Agama dan Korupsi

 153 total views,  2 views today

Oleh SARONO P SASMITO

PEMBERITAAN kasus korupsi yang melanda petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai dari Presiden PKS Lutfi hasan Ishaq, kemudian ada broker Ahmad Fathanah, mau tak mau menjadikan banyak orang bertanya-tanya. Apakah partai yang tadinya terkenal bersih dan membawa semangat agama pada awalnya bias terjerambab sedemikian rupa.

Tak pelak diskusi dan obrolan ini bukan hanya heboh di Jakarta tapi juga meluas di Palembang ini dan derah-daerah lain di Indonesia.

Korupsi  memang telah mewabah di negeri ini. Hal itu  jelas merupakan perilaku menyimpang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam maupun agama lain. Banyak faktor penyebab praktik korupsi. Tetapi, minimal ada dua hal yang harus diperhatikan agar korupsi tidak terjadi. Pertama, pembinaan agama dan, kedua, penegakan hukum yang kuat dan tegas sehingga tidak terjadi korupsi.

Khususnya bagi umat Islam, Al-Qur’an merupakan pedoman hidup dan menjadi panduan zaman dan tempat. Al-Qur’an merupakan rahmatan lil ‘alamin, artinya rahmat bagi sekalian alam.

Sebagai panduan hidup sehari-hari, di samping Al-Qur’an, ada As-Sunnah, yakni uswatun hasanah atau contoh yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Inilah dua tuntutan umat manusia dalam menempuh hidup di dunia.

Hal yang menjadi pertanyaan kita, jika demikian, mengapa terjadi korupsi bahkan mewabah hampir di semua lini kehidupan, dari pusat hingga pemerintahan terendah yakni tingkat desa?

Pertama, menyangkut mentalitas akibat kurangnya pembinaan agama Islam maupun agama lain yang melandasi etika dan moral anak bangsa. Bagi pejabat atau birokrat, korupsi terjadi karena tidak ada atau kurangnya tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya dan tidak melandasinya dengan agama dan etika.

Kedua, akibat lemahnya pengamalan agama dan etika, gampang terjadi praktik suap-menyuap, termasuk dalam memperoleh jabatan maupun masuk menjadi pegawai negeri. Mereka biasa menggunakan “uang pelicin” untuk memperoleh jabatan atau menjadi pegawai negeri. Jabatan itu sendiri cenderung koruptif akibat kurangnya pemahaman dan penerapan agama dan etika.

Antara pejabat dan masyarakat memang sudah terbiasa dengan iming-iming pemberian atau hadiah yang disebut gratifikasi dan suap. Dalam pemerintahan, korupsi dipersubur oleh kurangnya pengawasan atau tindakan hukum sehingga mudah terjadi penyalahgunaan jabatan.

Ironisnya, korupsi justru melanda kalangan orang terdidik. Ini terjadi karena agama dan etika mereka lemah. Meski mereka kelihatannya menjalankan ibadah agama dan beretika tetapi sebenarnya hanya sebagai lip service. Sifat serakah serta lemahnya struktur dan sistem pemerintahan mendorong pejabat terdidik pun mudah menyelewengkan kekuasaannya. Ada celah atau peluang yang mudah untuk melakukan penyimpangan karena UU yang lemah atau sengaja dilemahkan melalui aturan yang ditetapkan.

Artinya, lemahnya produk hukum dapat dilihat dalam kasus penaikan harga BBM yang direncanakan dua harga untuk mengatasi masalah macet–meski ditarik kembali. Begitu juga dalam masalah tender yang membuka peluang korupsi. Misalnya, tender diikuti tujuh atau lebih peserta, tetapi dikondisikan pemenangnya melalui manipulasi peserta. Perusahaan-perusahaan yang dimenangkan diatur sedemikian rupa dan pimpinan proyek sengaja tidak menelitinya hingga berujung pada praktik gratifikasi dan suap-menyuap.

Sebagai penyakit yang sudah mewabah, korupsi terjadi mulai dari pusat hingga daerah, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.  Padahal Islam sudah jelas menggariskan  bahwa penyuap dan yang disuap masuk neraka.  Ini harus menjadi peringatan kita semuanya.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster