Ratusan Ngadu ke Dewan

 332 total views,  2 views today

Guru-K1-saat-melakukan-pertemuan-dengan-anggota-dewan-dan-BKD-OI.

Guru K1 saat melakukan pertemuan dengan anggota dewan dan BKD OI.

INDERALAYA,-Sebanyak 141 tenaga honorer dari 161orang, Senin (27/5), mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI), untuk mempertanyakan nasibnya lantaran belum mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP) kategori K1.

Bahkan, tenaga honorer yang didominasi guru tersebut yang mengatasnamakan forum K1, berencana  akan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN),  dan Menpan yang berlokasi di Jakarta untuk mempertanyakan soal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para guru tersebut menggunakan Angkutan Desa (Angdes), yang di sewa dan motor pribadi. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala BKD OI H Darjis, Ketua DPRD OI H Iklim Cahya, Ketua Komisi 4 Eko Agustianto, Hardi Sopuan dan Darwin Harja.

Dalam rapat yang berlangsung selama 4jam ini banyak mendengar keluhan warga soal NIP yang belum keluar dari BKN, padahal sudah lolos dalam persyaratan K1 untuk segera diangkat menjadi CPNS.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan soal gaji yang minim hanya Rp300ribu/3bulan, padahal sebelum 2010 honor yang diterima sebesar Rp 250ribu/bulan.

Ketua Forum K 1, Teguh mengatakan, banyak guru yang sudah mengabdi 10-20 tahun, namun sampai saat ini belum mengantongi NIP. Padahal, seharusnya sudah bisa dilantik dengan tenaga honorer teknis bidang lainnya.

“Bagaimana nasib kami puluhan tahun mengajar tidak ada hasil. Kami ingin diangkat menjadi CPNS, dan  tidak mau bergabung dengan K2. Karena kami sudah lama menjadi tenaga honorer, kami ini sudah tua,” ujarnya.

Sementara itu, guru SDN 9 Rambangkuang Lela mengatakan jika tidak ada keputusan atau kepastian, soal nasibnya dan rekan-rekannya, pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk berdemo di kantor Menpan dan BKN Jakarta. “Jadi kami ini bingung apa memang benar kami diurus,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD OI H Darjis mengatakan pihaknya sudah membuat surat ke Sekda, dan kepala dinas pendidikan, bahkan sudah sampai mendatangi BKN dan Menpan.

“Dari BKN ada yang tidak dapat diproses, karena terkendala pembayaran gaji yang masuk BOS, mereka menganggap sudah dibayarkan melalui APBN bukan APBD.  Kami ke Menpan, sampai saat ini belum ada penjelasanm, jadi kami tawarkan ada utusan tenaga honorer ke Jakarta, bersama dewan dan kami mempertanyakan hal tersebut. Jadi kami terus memperjuangkan K1 sampai diangkat menjadi CPNS,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD OI H Iklim Cahya mengatakan akan terus berkomunikasi langsung dengan Menpan. “Ya, kita dewan akan mendampingi dan berharap ada 3orang perwakilan dari K1 untuk menghadap ke BKN dan Menpan. Kami ingin ini cepat selesai,” ujarnya.

Teks       : Junaedi Abdillah

Editor   : Mustaqiem Eska





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster