Bawaslu Langgar Aturan Kepegawaian

 112 total views,  2 views today

bawaslu

Gedung Bawaslu

PALEMBANG, KS-Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel). H. Iriadi, Jumat (5/7) lalu resmi dilantik sebagai kepala sekretariat Bawaslu Sumsel.

Namun dibalik pengangkatan Iriadi itu, ternyata Bawaslu Sumsel langgar aturan kepegawaian. Sebab menurut anggota Komisi I DPRD Sumsel, Sakim MD,  seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilarang rangkap jabatan.

“Iriadi sendiri, selain kepala sekretariat Bawaslu Sumsel juga masih menjabat sebagai Kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Samsat, Dinas Pedapatan Daerah (Dispenda) Sumsel,” kata Sakim yang dibincangi, Senin (8/7).

Hal ini menurut politisi PDI Perjuangan ini, bukanlah hal yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Itu terjadi menurut Sakim, karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mampu menterjemahkan peraturan perundang-undangan secara benar.  “Jika BKD mampu menterjemahkan peraturan, tidak akan ada rangkap jabatan. Ini sudah sering terjadi, kok masih terjadi lagi,” kritik Sakim.

Ia menyesalkan rangkap jabatan yang terjadi, dan menganggap itu sebagai ketidak transparan dalam rekutremen pejabat daerah. “Harusnya BKD dalam menunjuk dan menempatkan pejabat daerah harus transparan, bukan atas suka atau tidak suka, sepaham atau tidak sepaham tapi harus sesuai kemampuan. Kan banyak orang-orang yang mampu,” jelas Sakim.

“Padahal kita sudah berapa kali melakukan rapat dengan BKD, terkait rangkap jabatan ini. Harusnya ini tidak terjadi, karena masih banyak eselon II sumber daya manusia (SDM) yang mampu,” sesalnya.

Sakim menyebut, persoalan ini akan segera dibawa dalam rapat Komisi I DPRD Sumsel. “Harusnya rangkap jabatan ini tidak terjadi, pejabat yang rangkap termasuk Iriadi harus memilih dan melepaskan salah satu jabatannya,”saran dia.

Sebagai informasi, seperti dilansir website Bawaslu Sumsel, www.bawaslusumsel.net,  Iriadi resmi dilantik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel oleh Sekretaris Jenderal Badan Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro di Jakarta.

Gunawan dalam sambutannya mengatakan, kebutuhan dan kepentingan organisasi Bawaslu ini yang pertama adalah pengawasan Pemilu yang tidak boleh berhenti demi terwujudnya pemilu 2014 yang jujur dan adil.

“Yang kedua adalah dibentuknya satuan kerja (satker), dibentuknya satker di Bawaslu provinsi bertujuan untuk mempercepat pelayanan atau fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu,” kata Gunawan.

Gunawan juga berpesan, kepala sekretariat yang dilantik dituntut untuk bekerja keras karena pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah berada di depan mata. Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad serta anggotanya Endang Wihdaningtyas dan Daniel Zuchron, Anggota DKPP, Hidayat Nur Sarbini, Sekda Sumsel, Bawaslu Sumsel dan tamu undangan.

Teks    : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster