Ribuan Hektare Hutan Pagaralam Beralihfungsi

 205 total views,  2 views today

PAGARALAM, KS—Kondisi hutan lindung di Pagaralam sebagian besar mengalami rusak berat akibat maraknya aksi perambahan, bahkan telah beralih fungsi menjadi perkebunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, menemukan ribuan hektare hutan lindung di kawasan Gunung Dempo dan beberapa kecamatan dalam kondisi memprihatinkan.

Terkai hal itu, Wakil Ketua DPRD, Rasmizah SH bersama anggota dewan Ir Armansyah, dan Sekretaris Dishutbun Ir Sarbani melakukan pengecekan langsung di Dusun Kibuk, Kelurahan Agunglawangan, Kecamatan Dempo Utara, yang berada diperbatasan dengan perkebunan teh milik PTP Nusantara VII unit pengolahan Gunung Dempo, Kota Pagaralam.

Berdasarkan informasi dilapangan, dewan menemukan sejumlah titik hutan lindung mengalami kerusakan cukup parah  dan telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan terutama perluasan kebun teh milik PTP Nusantara VII.

“Sejauh ini kita tengah melaksanakan pengecekan terhadap sekitar 610 hektare hutan lindung dikawasan Gunung Dempo, dalam kondisi  telah beralih fungsi menjadi perkebunan teh maupun lahan perkebunan warga,” ungkap Rasmizal, Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, didampingi anggota Ir Armasyah, kemarin.

Dikatakan Rasmizal, dewan menemukan sejumlah kawasan hutan lindung mengalami kerusakan cukup parah diantaranya, ada sekitar 3.750 hektare hutan Bukit Dingin dan Bukit Batok. Kemudian Dusun Tebat Benawa  dan Dusun Tebad Lereh Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Tengah, sekitar 1.300 hektare  dan Dusun Kerinjing Dempo Utara mengalami kerusakan sekitar 500 hektare.

“Berdasarkan data 2008 lalu, dikawasan hutan lindung  Gunung Dempo mengalami kerusakan sekitar 610 hektare. Sementar jika berpedoman pada hak guna usaha (HGU) kebun teh milik PTPN VIII Kota Pagaralam hanya seluas 1700 hektare. Namun saat ini telah  mencapai sekitar 3.000 hektare,” bebernya.

Meski demikian, sejumlah lahan kritis dikawasan hutan lindung sekarang ini telah mencapai 2.774,5 hektar dari luas hutan diluar kawasan hutan lindung mencapai sekitar 21.747 hektar.

“Akibat maraknya aksi perambahan  maupun alih fungsi menjadi lahan perkebunan,  jumlah hutan lindung mengalami kerusakan parah hingga 24.521,5 hektar. Sementara fungsi  hutan yang ada merupakan salah satu penompang kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam terutama kekeringan maupun banjir bandang. Apalagi lahan petanian di Pagaralam hampir 60 persen berada di daerah aliran air,” terangnya.

Guna mengantisipasi hal dimaksud, kata Rasmizal, dibutuhkan adanya koordinasi yang baik dengan duduk satu meja untuk membahas tapal batas hutan lindung dengan perkebunana  teh Gunung Dempo milik PTP Nusantara VIII. Mengingat  kerusakan yang ada sangat berdampak pada kekeringan disejumlah daerah di Kota Pagaralam.

“Akibat banyak hutan rusak, Pagaralam kerap kali dilanda bencana banjir bandang. Sementara di musim kemarau sudah banyak areal pertanian mengalami kekeringan,” keluhnya seraya menambahkan penyelesaian masalah batas hutan lindung sangat mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi meluasnya kerusakan yang ada.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam, Drs Komli Sumani Samsago, didampingi Kabid Inventarisasi dan Tata Guna hutan dan Pengelolaan Hutan, Topanzar Napolion SE mengatakan, sesuai dengan  Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-11/2010,  ada sebanyak 24.618 hektare dan sejauh ini diperluas lagi sekitar  127 hektare di daerah Dusun Rimba Candi, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah.

Menurutnya, jumlah luas keseluruhan mencapai angka 24.618 hektare. Sebetulnya ada beberapa kawasan hutan lindung berada disekitar kebun teh tergolong rawan kerusakan. Sementara berdasarkan HGU ada sekitar 1.700 hektare. Meski demikian, hal ini mesti dilakukan pengukuran ulang guna mengetahui kejelasannya.

“Berdasarkan hasil pendataan pihak kementrian Kehutanan Republik Indonesia (RI) maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel tahun 2009, diketahui hasil foto satlit luas hutan lindung di Kota Pagaralam sekitar 24.618 hektare.  Data ini pun diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-11/2010, bukan 28.740 hektare data yang dibuat tahun 2002 lalu, karena sifatnya hanya melalui perhitungan melalui peta,” ujarnya.

Ia melanjutkan, hal ini perlu diluruskan agar tidak ada pengurangan luas hutan lindung di wilayah Kota Pagaralm yang terdapat di 5 Kecamatan diantaranya,  Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara, Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan. Sehingga dengan adanya SK Menteri Kehutanan tersebut  maka kalau tidak benar luas hutan lindung di Pagaralam mencapai 28.740 hektare. Apalagi terjadi pengurangan sekitar 4.000 hektare.

Meski demikian,  adanya pengurangan hutan lindung yang  terjadi di kawasan Rimba Candi, karena arealnya di gunakan program pemerintah pusat untuk dijadikan kawasan transmigrasi tahun 1975 dengan luas lahan sekitar 305 haktere.

“Jadi hal ini perlu diluruskan rincian luas hutan lindung di lima kecamtan tersebut diantaranya, Dempo Utara 3.041,391 hektare, Dempo Tengah 8.064,41 hekater dan Dempo Selatan mencapai 11.655,558 hektare, Pagaralam Utara 1.033, 133 hektare, Pagaralam selatan 823,507 hektare. Jumlah keseluruhan hutan tersebut mencapai 24.618 hektare,” jelasnya lagi.

Lebih jauh ia mengatakan, pengurangan hutan lindung di wilayah Pagaralam terjadi akibat alih fungsi menjadi pemukiman tranmigrasi dan lahan perkebunan. Saat ini pihaknya telah mengalihkan lahan seluas 300 hektare yang sebelumnya menjadi pemukiman di Dusun Rimbacandi menjadi hutan lindung kembali. Sehingga kawasan hutan lindung bertambah seluas 127 hektare.

“Hutan lindung di daerah Rimbacandi, masih merupakan bagian hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah dengan luas 22.500 hektare. Sementara sebagian diusulkan menjadi areal peruntukan lain (APL) lebih kurang 205 hektare,” ujarnya.

Memang berdasarkan data sebelumnya, sambung Topanzar Napolion, luas hutan lidung mencapai 28.740 hektare. Akan  tetapi setelah dilakukan pendataan tim, Kementrian Kehutanan RI tahun 2009 lalu,  luas hutan lindung yang ada hanya berkisar 24.618 hektare.

“Meski demikian, ada sebagian yang sudah dilakukan lokasi pemukiman tranmigrasi, lokasi pembangunan rumah, mesjid, sekolah, maupun jalan,” sebutnya.

Teks : Antoni Stefen

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster