Pendapatan dari BPHTB Menurun

 255 total views,  2 views today

indeks

( Ilst )

PALEMBANG, KS-Pendapatan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun ini terancam menurun. Hal ini terlihat dari pendapatan BPHTB sampai Mei 2013 ini, yang baru mencapai kisaran Rp27 miliar.  Padahal, jika dibandingkan tahun lalu hingga Mei ini, pendapatan BPHTB sudah mencapai Rp40 miliar.

Namun menurut Kepala Bidang PBB dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Sandra Amaniska Ariane,  menurunnya pendapatan dari BPHTB tersebut dibandingkan tahun lalu dikarenakan sifat BPHTB yang temporer.

“Mungkin sekarang transaksi jual beli tanah, atau perumahan masih sedikit sehingga pendapatan dari BPHTB jumlahnya menurun,” kata Sandra yang dibincangi, Selasa (28/5).

Tahun ini sambungnya, target BPHTB naik menjadi Rp85 miliar dari tahun lalu yang hanya Rp80 miliar. Ia yakin, target yang dibebankan kepada Dispenda itu bisa dicapai walaupun sampai saat ini pendapatan dari BPHTB baru mencapai kisaran Rp27 miliar.

 “Kita optimis tetap bisa mencapai target. Kami juga terus aktif, untuk meningkatkan pendapatan BPHTB. M udah-mudahan, pertengahan tahun ini bisa ada penambahan,” ujarnya.

Tetapi jelas Sandra, pihaknya menemui kendala untuk menagih BPHTB. Karena keluarnya surat edaran dari Badan pertanahan Nasional (BPN) tentang pembayaran BPHTB.

Surat edaran itu jelasnya, sudah dikeluhkan beberapa daerah karena membuka celah untuk adanya pemalsuan bukti setor BPHTB. Sebab, dalam surat edaran tersebut dijelaskan, verifikasi pengecekan tanda bukti setor BPHTB dari kantor instansi berwenang.  “Tetapi itu, belum terjadi di Palembang. Mudah-mudahan, jangan sampai terjadi,” harapnya.

Sementara Anggota DPD RI, Asmawati, saat kunjungan ke Dispenda Kota Palembang mengatakan, dia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait surat edaran dari BPN tersebut.

“Kami tidak ingin pendapatan daerah turun. Apalagi, BPHTB ini sebagai salah satu sarana pendapatan daerah. Karena kami juga berhak memberikan pendapat, untuk revisi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” tukasnya.

Teks    : Alam Trie Putra

Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster