Polisi Tembak Mati Warga Tanpa Perintah Kapolres

 270 total views,  4 views today

PALEMBANG, KS – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mendatangi Mapolda Sumsel mempertanyakan kasus bentrok aparat kepolisian dengan warga yang berakibat empat warga tertembak.

Komesioner  Kompolnas, Edi Saputra Hasibudan mengatakan, kedatanganya ke Mapolda Sumsel bertemu langsung dengan Kapolda Sumsel Irjend Pol Saud Usman Nasution untuk mempertanyakan tentang perkembangan kasus Muara Rumpit, hingga mengakibatkan korban jiwa.

“Kami datang mempertanyakan secara langsung sejauh mana kasus tersebut telah berjalan, dan kami juga telah mendatangi  DPRD tingkai 1 dan DPRD tingkat  II terkait permasalahan pemekaran Muratara. Sebenarnya  ini bukanlah menjadi masalah Polisi, Namun semua pihak dan juga  Mendagri agar cepat merespon apa yang menjadi aspiriasi dari warga,” paparnya.

Ditambahkanya, bentrok yang terjadi antara petugas dilapangan dengan masa, ia menilai Polisi yang saat itu menjalankan tugasnya dilapangan melakukan pelangaran SOP kepolisian.

Maka dengan itu, sambungnya, Kompolnas akan melakukan pengawalan kasus ini agar transparan. “Tugas kita melakukan pengawalan kasus penembakan dan ini jelas ada pelangaran dalam prosedur dilapangan, harusnya saat terjadi bentrok petugas menggunakan tahapan yaitu Polisi seharusnya langka pertama yang diambil yaitu menggunakan gas air mata, tameng, dan peluru karet. dan itu tidak dilakukan secara benar dilapangan, tidak sesuai dengan SOP nya,  tugas kami melihat dan mengawal  kasus ini agar transaparan jangan sampai adanya anggota terlibat  ditutup tutupi, agar masyarakat dapat melihat perjalanan kasus ini,” ujarnya.

Sementara itu, Hamidah Abdul Rohman yang juga komisioner Kompolnas mengungkapkan, saat ini Polda Sumsel telah melakukan upaya-upaya, serta meminta maaf kepada warga. Terhadap anggota yang terlibat telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tingkat kesalahanya, dan Kompolnas sangat mensuport  Kapolda Sumsel yang tegas dan sesuia dengan prosedur memberikan sangsi kepada anggotanya yang terlibat.

“Peristiwa Muara Rumpit  bukanlah kriminal tapi terjadinya peristiwa tersebut  karena aspirasi masyarakat yang belum dipenuhi, dan kita akan mencari akar permasalahan yang menjadi akarnya yaitu  pemekaran Kabupaten Muratara, Dalam hal ini Kompolnas akan menyampaikan kepada Mendagri agar Kabupatem pemekaran tersebut harus dengan segera direalisasikan, Sementara Kapolres harus ikut  juga bertanggung jawab,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kapolda Sumsel Irjend Pol Saud Usman Nasution mengatakan, kedatangan Kompolnas sangat bagus dalam  memberikan masukan kepada Polri. Untuk  itu, dirinya mengharapakan kepada mayarakat yang dapat melihat kasus ini secara transpansi dan akuntabel.

“Kami tidak menutupi-nutupi kalau ada kelalain dan penyimpangan akan kita proses , baik itu pelangaran disiplin, etika profesi bahkan pelangaran  pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi di Jajaran Mapolda Sumsel,” tegasnya.

Lanjutnya, tentang kasus Muara Rumpit,  apa yang menjadi  keinginan rakyat ia  telah menyampaikan kepada  Gubernur Sumsel,  DPRD tingkat I dan Konpolmas, ia berharap masyarakat agar tetap tenang dan sabar karena ini ada mekanismenya.

Ditambahkan Kapolda, dari hasil penyelidikanan olah TKP yang dilakukan pada Sabtu (4/5), lalu di desa Rumpit, ditemukan dua proyektil, sementara empat proyektil dari korban yang masih hidup.

“Dari proyektil tersebut ada yang utuh dan ada yang tidak utuh. Selain itu  67 pucuk senjata kaliber jenis revlover 38 juga kita kirimkan ke Labfor untuk diperiksa. Saat ini sudah ada 21 anggota yang telah mengakaui melakukan penembakan dan senjata tersebut sudah diuji balestik ada 3 senjata yang identik degan proyetil yang ada di tubuh korban,” ungkapnya.

Disebutkanya, ke 21 anggota yang menembak itu tanpa perintah dan sepengetahuan dari kapolres maka anggota tersebut telah  melanggar perintah.

Ditanya nama dan inisial tiga pemilik senjata api tersebut, Kapolda Sumsel mengatakan, sudah ada tiga pemilik senjata api tersebut, namun itu masih dalam proses, mereka adalah dua bintara dan satu perwira pertama (pama).

“Namanya belum dapat kita ekspos namun jelas kedua anggota ini,  akan diajukan ke sidang pidana di Palembang dan terbuka untuk umum. Secepatnya akan di gelar,” tutupnya.

Teks      : Oscar Ryzal

Editor  : Junaedi Abdilla





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster