80 Honorer tak Bisa Ikuti Seleksi

 201 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS– Sebanyak 80 tenaga honorer katagori dua (K2) dilingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang, dipastikan bisa mengikuti seleksi pengangkatan calon pengawai negeri sipil (CPNS).

Pasalnya 80 tenaga honorer itu menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang Agus Kelana, tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Karenanya kata Agus, mereka dibatalkan untuk menjadi peserta yang mengikuti seleksi CPNS. “80 tenaga honorer ini, rinciannya 77 dari guru dan tiga sisanya dari bagian teknis,” jelas Agu ketika dibincangi, kemarin di ruang kerjanya.

Tahun ini kata Agus, pemkot mengusulkan penerimaan CPNS sebanyak 1.665 orang dari honorer. Usulan itu bebernya, sudah diajukan sejak dua tahun lalu namun baru tahun ini disetujui oleh pemerintah pusat.

Agus juga mengatakan, proses pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS,  dilaksanakan melalui sebuah mekanisme seleksi.  Tenaga honorer K2, harus lolos  uji kompetensi dasar dan uji kompetensi bidang untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

“Pemkot sifatnya, hanya mengusulkan. Nantinya Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang melakukan verifikasi dan validasi termasuk pelaksanaan seleksi.  Jadi tidak benar jika ada isu, kalau tenaga honorer K2 langsung lolos seleksi,” tegasnya.

Pemkot sambungnya, berharap semua tenaga honorer K2 itu bisa diangkat menjadi CPNS.  “Namun apabila mereka tidak diangkat pada periode ini, mungkin pengangkatannya dilakukan di periode pemerintah berikutnya,” tukasnya.

Sebelumya Agus juga menyebut, pemkot mengajukan membuka seleksi penerimaan CPNS dari formasi umum ke pemerintah pusat. Namun kecil kemungkinan kata dia, itu disetujui. Sampai saat ini juga sambungnya, usulan itu belum ada jawaban dari Kemenpan dan RB maupun BKN.

“Kita mengusulkan itu, untuk mengisi kekosongan tenaga teknis, kesehatan dan guru. Namun kecil kemungkinan disetujuhi, karena terbentur dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kita yang belanja pegawainya masih diatas 50 persen,”ujarnya.

Agus juga menjelaskan, sejak tiga tahun terakhir jumlah PNS dilingkungan pemkot sudah berkurang sekitar 1500 pegawai. “Ada pegawai yang pensiun, meninggal dan mutasi. Sehingga jumlah pegawai kita, berkurang sekitar 1500 orang,” tukasnya.

Teks         : Alam Trie Putra

Editor      : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster