Komisioner KPU Didesak Mundur

 166 total views,  2 views today

pilkadaPALEMBANG, KS- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), dinilai tidak profesional dan tidak independen. Lima komisioner KPU Sumsel pun, didesak untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Desakan ini disampaikan puluhan massa yang menamakan dirinya Masyarakat Independen Sumsel (MIS), saat mendatangi Kantor KPU Sumsel di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang, Selasa (7/5).

“KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu), harusnya bersikap netral dan tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Namun, kami menilai Komisioner KPU Sumsel justru bersikap tidak profesional dan independen. Karenanya, mereka harus mundur dari jabatannya,” kata Amrilah, Koordinator Daerah (Korda) MIS.

Sikap tidak profesional dan netral KPU itu jelas dia, ditunjukkan dengan di izinkannya tim maupun pasangan kandidat calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan bertarung di pemilukada Sumsel tetap memasang alat kontak, berupa baliho dan spanduk. Padahal saat ini, telah memasuki tahapan pemilukada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel juga sambungnya, sudah secara tegas melarang pemasangan atribut sosialisasi itu karena masuk dalam katagori pelanggaran kampanye.  “Kami minta KPU Sumsel untuk menegakan aturan. Jangan sampai, hal-hal seperti ini, menjadi sorotan publik nantinya,” desak Amrillah.

Selain itu Amrillah menilai, KPU Sumsel juga telah bersikap tak netral. Sikap tidak netral ini bebernya, tergambar dari keputusan KPU Sumsel, dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilukada Sumsel, 6 Juni mendatang yang terkesan buru-buru. Sehingga menghasilkan DPT yang tak valid dan membuka peluang untuk dilakukan revisi.

Ini dikuatirkan sebutnya, akan membuka peluang terjadinya kecurangan, berupa penggelembungan suara, yang disinyalir akan merugikan empat pasangan calon. “Itu terlihat dari jumlah DP4 yang diserahkan oleh Pemprov Sumsel ke KPU (Sumsel), yang sama sekali tak ada perubahan dengan DPT yang telah ditetapkan KPU,” papar Amrillah lagi.

Mereka juga menuntut KPU Sumsel, segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU), terkait banyaknya masyarakat yang memiliki hak pilih. Masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, harus diakomodir. Caranya, mereka diharapkan bisa menggunakan dokumen kependudukan resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada 6 Juni nanti.

“Terakhir, kami menuntut kepada komisioner KPU (Sumsel) yang ada, untuk segera melakukan pemilihan ulang Ketua KPU (Sumsel), menggantikan posisi Ketua KPU (Sumsel) saat ini (Anisatul Mardiah), yang akan hampir habis masa jabatannya,” tukas Amrillah.

Ketua KPU Sumsel Anisatul Mardiah, ketika dikonfirmasi mengatakan penetapan DPT untuk pemilukada Sumsel telah sesuai dengan jadwal dan tahapan.  Ia membantah, kalau penetapan DPT itu dilakukan secara terburu-buru ataupun membuka pintu terjadinya kecurangan.

“Kami juga tidak ada kewenangan, untuk melarang pasangan calon memasang alat peraga dan sosialisasi termasuk memberikan sanksi. Itu adalah kewenangan Bawaslu, sebagai lembaga pengawas. KPU hanya bertugas memberikan rambu-rambu atau batasan, terkait pengertian sosialisasi dan kampanye, hingga menetapkan seluruh jadwal dan tahapan pada pelaksanaan Pilkada Sumsel, sementara yang termasuk dalam ranah pengawasan, jelas merupakan wewenang Bawaslu,” paparnya.

Mengenai tuntutan, para pendemo yang menginginkan komisioner KPU Sumsel, untuk segera mengganti jabatan ketua, menurut Anisatul lagi, itu merupakan hak prerogatif kelima komisioner KPU Sumsel, yang menjabat saat ini.

“Jika memang seluruh komisioner KPU Sumsel, menginginkan pergantian ketua, saya akan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster