DEMOKRASI DAN MORALITAS POLITIK

 166 total views,  2 views today

 ujang

Oleh: Ahmad Maulana

“Mengulas seperti yang diungkapkan J. Schumpeter yang merumuskan demokrasi sebagai kompetisi yang fair di antara kandidat untuk meyakinkan warga negara yang berhak memilih untuk memilih mereka yang menduduki jabatan puncuk di pemerintahan. Kompetisi ini hanya bisa berjalan bila sejumlah kebebasan politik warga negara dijamin”.

Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai “tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik”.  Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukan bahwa rakyat di letakkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Dalam menghadapi budaya politik, mau tak mau akan berhadapan dengan sebuah dilema umum yang dihadapi dalam kebudayaan. Ada kepercayaan yang buat sebahagian memang ditunjang oleh teori ilmu sosial, bahwa budaya politik adalah seperangkat nilai, norma dan kebiasaan yang menjadi dasar bagi tingkah laku para elite politik. Seterusnya diandaikan pula bahwa budaya politik tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya dominan yang sedang berlaku.

Jadi berkembanglah anggapan bahwa tingkah laku politik di Indonesia misalnya haruslah didasarkan kepada nilai-nilai budaya Indonesia seperti sopan santun, kesediaan menggunakan cara-cara yang tidak menyakitkan perasaan dalam menyatakan perbedaan pendapat, kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan umum yang lebih besar, dan hormat kepada kekuasaan dan kepada mereka yang memangku kekuasaan. Yang dilupakan dalam pembicaraan tentang budaya politik ialah bahwa kebudayaan tidaklah hanya berisikan nilai-nilai dan norma-norma, tetapi sekaligus memberi kemungkinan yang sama besarnya bahwa nilai dan norma tersebut diselewengkan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya, di mana penyelewengan tersebut juga dengan mudah dilakukan atas nama nilai-nilai budaya yang sama. Secara teoritis, dapatlah dikatakan dengan sederhana bahwa budaya politik tidak sekedar menjadi dasar bagi tingkah laku politik tetapi juga dibentuk dan diberi wujud nyata oleh tingkah laku politik.

Hubungan antara budaya politik dan tingkah laku politik bukanlah bahwa yang pertama mempengaruhi yang kedua, tetapi juga bahwa tingkah laku politik mempengaruhi wujud dan sifat budaya politik. Ini berarti, tingkah laku politik yang bersih akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan sebaliknya tingkah laku politik yang korup akan menghasilkan budaya politik yang dengan mudah memaafkan (dan pada akhirnya membenarkan), berbagai penyelewengan.

Dari gambaran di atas adalah sebuah ilustrasi keprihatinan anak bangsa, melihat perjalanan pemilihan pemimpin di Indonesia. Baik itu dari atas (presiden) sampai bawah (RT/ Kepada Desa). Apalagi di tengah musim politik yang panas sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Semoga tulisan ini menjadi wacana untuk berpikir dan berpikir.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster