Wajib Miliki Sertifikat Halal

 255 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS Setiap perusahaan makanan, minuman dan obat-obatan wajib mendapatkan sertifikasi halal. Kewajiban itu menurut Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel,  H. Anwar Mashuri, sebagai upaya melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak halal.

Di Sumsel sebutnya saat ini, masih sangat minim perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat halal. “Saat ini di Sumsel baru 154, yang telah terdaftar LPPOM MUI Sumsel. Dari 154 perusahaan itu, baru 113 saja yang memiliki sertifikasi halal,” jelas Anwar.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya, dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Setiap produk yang sudah di sertifikasi ke halalannya, akan mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM MUI.  Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang    menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini, merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

“Sertifikasi halal tersebut hanya berlaku selama dua tahun. Untuk menjamin semua proses ini berjalan dengan benar, pihak MUI Sumsel sebagai salah satu regulator serta pengawas, memiliki tim internal yang dinamakan tim penjamin halal. Tim ini bertugas memastikan barang yang akan dikonsumsi atau digunakan benar-benar halal,”jelasnya.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut lanjutnya, harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan seperti harus memiliki pegawai tetap beragama Islam, pegawai tersebut harus terlibat dalam proses produksi, memberi tahu bahan apa saja yang digunakan, mengisi formulir serta membayar biaya administrasi.

Namun sebelum produsen mengajukan sertifikat halal, terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal, berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.

Selain itu, berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI dan membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

“Produsen yang menginginkan sertifikat halal, mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan  mendaftarkan produknya. Pendaftaran tersebut,  juga harus melampirkan  seluruh lokasi produksi termasuk proses produksi,”ucapnya.

Untuk restoran dan katering, harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.  Sedangkan untuk Rumah Potong Hewan (RPH), harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama

 

Teks     : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster