Bawaslu di Sweeping dan Disegel

 123 total views,  3 views today

PALEMBANG, KS – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumsel, Selasa (14/5), mesweeping dan menyegel kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip, Palembang.

Itu dilakukan massa Repdem, sebagai bentuk kekecewaan mereka karena aksi mereka di Kantor Bawaslu Sumsel tidak mendapatkan tanggapan. Pantauan Kabar Sumatera, puluhan massa ini awalnya melakukan aksi secara damai.

Mereka mendatangi Bawaslu, untuk mendesak Bawaslu bertindak adil dan netral dalam menjalankan tugasnya mengawasi semua tahapan di pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel. Namun setelah berorasi cukup lama, tidak ada satu pun komisioner Bawaslu Sumsel yang menerima mereka.

Kecewa dengan hal tersebut, mereka pun menerobos masuk ke dalam kantor Bawaslu Sumsel. Setiap ruangan dipantau mereka untuk mencari komisioner Bawaslu, namun sayang tidak ada satupun yang berhasil ditemui. Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, memang saat bersamaan semua komisioner Bawaslu berada di luar kota.

Mungkin untuk melampiaskan kekesalan, mereka pun langsung menyegel kantor Bawaslu dengan memasang kertas yang berisikan kantor ini disegel di depan pintu kantor tersebut.

Dibincangi usai melakukan penyegelan, Sekretaris DPD Repdem Sumsel, Virly Darta mengatakan aksi mereka tersebut bertujuan mengingatkan Bawaslu, panitia pengawas pemilu (pawaslu) dan panitia pengawas lapangan akan fungsi dan tugas mereka.

“Sebagai lembaga yang ditugaskan Undang-Undang (UU), mengawasi pelaksanaan pemilukada maka Bawaslu, Panwaslu dan PPL harus bersikap netral dan berlaku adil.” Kata Virly.

“Kami minta Banwaslu, menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Banwaslu Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilukada,” sambungnya.

Namun netralitas Bawaslu, Pawaslu dan PPL patut dipertanyakan. “Ada atribut sosialisasi dan alat peraga milik pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) Sumsel, yang sampai saat masih terpasangan bahkan di jalan protokol. Sementara atribut milik pasangan lain, dicopot paksa bahkan dirusak. Itu bagian bentuk diskriminasi dan tidak netralnya Bawaslu,” ungkap Virly.

Harusnya kalau memang Bawaslu hendak melakukan penertiban, maka semua atribut sosialisasi dan alat peraga milik pasangan lain dicopot juga. “Kami juga mendeak Bawaslu meminta maaf kepada tim pemenangan Edd Santana Putra-Wiwiet Tatung (ESP-Win), karena telah merusak alat peraga dan sosialisasi milil pasangan ESP-Win,” desaknya seraya menyebut sebaiknya Bawaslu, Panwaslu dan PPL yang ada saat ini dibubarkan saja jika tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Menanggapi ini Ketua Banwaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya saat dihubungi mengaku tidak bisa menemui para demonstran karena sedang rapat di Gakkumdu, dan komisioner lainnya di KPU mengikuti rapat penetapan DPT. Mengenai tuntutan para demonstran agar Banwaslu Netral, dengan lugas Andika mengatakan kalau Banwaslu telah bekerja sesuai aturan.

“Kalau ditanya soal netralitas Banwaslu, silakan nilai sendiri. Yang jelas kami sudah bekerja sesuai kewenangan kami,” ujar Andika.

Mengenai sweeping yang dilakukan massa Repdem, Mantan wartawan Berita Pagi ini mengaku tidak begitu mempersoalkannya. “Silakan saja kalau mereka mau melakukan sweeping atau menyegel gedung Banwaslu. Karena itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasi, asal tidak melakukan pengrusakan,” tukasnya.

Teks      : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster