Kejari Pagaralam Dampingi KPU Dalam Bidang Hukum

 351 total views,  2 views today

KPU

Logo KPU/NET

PAGARALAM KS – Seiring berlangsungnya kesepakatan bersama Bidang Hukum yang dilakukan pihak Rumah Sakit Daerah Besemah (RSDB), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam  pun melaksanakan penandatanganan  Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari). Kegiatan ini  berlangsung diruang rapat Kejari Kota Pagaralam, Rabu (3/7).

Penadatanganan nota kesepahaman itu berlangsung disaksikan olwh Ketua dan sekeretaris  KPU Kota Pagaralam berikut sejumlah  jaksa yang ada. Adapun kesepakatan itu terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam Ranu Indra SH MH dan Ketua KPU Kota Pagaralam Ubaidillah Zuhri SSos.

“Pihak Kejari akan memberikan bantuan hukum kepada KPU Pagaralam sebagai bagian dari pada penyelenggara pemilu  di daerah bila terjadi gugatan,” ujar Ketua KPU Pagaralam, Ubaidillah Zuhri, kemarin.

Menurutnya, melalui adanya bantuan hukum dari Kejari Pagaralam, pelaksanaan pemilihan Legislatif  (Pileg) sudah sesuai dengan rencana.  “Meskipun kita memilki pengacara sendiri,  KPU pun akan mendapat bantuan juga dari Kejari Pagaralam agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal,” terangnya.

Jika pelaksanaan pemilu Pagaralam terjadi rawan konflik, kata dia, pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai

“Sebagai budaya antisipasi konflik, tentunya pihak KPU tidak dapat berjalan sendiri, mesti mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait.  Sebab itu, melalui MoU  ini diharapkan dapat mencegah berbagai gangguan terhadap pelaksanaan dimaksud,” kata Ubaidillah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri  Kota Pagaralam Ranu Indra SH MH, mengatakan, selain pendamping hukum, pihak  KPU maupun jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban menghadapi permasalahan atau sengketa perdata maupun tata usaha Negara.

Sebab itu, pihak KPU dapat mewakilkan kepada Kejaksaan Negeri  melalui pemberian surat kuasa khusus dengan hak substitusi, jika terjadi adanya gugatan dan sesuai dengan Pasal 6 dalam KUHP.

“Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, kata Ranu, penyelenggara pemilu mempunyai tugas sangat rentan terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Sebab itu, pihak Kejaksaan Negeri dalam hal ini bertindak sebagai Pengacara Negara bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan KPU dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2).

“Meski demikian, kejari  akan bertindak mewakili KPU dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Sehingga pihak KPU dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas  maupun mempersiapkan penyelenggaraan pemilu,” terangnya.

Sebagai informasi, sebelumnya (2/7) lalu, Rumah Sakit Daerah  (RSD) Besemah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) pun melakukan kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU) pendampingan bidang hukum perdata dan tata usaha Negara.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam Ranu Indra SH, MH bersama Dirut RSD Besemah Pagaralam dr Eddy Kenendy Sp. Berlangsung diruang pertemuan RSD Besemah.

 

Teks : Antoni Stefen

Editor : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster