MK Dituding Hilangkan Hak Konstitusi

 284 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS-Siapa pasangan calon wali kota (cawako)-calon wakil wali kota (cawawako), yang bakal dilantik sebagai Wali Kota (wako)-Wakil Wali Kota (wawako) Palembang periode 2013-2018, kian tidak jelas.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PHPU-DIX/2013, yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, terancam cacat hukum.

Pasalnya menurut advokat Alamsyah Hanafiah, ia melaporkan  tiga majelis hakim MK yakni Ketua MK, HM Akil Mochtar dan dua hakim anggota yaitu Maria Farida Indriati serta Azwar Usman.

“Laporan itu, sudah diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas, Hukum dan Kerjasama MK, Heru S. Laporan ini bisa berimplikasi, dengan cacatnya persidangan di MK sehingga otomatis putusan yang dibuat pun cacat hukum,” kata Alamsyah yang dibincangi di kantornya, Rabu (29/5).

Ia menjelaskan, majelis hakim MK dalam persidangan sengketa pemilukada Kota Palembang sudah menghilangkan hak konstitusional warga Palembang khususnya di tempat pemungutan suara (TPS) 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami dan TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.

Di TPS 3 Kelurahan Sukajaya kata Alamsyah, ada 20 suara yang dihilangkan oleh Majelis Hakim MK.  Sementara di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, ada 5 suara yang dihilangkan oleh MK.  “Dalam putusannnya, majelis hakim MK tidak menjelaskan 20 suara di TPS 3 Kelurahan Sukajaya dan 5 suara di TPS 20 Kelurahan Talang Aman kemana hilangnya. Jika suara itu tidak sah, harusnya dijelaskan tetapi itu tidak dijelaskan sama sekali,” sebut Alamsyah.

Hilangnya 25 suara di dua TPS itu sebut Alamsyah, jelas menghilangkan hak konstitusional warga negara yang sudah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara pemilukada Palembang, 7 April lalu.

Selain itu, alasan dilaporkannya majelis hakim MK ke Majelis Kehormatan MK karena dilanggarnya prinsip ketidak berpihakan.  Itu terlihat pada sidang tanggal 14 Mei lalu, dimana ketua majelis hakim hanya memeriksa dokumen-dokumen dalam dalam lima kotak suara di lima tempat pemungutan suara (TPS). Lima kotak suara itu juga, diperintahkan untuk ditinggalkan di MK dan dihitung sendiri oleh MK.

“Alasan inilah, yang membuat kami melaporkan Ketua MK dan dua hakim anggota ke Majelis Kehormatan MK. Nantinya, majelis kehormatan akan memeriksa laporan itu dan membuat putusan,” bebernya.

“Jika dalam putusannya nanti, ditemukan adanya kesalahan maka putusan MK tersebut cacat hukum sehingga harus diperbaiki tanpa membatalkan putusan yang sudah dibuat,” ungkapnya.

Apakah itu artinya, akan berimplikasi terkatung-katungnya proses penetapan pasangan terpilih, Alamsyah menjawab bisa saja. Ada kemungkinan sampai Juli mendatang,  belum ada satupun pasangan yang bisa dilantik sebagai Wawako-Wawako Palembang.

“Kejadian ini pernah terjadi di pemilukada Lampung dan pemilukada Kabupaten Deiyai, Papua. Di Kabupaten Deiyai,  perselisihan sengketa pemilukada disana sudah terjadi sejak 2012 dan tiga kali dilakukan gugatan dalam satu perkara yang sama,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster