KPU Didesak Lantik Sarimuda-Nelly

 234 total views,  2 views today

cah-cilik

Pendukung Sarmuda-Nelly Berunjuk Rasa di Kantor KPU Palembang | Foto : Bagus KS

PALEMBANG, KS- Pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PHPU-DXI/2013 tentang sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Palembang, yang memenangkan pasangan Romi Herton-Harnojoyo (RH) masih terus berlangsung.

Pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana (SN), yang sebelumnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sebagai pasangan wali kota – wakil wali kota (wawako) Palembang 2013-2018,  terus melakukan perlawanan  dengan berencana melakukan gugatan terhadap putusan MK tersebut.

Namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 1, Ahmad Yani menghimbau semua semua pihak untuk berjiwa besar menerima putusan tersebut.

“Semua pihak harus legowo, dan berjiwa besar menerima putusan MK tersebut. Jika terjadi apa-apa justru akan merugikan masyarakat pasangan Sarimuda-Nelly sendiri. Karena mereka bisa dianggap sebagai aktor intelektualnya,” kata anggota Komisi III DPR RI ini ketika dibincangi disela-sela Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Mencari Bentuk dan Perwakilan LPSK di Daerah, Kamis (23/5) di Hotel Grand Zuri, Palembang.

Ia juga minta Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang, untuk bersikap tegas terhadap tindakan yang bersifat anarkis.  “Jangan beri toleransi terhadap tindakan anarkis. Sebagai orang Sumsel yang ada di Jakarta, saya malu nama Sumsel di pusat dikenal sebagai daerah bar-bar. Karenanya kepolisian harus tegas, terhadap tindakan anarkis,”pintanya.

Politisi PPP ini juga menyebut,  keputusan MK tersebut bersifat dan mengikat. Menurutnya, Tidak ada ruang sedikit pun untuk adanya gugatan kembali. Karenanya semua pihak yang berkepentingan terutama KPU kata Yani, suka atau tidak suka harus tunduk dan patuh dengan putusan MK itu. Jika tidak artinya sebut dia, itu adalah pembangkangan terhadap putusan pengadilan.

Bagaimana dengan rencana pasangan Sarimuda-Nelly, yang bakal melakukan gugatan ?, Yani menjawab, itu memang hak setiap warga negara. Namun yang harus dipahami,  persoalan ini bukanlah persoalan perdata atau Tata Usaha Negara. Persoalan itu jelasnya, adalah persoalan politik yang kewenangan penyelesaian sengketanya ada di tangan MK.

“Karenanya KPU, harus menjalankan perintah MK tersebut. Kalau nanti KPU mengeluarkan surat keputusan (SK) baru terkait pemilukada Palembang maka SK itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pengadilan lain,” ujarnya.

SK Nomor 35 tak Dibatalkan

Sementara itu, pasangan Sarimuda-Nelly terus melakukan perlawanan politik terhadap putusan MK. Kuasa hukum pasangan cawako-cawawako Palembang nomor urut 3 ini, Yusmaheri, kemarin mendatangi KPU Kota Palembang.

Mereka melayangkan surat yang isinya, mendesak KPU Kota Palembang segera melantik pasangan Sarimuda-Nelly. “KPU Kota Palembang, harus segera melaksanakan SK KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU Kota Palembang/2013 tertanggal 14 April 2013 yang isinya menetapkan pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pasangan terpilih,”kata Yusmaheri.

Alasannya, dalam putusan MK Nomor 42/PHPU-DXI/2013 tersebut hanya SK KPU Kota Palembang Nomor 34//KPTS/KPU Kota Palembang/2013  tentang Rekapitulasi Suara hasil Pemilukada Palembang saja yang dibatalkan oleh MK. Sedangkan SK Nomor 35, tidak dibatalkan.

Artinya tegas Yusmaheri, pasangan Sarimuda-Nelly tetap menjadi pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang terpilih. “Jika KPU tidak melakukannya, apalagi membatalkan SK Nomor 35 maka KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Jika itu terjadi, bisa saja kami akan melaporkan Komisioner KPU Kota Palembang ke pihak berwajib,” ujarnya.

Sementara itu, kemarin ratusan massa dari pendukung pasangan Sarimuda-Nelly kembali melakukan aksi di depan Kantor KPU Kota Palembang, Jalan Inspektur Marzuki. Mereka berhasil menerobos blokade kawat berduri yang dipasang pihak keamanan sejak tanggal 20 Mei lalu.

Walaupun begitu, massa pendukung Sarimuda-Nelly masih bisa ditenangkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perwakilan massa, juga diterima berdialog oleh Ketua KPU Palembang, Eftiyani.

Koordinator aksi (Korak), Sani Badri dibincangi usai berdialog mengatakan mereka masih tetap pada tuntutan semula yakni meminta KPU Kota Palembang untuk tetap dengan keputusan awal yang mengesahkan pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang terpilih.  “Kami minta KPU, buat keputusan seadil-adilnya. Tolong selamatkan Palembang, jangan sampai Palembang jadi seperti Palopo,” tukasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi

PALEMBANG, KS-Pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PHPU-DXI/2013 tentang sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Palembang, yang memenangkan pasangan Romi Herton-Harnojoyo (RH) masih terus berlangsung.

Pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana (SN), yang sebelumnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sebagai pasangan wali kota – wakil wali kota (wawako) Palembang 2013-2018,  terus melakukan perlawanan  dengan berencana melakukan gugatan terhadap putusan MK tersebut.

Namun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 1, Ahmad Yani menghimbau semua semua pihak untuk berjiwa besar menerima putusan tersebut.

“Semua pihak harus legowo, dan berjiwa besar menerima putusan MK tersebut. Jika terjadi apa-apa justru akan merugikan masyarakat pasangan Sarimuda-Nelly sendiri. Karena mereka bisa dianggap sebagai aktor intelektualnya,” kata anggota Komisi III DPR RI ini ketika dibincangi disela-sela Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Mencari Bentuk dan Perwakilan LPSK di Daerah, Kamis (23/5) di Hotel Grand Zuri, Palembang.

Ia juga minta Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang, untuk bersikap tegas terhadap tindakan yang bersifat anarkis.  “Jangan beri toleransi terhadap tindakan anarkis. Sebagai orang Sumsel yang ada di Jakarta, saya malu nama Sumsel di pusat dikenal sebagai daerah bar-bar. Karenanya kepolisian harus tegas, terhadap tindakan anarkis,”pintanya.

Politisi PPP ini juga menyebut,  keputusan MK tersebut bersifat dan mengikat. Menurutnya, Tidak ada ruang sedikit pun untuk adanya gugatan kembali. Karenanya semua pihak yang berkepentingan terutama KPU kata Yani, suka atau tidak suka harus tunduk dan patuh dengan putusan MK itu. Jika tidak artinya sebut dia, itu adalah pembangkangan terhadap putusan pengadilan.

Bagaimana dengan rencana pasangan Sarimuda-Nelly, yang bakal melakukan gugatan ?, Yani menjawab, itu memang hak setiap warga negara. Namun yang harus dipahami,  persoalan ini bukanlah persoalan perdata atau Tata Usaha Negara. Persoalan itu jelasnya, adalah persoalan politik yang kewenangan penyelesaian sengketanya ada di tangan MK.

“Karenanya KPU, harus menjalankan perintah MK tersebut. Kalau nanti KPU mengeluarkan surat keputusan (SK) baru terkait pemilukada Palembang maka SK itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pengadilan lain,” ujarnya.

SK Nomor 35 tak Dibatalkan

Sementara itu, pasangan Sarimuda-Nelly terus melakukan perlawanan politik terhadap putusan MK. Kuasa hukum pasangan cawako-cawawako Palembang nomor urut 3 ini, Yusmaheri, kemarin mendatangi KPU Kota Palembang.

Mereka melayangkan surat yang isinya, mendesak KPU Kota Palembang segera melantik pasangan Sarimuda-Nelly. “KPU Kota Palembang, harus segera melaksanakan SK KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU Kota Palembang/2013 tertanggal 14 April 2013 yang isinya menetapkan pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pasangan terpilih,”kata Yusmaheri.

Alasannya, dalam putusan MK Nomor 42/PHPU-DXI/2013 tersebut hanya SK KPU Kota Palembang Nomor 34//KPTS/KPU Kota Palembang/2013  tentang Rekapitulasi Suara hasil Pemilukada Palembang saja yang dibatalkan oleh MK. Sedangkan SK Nomor 35, tidak dibatalkan.

Artinya tegas Yusmaheri, pasangan Sarimuda-Nelly tetap menjadi pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang terpilih. “Jika KPU tidak melakukannya, apalagi membatalkan SK Nomor 35 maka KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Jika itu terjadi, bisa saja kami akan melaporkan Komisioner KPU Kota Palembang ke pihak berwajib,” ujarnya.

Sementara itu, kemarin ratusan massa dari pendukung pasangan Sarimuda-Nelly kembali melakukan aksi di depan Kantor KPU Kota Palembang, Jalan Inspektur Marzuki. Mereka berhasil menerobos blokade kawat berduri yang dipasang pihak keamanan sejak tanggal 20 Mei lalu.

Walaupun begitu, massa pendukung Sarimuda-Nelly masih bisa ditenangkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perwakilan massa, juga diterima berdialog oleh Ketua KPU Palembang, Eftiyani.

Koordinator aksi (Korak), Sani Badri dibincangi usai berdialog mengatakan mereka masih tetap pada tuntutan semula yakni meminta KPU Kota Palembang untuk tetap dengan keputusan awal yang mengesahkan pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang terpilih.  “Kami minta KPU, buat keputusan seadil-adilnya. Tolong selamatkan Palembang, jangan sampai Palembang jadi seperti Palopo,” tukasnya.

Teks : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster