Muratara Bebas Hambatan

 1,505 total views,  2 views today

muara-tara

Ilustrasi Peta Muratara | Foto : Dok KS

PALEMBANG, KS- Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), dipastikan bakal berlanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Kabupaten Muratara itu bisa dibahas oleh DPR RI pada Mei mendatang.

Saat ini menurut Asisten I Pemprov Sumsel, H Mukti Sulaiman, pembentukan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mura itu sudah bebas hambatan. “Sengketa tapal batas antara Mura dengan Muba, sudah selesai. Begitu juga sengketa perbatasan antara Pemprov Sumsel dengan Pemprov Jambi dan Bengkulu, juga sudah menemui kesepakatan,” jelas Mukti kepada wartawan di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/5).

Dengan selesainya perbatasan tersebut, maka tidak ada lagi hal yang menghambat pembentukan Kabupaten Muratara. Karena penundaan pembentukan Muratara yang dilakukan DPR RI beberapa waktu lalu, disebabkan persoalan tapas batas.

Ia menyebut, pada 14 Januari lalu sengketa tapal batas antara Mura dengan Muba sudah disepakati. Hasilnya, kawasan Suban IV disepakati masuk wilayah Kabupaten Muba. Pada 9 April sambungnya, juga diputuskan Desa Rahayu seluas 10 ribu hektar dan Desa Mekar Jaya seluas 7000 hektar yang penduduknya berasal dari transmigran Gunung Galunggung pada 1989 diserahkan ke Muba. Sebab selama ini pembinaanya dilakukan Pemkab Muba.

Sementara Desa Transos seluas 1.900 hektar, karena pembinaanya dilakukan Pemkab Mura maka wilayah itu diserahkan kepada Kabupaten Mura. “Kesepakatan ini, ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Sumsel dengan Nomor: 136/0900/I/2013 tertanggal 10 April 2013, perihal penyampaian peta kesepakatan antara Kabupaten Mura dan Muba. Selain itu, disampaikan juga peta daerah otonom baru (DOB) calon Kabupaten Muratara ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Ketua Komisi II DPR RI,” bebernya.

Saat ini sambungnya, perbatasan antara dua kabupaten itu sedang diproses ketetapannya oleh Mendagri. Sedangkan peta DOB Muaratara bebernya, juga sudah dibahas oleh Kemendagri. Pada 3-7 lalu kata Mukti, Badan Informasi Geospasioal sudah menyelesaikan pembuatan peta DOB Muratara.

Peta itu tegasnya, juga sudah disepakati oleh oleh daerah-daerah yang berbatasan dengan Muratara seperti Kabupaten Mura, Kabupaten Mura, Kabupaten Sorolangun, Jambi dan Pemprov Bengkulu pada 8 Mei lalu. “Peta ini, tinggal ditandatangani Bupati Sorolangun, Ketua DPRD Sorolangun dan Gubernur Jambi. Namun mereka sudah sepakat, dengan peta Muratara yang dibuat Badan Informasi Geospasioal tersebut,” imbuhnya.

Dengan selesainya semua ganjalan itu, pemprov kata Mukti berharap pembahasan RUU pembentukan Kabupaten Muratara ini dibahas pada masa persidangan Mei-Juli mendatang. “Mei ini, DPR RI akan menggelar paripurna pembukaan masa sidang. Setelah itu, akan diserahkan pembahasan oleh masing-masing komisi. Kita terus melakukan pendekatan, agar pembahasan RUU Muratara dibahas pada masa sidang pertama yakni Mei. Pendekatan terus kita lakukan pada Komisi II DPR RI dan Kemendagri,” ungkapnya

Karenanya ia berharap masyarakat Muratara bisa bersabar, dan tetap menjaga suasana kondusif sehingga pembentukan kabupaten baru itu bisa diselesaikan. “Tidak perlu didengarkan, jika ada isu-isu lain. Sebab semuanya sudah selesai, tinggal pembahasan di DPR RI,” tukasnya.

Teks        : Dicky Wahyudi

Editor     : Imron Supriyadi

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster