya dibayar di luar dari perhitungan UMP,” harapnya.

Teks    : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com