Wajah Buram Wakil Rakyat

 291 total views,  2 views today

sarono

OLEH SARONO P SASMITO

ADA  yang menarik  dari pernyataan  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi  yang mengatakan sebanyak 2.000 orang anggota legislatif baik tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga pusat bermasalah dengan hukum. “Ada 2.000 orang anggota legislatif yang bermasalah dengan hukum, baik statusnya sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana,” katanya di Bengkulu, Kamis (04/07) kemarin.

Ia mengatakan hal itu saat ditanya tentang Ketua DPRD dan dua orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK.
Menurut Menteri, selain anggota legislatif, kepala daerah yang bermasalah dengan hukum juga terus bertambah. “Data terakhir ada 296 orang kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, ternyata dalam beberapa hari ini bertambah seorang lagi, menjadi 297 orang,” ungkapnya.
Ia mengatakan selain anggota legislatif, eksekutif, jumlah pegawai negeri sipil yang bermasalah dengan hukum juga tidak kalah sedikit, mencapai 2.000 orang.
Kondisi ini menurutnya menjadi persoalan sendiri dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia sempat berpikir  apakah ada sesuatu yang salah dengan otonomi daerah kita.
Terkait tingginya jumlah kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, Menteri mengaitkan dengan ongkos politik yang cukup tinggi.
Tentang tiga pimpinan DPRD Kabupaten Seluma yang sudah ditetapkan tersangka, bahkan Ketua DPRD sudah ditahan KPK, menurutnya fungsi DPRD masih tetap berjalan normal. Para anggota legislatif lainnya menurutnya dapat memilih pimpinan DPRD sementara, jika partai politik pengusung pimpinan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka tidak melakukan pergantian.

Apa yang menjadi statemen Mendagri itu layak kita cermati  bersama. Apalagi saat-saat itu proses pencaleg-an tengah berjalan. Penyusunan daftar caleg sementara (DCS) hari-hari kemarin sudah disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Ironisnya masyarakat amat  minim dalam memberikan penilaian kepada mereka. Padahal penilaian itu sangat bermanfaat sehingga dapat menyeleksi para politisi busuk agar jangan diberikan kesempatan naik di pentas perpolitikan karena mereka akan merusak system dan merugikan rakyat secara keseluruhan.

Bukan hanya itu, ketika mereka menjabat yang seharusnya tenaga dan pikirannya dicurahkan untuk rakyat tetapi pada kenyataannya justru banyak mengecewakan rakyat. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita waspadai da hindarkan. Sebab kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap masalah itu jangan salahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya ketika politisi busuk itu masih lolos. Kita berharap ke depan baik legislative, eksekutif dan yudikatif benar-benar bersinergi untuk kemaslahatan rakyat. Tanpa partisipasi aktif kita sendiri maka harapan tak lebih hanya berbentuk angan-angan. Moga kesadaran itu membangkitkan kita untuk melakukan pengawasan demi pengawasan dengan sangat aktif dan penuh ketelitian. Semoga.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster