Banyuasin Kian Memanas

 338 total views,  2 views today

HAL-KORAN-1---FOTO-WARDOYO

Dok KS

BANYUASIN, KS-Catatan hitam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Sumatera Selatan (Sumsel), kian tebal.  Belumlah usai kisruh di pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Palembang yang berujung dibakarnya Toko Jaya Raya Elektronik beberapa waktu lalu.

Apara kepolisian, kembali dibuat bekerja keras. Minggu (9/6), terjadi bentrokan berdarah antara saksi dari dua pasangan cabup-cawabup Empat Lawang saat rekapitulasi suara di PPK Muara Pinang. Kini Senin (10/6), giliran di Banyuasin yang memanas.

Ribuan warga di Bumi Sedulung Setudung itu, melakukan aksi besar-besaran dengan memblokir Jalan Lintas Timur (Jalintim) tepatnya di simpang pintu gerbang Jalan Lingkar, Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin III, kurang lebih tiga jam lamanya.

Pantauan Kabar Sumatera, awalnya sekitar pukul 09.00 WIB, ribuan massa hendak melakukan aksi di depan Kantor Bupati Banyuasin. Namun langkah mereka terhadang, dengan pagar kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian.

Aksi pun dibelokkan menuju pintu gerbang Jalan Lingkar, mereka menutup ruas Jalintim dengan kendaraan yang ditumpangi. Ban bekas juga dibakar oleh mereka, sehingga menyebabkan Jalintim terputus.

Ribuan warga Banyuasin ini, baru membuka blokir Jalintim setelah Kepala Polda Sumsel, Irjen Pol Saud Nasution mendatangi massa bersama tokoh masyarakat Banyuasin, Dr Burlian Abdullah, Alamsyah Hanafiah, Kharuddin Aziz.

Dari atas mobil, yang dijadikan tempat berorasi, Kapolda berjanji akan mengusut kasus korupsi yang terjadi di Banyuasin. “Percayakan kepada kami, kami jangan ditekan terus. Mudah-mudah, permasalahan ini  bisa diproses dengan segera,” janji Saut di depan ribuan pendemo.

“Jangan berdemo terus,  siapapun yang terlibat nanti akan kami usut tuntas secara hukum. Kalau masalah korupsi yang anda tuntut, kami sekarang sedang membentuk tim untuk menyelidikinya” sambungnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, aksi ribuan warga ini tidak hanya terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di Banyuasin. Kuat dugaan, aksi ini adalah buntut dari kisruh di pemilukada Banyuasin. Sebelumnya, Sabtu (8/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin mengelurkan Surat Keputusan (SK) Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, yang mendiskualifikasi pasangan Yan Anton Ferdian – SA Supriyono sebagai pasangan cabup-cawabup peserta pemilukada Banyuasin 2013.

Namun hanya dalam hitungan jam, KPU Sumsel merekomendasikan agar KPU Banyuasin untuk melakukan evaluasi, kajian dan merevisi SK tersebut. Alasannya, SK KPU Banyuasin itu dibuat karena dalam kondisi tekanan dan intervensi pihak tertentu.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Karyono, tidak menampik itu. Walaupun begitu menurutnya, aksi mereka tersebut untuk menuntut Kepolisian Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin menyelidiki dugaan korupsi pada proyek pengadaan air bersih, pencetakan sawah baru dan proyek pengadaan tempat pelelangan ikan (TPI) di Sungsang.

“Aksi ini dilatari karena kekecewaan kami, dengan berbagai kejadian dalam pemilukada Banyuasin. Sehingga kami sepakat, untuk meneruskan aksi menggugat berbagai persoalan yang terjadi di Banyuasin termasuk adanya dugaan penyimpangan anggaran,” jelas mantan anggota DPRD Banyuasin ini dibincangi disela-sela aksi.

“Kami juga mendesak KPU Banyuasin, tetap konsisten dengan keputusannya yang mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, Yan Anton – Supriyono. KPU Banyuasin, jangan mau di intervensi oleh KPU Sumsel,” ujarnya.

Pernyataan senada  disampaikan Alamsyah Hanafiah. Pria yang kesehariannya berprofesi advokat ini menyebut, mereka sudah melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan pejabat teras dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.

“Polda sudah membentuk tim, tinggal masyarakat Banyuasin diharapkan kerjasama untuk menggali dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya terhadap kasus korupsi di Banyuasin,” ungkapnya.

Terkait pemilukada, Alamsyah menegaskan KPU Sumsel tidak berhak melakukan intervensi. “Mereka tidak berwenang, membatalkan SK KPU Banyuasin yang mendiskualifikasi pasangan Yan Anton-upriyono,” kata pria yang menjadi kuasa hukum beberapa KPU kabupaten dan kota di Sumsel tersebut.

Pemkab Banyuasin ‘Lumpuh’

Aksi yang digelar ribuan warga Banyuasin, Senin (10/6) sejak pukul 09.00 WIB, membuat aktivitas pemerintahan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, lumpuh.

Pantauan Kabar Sumatera, kompleks perkantoran Pemkab Banyuasin sepi dari aktivitas. Hampir di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tidak ada aktivitas pelayanan.

Kondisi ini disebabkan, sebelumnya di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Banyuasin sudah berhembus kabar akan ada ribuan massa yang mendatangi kantor bupati.

Ketatnya penjagaan, yang dilakukan pihak Polres Banyuasin  yang di back up pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Polda Sumsel, Jambi dan Bengkulu membuat para abdi negara itu lebih memilih memutar arah untuk pulang dibandingkan masuk ke kantor mereka.

Pagar kawat berduri yang dipasang aparat keamanan, semua pintu masuk kompleks perkantoran Pemkab Banyuasin ini semakin membuat Pemkab Banyuasin, lumpuh.

Hera, salah seorang PNS dilingkungan Pemkab Banyuasin yang sempat dibincangi Kabar Sumatera mengaku takut untuk bekerja karena dapat kabar ada ribuan massa yang bakal mendatangi kantor bupati. “Saya sudah dapat kabar, ada demo besar-besaran ke kantor bupati. Saya takut bekerja, sehingga memilih pulang. Apalagi penjagaannya sangat ketat,” jelas Hera.

Tak hanya Hera, hal serupa dilakukan oleh PNS lainnya.  Hasan Basri, salah seorang PNS di salah satu SKPD dilingkungan Pemkab Banyuasin mengakui, banyak pegawai yang tidak masuk kerja. “Banyak yang tidak masuk kerja, karena kendaraan tidak masuk ke kompleks perkantoran sehingga mereka lebih memilih untuk pulang,” ungkapnya.

Asisten III Pemkab Banyuasin, Husnan Bhakti yang berkeliling memantau setiap ruangan di Pemkab Banyuasin, juga mengakui banyak pegawai yang tidak masuk bekerja.

“Banyak yang tidak bekerja, karena mereka tidak masuk ke kompleks perkantoran akibat terhadang kawat berduri pintu di pintu masuk. Selain itu, ada aksi massa, tukasnya.

Teks    : Diding Karnadi

Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster