Buah Segar ‘Gugur’ di Pasar Kuto

 1,038 total views,  2 views today

PALEMBANG KS-Belasan penjual buah-buahan di Pasar Kuto, Kota Palembang merasa terancam. Sejak berlakunya aturan impor buah sehar, omzet mereka per harinya turun dratis. Alhasil, buah segar impor pun gugur sebelum dijual.

Dari pengakuan penjual buah di pasar tradisional ini, larangan pemerintah soal impor buah segar  ternyata jauh dari harapan. Aturan yang awalnya bermaksud menggenjot produktivitas masyarakat petani, namun hal itu berpengaruh terhadap nasib penjual buah.

“Omset pedagang buah di sini rata-rata menurun. Itu ulah adanya larangan impor buah,” demikian sebut Nasrun Siregar, Agen buah segar di Pasar Kuto, Palembang kepada Harian Umum Kabar Sumatera, Selasa (4/5) di lapaknya.

Buah segar tak selamanya mekar. Ungkapan ini berlaku pula bagi Nasrun. Bila ditotalkan ia bahkan pernah mengalami kerugian menjual buah segar sebanyak 40 persen.

“Ya, mestinya kita harus berlaku jujur. Anda silakan lihat sendiri bagaimana produksi buah yang dihasilkan petani. Jika memang bertujuan ingin menutup kran impor, seharusnya pemerintah jangan memaksakan aturan larangan itu,” Nasrun menyarankan.

Di atas kertas, untuk memerbaiki produksi dan kualitas buah lokal tentunya memerlukan proses. Namun begitu, lanjut Nasrun, sebelum adanya aturan buah segar impor ia bisa menghimpun omzet sebanyak Rp 7 juta per bulan. Kini, sepertinya Nasrun hanya bisa gigit jari, tersebab omset yang ia terima paling banyak Rp 4 juta per bulan.

“Dulu lumayan menggiurkan jualan buah-buahan ini,” cetusnya.

Kata Nasrun, faktor iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap angka produksi buah-buahan segar di provinsi ini. Sekalipun begitu, daerah ini cukup strategis penghasil buah segar.

“Misalnya, di Kabupaten Ogan Ilir boleh dikata penghasil nanas dan manggis. Belum lagi daerah lainnya,” ujar Nasrun seraya berkata lalu di Kabupaten  Ogan Komering Ulu ditetapkan sebagai penghasil buah duku.

Menyoal aturan buah segar yang mengancam Pasar Kuto ini, Amidi pengamat ekonomi Palembang menyebutkan, pemerintah selaku pengambil arah kebijakan juga harusnya mampu memberikan rasa aman bagi penjual buah dan masyarakat petani. Hal ini bisa dilakukan melalui bantuan jaminan keleluasaan memeroleh modal dari pihak ketiga sebagai upaya meningkatkan mutu produksi.

“Itu belum saya lihat secara nyata. Kalaupun ada dirasa belum optimal. Sebagai acuan di Jawa Barat itu sanggup memprioritaskan kredit murah untuk masyarakat petani dengan cara menyediakan layanan unit khusus perbankan. Tujuannya apa? Ya, petani akan meningkatkan mutu produksinya dan mereka sejahtera. Bagaimana kalau provinsi juga seperti itu?,” Amidi balik bertanya.

TEKS:JEMMY SAPUTERA.EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster