PENGECER BBM BAKAL DITERTIBKAN

 236 total views,  2 views today

PAGARALAM|KS-Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam bersama unsur Muspida, akan segera menerbitkan keputusan bersama dalam rangka penertiban para pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Kota Pagaralam.

Walikota Pagaralam, Dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, kesepakatan tersebut berbunyi tentang penertiban pengecer BBM yang ada disepanjang jalan utama kota Pagaralam dan pemerintah akan menetapkan jarak antara pengecer dengan SPBU dan jarak antara para pengecer itu sendiri. “Melalui kesepakatan ini ditetapkan jarak pengecer BBM dari pusat SPBU sekitar 5 kilometer dan masing-masing pengecer 1 km,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh pengecer BBM di sepanjang jalan kota sama sekali tidak memilki izin atau ilegal yang nantinya akan segera ditertibkan, karena tindakan mereka tersebut sudah menyalahi aturan yang telah diberlakukan.”Sejauh ini kita berupaya agar kebutuhan BBM untuk masyarakat Kota Pagaralam dapat terpenuhi.  Sehingga nantinya tidak ada lagi terjadi

kelengkahan pasokan BBM berikut mengantisipasi terjadinya penimbunan,”terangnya.

Jika melihat kondisi saat ini lanjutnya, BBM jenis premium yang dipasok untuk Pagaralam mengalami pengurangan menjadi 75 ton perhari,  idealnya 100 ton, sementara untuk pasokan BBM jenis solar idealnya sekitar 45 ton perhari namun saat ini hanya sekitar 15 ton.

Sejak menjamurnya pengecer BBM ini sering sekali menimbulkan persoalaan kelangkaan BBM terutama jenis premium “Setelah keputusan ini dituangkan dalam bentuk peraturan bersama, maka semua pengecer BBM yang tidak memiliki izin akan ditertibkan, terutama

yang berada di areal SPBU. Sementara pembelian BBM untuk pengecer hanya akan diberikan izin jika yang bersangkutan telah memiliki usaha kecil menengah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Kota Pagaralam AKBP Raden Hendrawan SIK menerangkan, sejauh

ini pihaknya tengah melakukan pengawasan dalam pendistribusiaan BBM hingga ke tingkat SPBU menjadi prioritas dalam pengawasan. “Kita perlu menata proses penyuplayan BBM agar tidak menimbulkan kecemburan sosial dan kelangkaan hingga menghambat sendi ekonomi masyarakat. Jika penataannya telah diatur sedemikian rupa, maka proses pendistribusian BBM itu sendiri nantinya tidak lagi menimbulkan kemacetan dan kelangkaan bila pengecer atau pembelian telah diatur dengan baik,” pungkasnya.

TEKS       : ANTONI STEFEN

EDITOR : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster