Lima Calon Bupati Banyuasin Gugat Ke MK

 187 total views,  2 views today

mk

Mahkamah Konstitusi | KS

BANYUASIN/KS-Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Banyuasin memulai babak baru.

Setelah sebelumnya lima kandidat Cabup menolak dan mendesak KPUD dan Panwaslu Banyuasin mendiskualifikasi pasangan nomor urur 1, Yan-Supriyono dan langsung dibatalkan pendiskualifikasian tersebut oleh KPU Provinsi Sumsel.

Kini, lima Cabup Banyuasin dari mulai nomor urut 2,  Agus Saputra-Sugeng, No 3, Hazwar Bidui-Agus Sutikno, No Urut 4 Arkoni-Nurmala Dewi, No urut 5 Askolani- Idasril,  dan No 6 Slamet-Syamsuri mengajukan gugatan hasil Pemilukada Banyuasin ke Mahkaman Konstitusi (MK), Senin (17/6), (hari ini –red).

Kuasa hukum limas pasangan cabup Banyuasin, Alamsyah Hanafiah saat diwawancarai via ponselnya, Minggu (16/6), mengatakan, pihaknya akan mendadaftarkan gugatan hasil Pemilukada Banyuasin yang dinilai sarat kecurangan.

“Benar hari ini. saya selaku kuasa hukum lima pasangan cabup akan mendaftarkan gugatan hasil pemilukada Kabupaten Banyuasin ke MK,” tegas Alamsyah Hanafiah SH.

Ia menambahkan,  setidaknya ada tiga materi yang akan digugatan, pertama batalkan rapat pleno KPUD Banyuasin yang dilakukan di KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kedua Meminta Pemilukada Banyuasin dibatalkan, dan menuntut Pemilukada ulang. “Dan ketiga tetap mendiskualifikasi pasangan urut 1 Yan Anton-Supriyono,” bebernya.

Gugatan ke MK, sambung Alamsyah,  lantaran tim pasangan calon masing-masing menemukan adanya indikasi korupsi dana APBD Banyuasin untuk pemenganan salah satu pasangan Cabup-cawabup. “Hal itu telah dilaporkan ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.

Alamsyah juga menegaskan, rapat pleno KPUD Banyuasin yang digelar di KPUD Provinsi Sumsel prihal penghitung hasil perolehan suara cabup-caabup tidak sah dan cacat hukum.

“Menurut kita setiap calon wajib diundang dalam lleno KPUD Banyuasin, karena lima kandidat sebagai pihak calon tidak diundang, itulah cacat hukum karena rapat pleno harus dihadiri seluruh calon tetapi ini hanya saksi calon no urut 1 yang diundang,” jelasnya.

Menurutnya, setiap calon wajib diundang, terlepas nanti mau datang tidak, tetapi undanganya tetap dikirim. “Kalau diundang semua, itu namanya baru rapat pleno KPU, apalagi DPRD Banyuasin telah mendukung pendikualifikasian pasangan No 1 Yan-Supriyono,” ujarnya.

Terpisah, Cabup No 5, H Askolani SH. MH mengatakan, telah memberikan kuasa kepada Alamsyah Hanafiah untuk menggugat dan menuntut Pemilukada ulang di Kabupaten Banyuasin.

Menurut Cabup yang diusung dari Partai PDIP ini, dari 45 anggota DPRD Banyuasin, sudah 34 orang menandatangani hak Angket DPR untuk mengusut dugaan korupsi Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, dan mendukung surat KPUD N0 60/KPTS/KPUKAB-006.435384/VI/013 tentang Diskualifikasi Pasangan No urut 1 Yan Anton-Supriyono.

“Kemarin 7 fraksi DPRD Banyuasin telah sepakat menandatangani hak angket dan mendukung pendiskualifiaskian pasangan Yan Anton-Supriyono, dan kita minta pilkada Banyuasin di batalkan dan dilakukan pemilukada Banyuasin di ulang,” kata Askolani.

Hal senada juga diungkapkan H. Supartijo timses pemenangan No 3, Hazwar Bidui-Agus Sutikno. Pihaknya juga memberi kuasa kepada pengacara Alamsyah Hanafiah menyampaikan gugatan yang sama ke MK.

“Ke 5 pasangan menggunakan pengacara yang sama dan dengan materi gugatan yang sama yakni batalkan rapat pleno KPU di Provinsi Sumsel, Kita minta Pilkada Banyuasin batal dan pilkada ulang, juga tetap pada surat KPUD No 60 tengang dikualifikasi pasangan urut 1 Yan-Supriyono,” tukasnya.

 

Teks      : Diding Karnadi

Editor  : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster