Rumah ku Belum Jadi Surga ku

20 total views, 3 views today

rumah-surghaPALEMBANG, KS- “Jakarta kota ku indah dan megah, disitu aku dilahirkan. Rumahku disalah satu gang, namanya gang kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci, mungkin dulu kerajaan kelinci karena manusia bertambah banyak kasihan kelinci terdesak. Sekarang rumahnya berjubel, oh padat penghuninya. Anak-anak segudang, krudak kruduk kayak anak kelinci”

Petikan lagu berjudul Gang Kelinci yang dilantunkan Lilis Suryani diatas mungkin dikalangan remaja saat ini, tidak populer. Namun di era tahun 70 an, lagu tersebut sangat populer. Lagu itu terkesan santai, namun penuh kritik tentang kepadatan penduduk yang tidak disertai dengan penambahan pemukiman. Akibatnya, masyarakat harus hidup berdesa-desakan.

Kondisi ini ternyata juga sekarang dialami masyarakat Palembang. Berdasarkan hitungan jumlah penduduk, Palembang masuk katagori kota metropolitan. Palembang juga menjadi 10 kota besar di Indonesia. Sama seperti kota-kota besar lainnya, ledakan penduduk mengancam kota empek-empek ini, sehingga menimbulkan banyak persoalan sosial mulai dari lapangan pekerjaan, kemacetan, pemukiman sampai perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Palembang, jumlah penduduk Palembang pada 2012 mencapai  1.649.051 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebanyak 4.052 orang per kilometer persegi serta laju pertumbuhan penduduk 1,76 persen.

Saat penduduk bertambah, jumlah lapangan kerja tidak bertambah. Sehingga banyak masyarakat yang harus hidup di pemukiman kumuh, padat penduduk dan tak sehat. Yang lebih mengejutkan, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) mencatat ada 24 persen dari jumlah penduduk di Palembang belum memiliki rumah.

“Sekitar 100 ribu jiwa, penduduk belum memiliki rumah. Mereka mayoritas, adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sementara di Sumsel, dari 7,4 juta penduduk Sumsel ada 500 ribu kepala keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah,” sebut Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo beberapa waktu lalu di Palembang.

Dengan upah minimum kota (UMK) Palembang saat ini Rp1.451.000. Sementara hasil survey yang dilakukan pemerintah, terhadap kriteria hidup layak (KHL) untuk buruh lajang di Sumsel 2012, idealnya pendapatan setiap buruh lajang perbulannya Rp1.900.000.

Dengan kondisi UMK dan upah minimum provinsi (UMP) Sumsel 2013 Rp1.400.000, nampaknya masih sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Sebab harga rumah type 36/120 yang rata-rata Rp65 juta per unit, sementara jika mengajukan kredit perumahan rakyat (KPR) ke bank setidaknya satu bulan pendapatan yang harus disisihkan antara Rp400.000-Rp800.000.

“Harga rumah di Palembang, masih tergolong mahal. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah,  pemkot harus mengeluarkan kebijakan pembangunan rumah murah dengan tanah dan semua biaya pembuatan rumah murah digratiskan. Kalau hanya membebaskan tanah dan IMB, sedangkan pungutan lain tidak digratiskan, harga rumah tetap akan mahal,”sarannya.

Pantauan Kabar Sumatera, tidak hanya sekitar 100 ribu penduduk Kota Palembang yang belum memiliki rumah tetapi juga banyak rumah dengan katagori tidak layak dan tidak sehat. Kebanyakan rumah-rumah tersebut berada di perkampungan padat penduduk dan kumuh seperi di Kelurahan 10 Ulu, 3 Ulu, 4 Ulu, 8 Ulu, Kertapati, Sungki dan beberapa kelurahan lainnya.

Mereka hidup di rumah yang minim fasilitas mandi cuci kakus (MCK), minim penerangan dan lingkungan yang kotor. Satu rumah tak jarang dihuni lebih dari dua kepala keluarga (KK).

Pemkot sendiri menurut Wali Kota Palembang, H Eddy Santana yang dibincangi beberapa waktu lalu, menargetkan semua masyarakat di kota yang sempat menjadi ibu kota Kemaharajaan Sriwijaya itu harus memiliki rumah.

Bekerjasama dengan Apersi, sudah dibangun rumah murah layak huni di Jalan Prajurit Nang Yu dan Jaalan Jaya Laksana, Kelurahan 3-4 Ulu sebanyak 140 unit. Rumah type 36 ini, dilengkapi dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, listrik dan air bersih.

“Satu unitnya di jual ke masyarakat berpenghasilan rendah antara Rp39 juta sampai Rp 54 juta.  Pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dengan milih membayar Rp10 ribu perhari, Rp60 ribu perminggu atau Rp300 ribu perbulan,” jelas Eddy.

Selain itu dibangun juga 2.599 unit rumah murah di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, SU II, Kertapati, Gandus, Kalidoni, Sematang Borang, dan Alang- Alang Lebar (AAL).  Ditahap selanjutnya akan dibangun rumah layak huni di kecamatan lain.   “Rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan katagori penghasilan antara Rp1 juta sampai Rp2,4 juta kebawah,” jelasnya.

Dengan kondisi 100 ribu penduduk belum mempunyai rumah, sementara pemkot hanya mampu membangun 2.599 unit rumah murah setiap tahunnya artinya butuh 38 tahun bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah sendiri dengan harga murah.

Padahal dengan laju pertumbuhan penduduk pertahunnya 1,76 persen, artinya setiap tahun di Palembang bakal bertambah 164 ribu penduduk. Jika ada 24 persen saja jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah, seperti data Apersi maka setiap tahun setidaknya bakal bertambah 683 penduduk yang tidak memiliki rumah.

“Banyak pekerjaan rumah (PR), yang harus diselesaikan oleh pemimpin Palembang kedepan mulai dari penanganan kawasan kumuh, banjir, kemacetan, penambahan fasilitas publik, lapangan kerja sampai dengan perumahan,” kata pengamatan perkotaan dari STT Musi Palembang, Tutur.

Pemkot juga saran Tutur, harus pandai berhitung berapa besar kebutuhan perumahan bagi masyarakat Palembang dan berapa lahan yang tersedia sehingga kedepannya jangan sampai justru jadi persoalan sosial.

Teks        : Alam Tri Putra

Editor    : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com