Kontroversi BLT

 333 total views,  2 views today

Oleh SARONO P SASMITO

MESKI  belum direalisasikan, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau lebih dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT)  terus menuai  kontroversi.  Sebab bantuan seperti itu dinilai rawan manipulasi dan politisasi.Karena itu, BLSM sebaiknya segera dibagikan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kita juga melihat program seperti itu akhirnya selalu kental dengan nuansa politik. Apalagi kalau BLSM disalurkan dekat pemilu, nanti bisa dimanipulasi seolah-olah bantuan Partai Demokrat. Kekhawatiran seperti itu juga banyak dimunculkan oleh pengurus partai-partai lain. Jadi kalau  memang akan memberikan BLSM sebagai kompensansi harga BBM naik kepada rakyat  jangan menunda lama-lama.

Sebab kita tahu, dana BLSM berasal dari uang rakyat yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  Tetapi rakyat awam tidak  mengerti dari mana sumber dana BLSM, sehingga mudah dibodohi untuk kepentingan politik.

Apalagi pemerintah sudah mencantumkan angka untuk penyaluran BLSM, yakni Rp150 ribu kepada 15,5 juta kepala rumah tangga sasaran yang akan disalurkan selama empat bulan. Angka itu adalah jumlah yang akan diajukan pemerintah dalam APBN perubahan 2013.

Draf rancangan APBNP (RAPBNP) 2013 sudah selesai dan akan diajukan ke DPR pada pekan depan. Pembagian BLSM tersebut merupakan kompensasi dari rencana penaikan harga BBM bersubsidi dengan harga tunggal, dari Rp 4.500 saat ini.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi di kisaran Rp 6.000 per liter. Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengatakan bahwa kebijakan itu harus diikuti dengan pembagian kompensasi kepada masyarakat.

Di samping itu kita mengharapkan,  realisasi BLSM itu harus betul-betul diawasi, dikelola dengan baik, dan tepat sasaran. Sebab jika bantuan terhadap masyarakat miskin itu tidak dikelola dengan baik, kekhawatiran banyak pihak tidak akan terjadi.

Tetapi di sisi lain kita juga melihat BLSM merupakan solusi yang tak mendidik, sehingga BLSM tak perlu diberlakukan. BLSM itu tidak strategis dan bisa meracuni bangsa kita. Sebenarnya BLSM itu tidak perlu diberlakukan. Ada yang lebih penting dari itu, yakni bagaimana pemerintah memenuhi hak pendidikan rakyat ini. Kalau pendidikan rakyat bagus, tidak perlu ada BLT.

Apalagi dalam prakteknya kita melihat BLSM hanyalah solusi sesaat yang tidak akan menyelesaikan masalah, karena, , persoalan krusial dari bangsa ini adalah pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kalaupun tetap akan dibagikan maka kita mengharapkan harus ada kepastian tentang siapa yang berhak menerima. Pemerintah harus mendata secara lengkap calon penerima BLSM ini. Setelah itu, menajemennya juga harus tertata rapi, tidak boleh liar. Sebab kalau liar maka yang terjadi adalah mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian. Sementara yang dari segi ekonomi berkecukupan justru menerima bantuan tersebut dengan enak-enakkan. Moga hal ini menjadi langkah yang diseriusi oleh pemerintah.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster