P21, Sang Perwira Menanti Vonis

 1,175 total views,  2 views today

Wakapolres Terlibat Tindak Pidana Pemilukada OKI

Wakapolres-Terlibat-Tindak-Pidana-Pemilukada-OKI

Ilustrator : Jerry/KS

PALEMBANG KS – Proses hukum kasus  pidana yang dilakukan oleh mantan Wakapolres OKI Kompol Sonny Triyanto terus bergulir.

Setelah sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan mencopot Wakapolres OKI dari jabatannya berdasarkan Surat keputusan Kapolda Sumsel nomor ST 595/VI/2013, Kamis (6/7) lalu.

Kini berkas perkara yang bersangkutan dinyatakan telah lengkap atau P21 dan tinggal disidangkan oleh pihak pengadilan.

Hal ini terkuak setelah adanya surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung yang menyatakan berkas perkara atas nama Kompol Sonny Triyanto, SH, Sik telah lengkap dan akan segera dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres OKI kepada Kejari Kayuagung selaku penuntut umum yang ditandatangani langsung oleh Kejari Kayuagung, Subeno SH.

Dengan adanya surat tersebut, sang perwira menengah bukan hanya kehilangan jabatan, vonis hukuman juga akan menanti didepannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kayuagung, Subeno, SH MH menyatakan berkas perkara mantan Wakapolres OKI, sudah lengkap atau P-21 dan siap disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung.

Sebelumnya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution mencopot mantan Wakapolres OKI itu selanjutnya bergeser ke Kasi Pammat Subdit Gasum Ditsbahara Polda Sumsel dan posisinya digantikan Kompol I Made Sinar Subawa dari Kasat Intelkam Polresta Palembang.

Upacara serah terima Jabatan (sertijab) berlangsung tertutup di ruang Rapat Bagian OPS Mapolres OKI, beberapa waktu lalu.

Kompol Sony Triyanto menjabat Wakapolres OKI sejak 2 April 2013. Dengan demikian yang bersangkutan hanya menjabat sebagai Wakapolres OKI selama 2 bulan.

Dicopotnya jabatan Wakapolres OKI terkait intimidasi yang diduga dilakukannya agar sejumlah kepala desa mengerahkan warga untuk memilih salah satu calon bupati OKI.

Mengenai proses hukum pidana Kapolda menyerahkan kepada Bawaslu Sumsel. “Apabila Bawaslu mau memproses atau melaporkannya secara pidana, akan kami terima dan proses. Sekarang ini yang bersangkutan masih diperiksa intensif penyidik Bidang Propam Polda Sumsel,” tutur Saud.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini menegaskan, kasus ini sebagai contoh bagi anggota Polri jika tidak netral saat bertugas mengamankan pesta demokrasi. “Harusnya (Polri) netral dan saya berharap perbuatan ini tidak terulang. Karena sudah jelas anggota Polri tidak boleh berpihak dan harus siap siaga saat pengamanan,” tuturnya.

Anggota Bawaslu Sumsel, Zulfikar, SH ketika dikonfirmasi masalah tersebut, Senin (1/7) siang ini,   mengatakan pihaknya telah menyalurkan kasus tersebut kepada pihak Polda Sumsel karena perkara tersebut termasuk dalam katagori tindak pidana. Sedangkan prosesnya setelah di kepolisian maka berlanjut berkasnya ke kejaksaan.

“Kita mengharapkan berkas tersebut sudah lengkap atau P21 sehingga bisa disidangkan dalam waktu dekat  ke pengadilan,” harapnya.

Sementara itu, Dosen Fisip Unsri, Zulkifri Sulaiman mengatakan, ketidaknetralan institusi Polri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota nampaknya menjadi preseden buruk bagi institusi kepolisian.

Terkait, adanya oknum Wakapolres OKI yang mengarahkan atau terlibat langsung dalam Pemilukada, lanjutnya, dinilai menampar institusi tersebut. Menurutnya, institusi Polri adalah alat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dan bukan sebagai alat politik tertentu.

“Sangat jelas melanggar hukum. Polri alat penjaga kamtibmas, buka alat politik tertentu,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Polda Sumsel yang cepat bertindak dan mencopot jabatan oknum Wakapolres OKI. “Saya mengapresiasi Polda Sumsel yang langsung mencopot oknum Wakapolres OKI. Tapi, jangan hanya sekedar copot, dan ini harus ditindak tegas karena termasuk pelanggaran pidana,” tegasnya.

Disinggung faktor keterlibatan Polri dalam Pemilukada, Zulkifri menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan Polri terselibat langsung. Menurutnya  adanya kedekatan hubungan emosional antara calon tertentu dengan anggota Polri.

“Ya, tergantung dari pemimpinnya juga. Ini yang bisa memicu ketidaknetralan Polri. Seharusnya ini tidak terjadi sedekat apapun keduanya. Apabila ada yang melanggar, harus ditindak tegas, siapa pun dia tanpa memandang pangkat. Untuk Bawaslu harus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masning. Harus menjadikan Pemilukada benar-benar adil tanpa berpihak dengan siapapun,” pungkasnya.

 

Teks     : Junaedi Abdillah

Editor : Sarono P Sasmito

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster