Mabes Polri Diminta Ambil Alih Kasus Muratara

 254 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS- Kerusuhan massa yang terjadi di Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang dilatari pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)  beberapa waktu lalu, hingga menewaskan empat warga disesalkan anggota DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Yani, meminta markas besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil alih penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Alasannya kata politisi PPP ini, kasus itu skalanya bukan lagi skala lokal yang bisa ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel tetapi sudah masuk skala nasional yang harus diselesaikan Mabes Polri.

“Penyelidikan kasus Muratara, tidak bisa hanya ditangani oleh Polda Sumsel. Mabes Polri, harus turun tangan. Kalau pun diserahkan ke Polda Sumsel, harus ada tim suvervisi dari Mabes Polri,” desak Yani, kemarin.

Yani juga mengatakan, kasus ini juga bisa menjadi ujian bagi Kepala Polda Sumsel yang baru dilantik. Mau tidak mau sebutnya, dia harus menyelesaikan sejumlah persoalan di Sumsel termasuk Muratara.

“Kalau kapolda yang baru tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, maka saya dan anggota DPR RI lainnya akan mengusulkan agar Mabes mencari kapolda baru yang lebih mampu. Begitu pula dengan Kapolres Mura, juga harus dicopot karena dia dinilai sudah tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya,” tegas Yani.

Dijelaskan Yani, sebetulnya masalah ini syarat dengan kepentingan dari pihak yang tidak menginginkan pemekaran maupun kepentingan politik. Menurut Yani, dalam kasus ini ada banyak kejanggalan, diantaranya aparat kepolisian yang diturunkan tidak sesuai dengan kondisinya.

“Seharunya untuk menangani demonstran, aparat yang diturunkan adalah dalmas dengan membawa peralatan lengkap. Tetapi yang terjadi dilapangan, aparat yang turun adalah anggota polisi, yang hanya membawa senjata yang ada ditubuh. Ini menurut saya sangat aneh, atas intruksi siapa mereka kesana,” kritik Yani.

Dia juga menilai, aksi demo di Muratara syarat dengan muatan politik. Karena menurutnya tidak ada alasan untuk melakukan demo. Kalau alasannya karena pemekaran, Muratara tegasnya segera dimekarkan. Bahkan pada sidang paripurna pertengahan Mei ini, pemekaran Muratara akan dibahas dan kemungkinan besar langsung disahkan.

Oleh sebab itu, Yani meminta kasus ini diusut tuntas terutama dalang dari aksi demo di Muratara. Begitu pula dengan pelaku penembakan empat warga sipil. “Kami minta aparat kepolisian segera menetapkan tersangka penembakan maupun otak pelaku keributan,” tukasnya.

Teks      : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster