Sertifikasi Halal Belum Digubris

 305 total views,  2 views today

SERTIFIKAT-HALAL

Sertifikat Halal MUI | Foto : Net

PALEMBANG,KS-Sertifikasi halal yang digencarkan oleh Lembaga Pengawas Obat-Obatan, Makanan dan Minuman (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ternyata tak banyak digubris pengusaha di Bumi Sriwijaya.

Di Sumatera Selatan (Sumsel), data MUI hanya satu persen saja produk makanan dan minuman serta obat-obatan yang mengantongi sertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya, dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

“Banyak produk makanan dan minuman ataupun obat-obatan yang beredar di Sumsel, belum tersertifikasi halal,” jelas Ketua MUI Sumsel, Sodikun kepada Kabar Sumatera beberapa waktu lalu.

Saat ini sebutnya, baru 50 perusahaan, diantaranya perusahaan kerupuk/kemplang, usaha bakery serta satu produk kosmetik yang sudah tersertifikasi. Sementara untuk hotel  terutama di Palembang hanya ada dua hotel yang sudah memiliki sertifikasi halal, yakni Hotel Swarna Dwipa dan Hotel Home Inn.  “Sedangkan hotel lain, masih belum mau di sertifikasi. Padahal kami sudah sering, mengajukan surat tetapi tidak dipedulikan,” kata Sodikun.

Sedangkan untuk restoran, dari 130 restoran di Palembang yang sebelumnya mengantongi sertifikasi halal, kebanyakan sudah habis masa waktunya. Dari 130 restoran itu, tak sampai 10 persen mengajukan sertifikasi ulang.

Banyaknya pengusaha obat-obatan, minuman dan makanan yang enggan mensertifikasikan produk tersebut disayangkan MUI. “Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mensyaratkan produk makanan, minuman dan obat-obatan harus mengantongi sertifikasi halal,” tegas Sodikun.

Sementara secara nasional, kondisinya juga tidak kalah ironis. Ketua LPPOM MUI pusat, Lukmanul Hakim menyebut baru 35 persen saja produk makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di Indonesia yang mengantongi sertifikasi halal. “Produk-produk yang tidak mengantongi sertifikasi halal, kebanyakan dari produk-produk impor,” ujarnya.

Padahal sesuai UU Nomor 18 tahun 2009, produk daging dan olahan harus bersertifikat halal. Rendahnya angka sertifikasi yang dicapai saat ini disebabkan, sertifikasi halal sifatnya masih sukarela bukan kewajiban setiap produk.  “Padahal sertifikasi halal ini, adalah bagian dari perlindungan terhadap konsumen,” ujarnya.

Kondisi ini, sangat disayangkan. Sebab mayoritas warga Sumsel beragama Islam. Karenanya Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel, H Samuel Khotib, menghimbau semua pengusaha makanan dan minuman di Sumsel untuk menjamin kehalalan produk mereka.

“Masyarakat harus dijamin makanan dan minuman, yang di jual harus halal. Caranya dengan cara mensertifikat halal kan produl makanan dan minuman itu ke MUI,” himbaunya.

Pemprov jelasnya, sangat mendukung langkah MUI untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman tidak halal. Bahkan kata Samuel, pemprov sudah memberikan bantuan dana kepada MUI untuk sertifikasi halal. “Dengan bantuan itu, pengusaha yang hendak mensertifikasi kan produk makanan dan minuman atau obat-obatannya ke LPOM MUI tidak lagi dipungut biaya atau gratis. Karena biayanya, sudah dibantu oleh Pemprov Sumsel,”ujarnya.

Teks      : Dicky Wahyudi

Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster