Kenaikan BBM Memberatkan Rakyat

 225 total views,  2 views today

Oleh SARONO P SASMITO

TAK pelak lagi. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium senilai Rp2.000 per liter dan solar Rp 1.000 per liter akan memberatkan perekonomian masyarakat.
Kondisi seperti itu kini udah mulai dirasakan rakyat. Bahkan dari berbagai pengamatan yang Kabar Sumatera lakukan di berbagai lokasi di wilayah Sumatera Selatan hingga perjalanan ke Provinsi Lampung, kondisi memberatkan ini benar-benar telah dirasakan rakyat. Efeknya lainnya harga-harga barang sudah mulai beranjak naik.
Apalagi dari studi Universitas Gajah Mada (UGM) kita memperoleh informasi kenaikan harga BBM seharusnya yang bisa diterima masyarakat maksimal Rp1.500 per liter. Lebih dari itu, pemerintah harus bisa menjamin dampak kenaikan tidak akan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat luas. Hal itu dikemukakan ekonom UGM, Sri Adiningsih.
Agar gejolak yang juga kita rasakan di Sumatera Selatan terus meluas, maka kita mengingatkan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi penaikan harga BBM bersubsidi dan pengaturan pembelian BBM bersubsidi yang lebih baik.
Bukan hanya itu, pemerintah juga harus menjelaskan secara transparan dana penghematan subsidi BBM digunakan untuk apa. Jangan sampai dana itu diselewengkan, apalagi untuk kepentingan politik. Sebab keputusan kenaikan harga BBM itu momentumnya mendekati pemilihan umum (pemilu) tahun depan.
Kita juga mendengar Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alishjabana mengatakan, harga premium akan mengalami kenaikan Rp 2.000 dan solar naik sebesar Rp 1.000 per liter. Menurut dia, finalisasi terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi akan dibahas dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden SBY. Kemudian baru diserahkan kepada DPR dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013.
Kita mengharapkan pemerintah benar-benar harus dapat meringan beban rakyat yang kini makin berat. Untuk itu penguatan program seperti program keluarga harapan (PKH), raskin (beras untuk rakyat miskin) dan beasiswa siswa miskin, serta program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) selama lima bulan Rp150.000 dan perluasan program infrastruktur pedesaan jangan hanya manis di lisan. Dan pengaturannya harus benar-benar teliti hingga tepat sasaran. Sebab kalau tidak hal itu justru akan makin melukai rasa keadilan rakyat ketika mereka yang benar-benar membutuhkan tapi malah terlewatkan. Kondisi seperti itu bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Efeknya bias menimbulkan problem sosial yang sangat serius ketika mereka yang merasa dirugikan tak bias mengendalikan diri dan berbuat anarkis. Moga semua dampak negative itu benar-benar diperhitungkan pemerintah kalau tak ingin menorehkan sejarah kelam manajemen pemerintahan di negeri ini.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster