Lahan Gambut Sumsel Kritis

 341 total views,  2 views today

lahan-gambut,-greenpeace

Lahan Gambut | Foto : Greenpeace.org

PALEMBANG, KS-Kondisi lahan gambut di Sumatera Selatan (Sumsel), kini kian kritis. Dari 1.374.556,198 hektar, luas lahan di Sumsel 84,7 persennya dalam kondisi kritis.  Dari luas keseluruhan lahan gambut tersebut, 40 persennya memiliki riwayat pernah terbakar.

Rusaknya lahan gambut di Sumsel itu menurut Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Ahmad Najib, disebabkan karena beberapa sebab misalnya penebangan liar, konversi lahan gambut, kebakaran, serta pembukaan parit dan saluran.

“Kerusakan ini, diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lahan gambut bagi kehidupan,” kata Najib dalam workshop dengan tema strategi pembentukan kelembagaan lahan gambut di Sumsel, Selasa (30/4) di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.

Ia menyebut, pemanfaatan lahan gambut telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam

kepres tersebut, ditegaskan larangan pemanfaatan lahan gambut dengan kedalaman diatas tiga meter. Kepres tersebut juga menyebutkan, kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penghambat air dan pencegah banjir serta longsor.

“Gambut memiliki arti penting dalam tata air kawasan, sebab gambut bersifat seperti busa karena mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobot nya, dengan begitu lahan gambut dapat menyerap kelebihan air di musim penghujan. Sehingga dapat mencegah banjir dan melepaskan kandungan airnya secara perlahan di musim kemarau,” jelas dia.

Mengingat lahan gambut memiliki arti penting, karena merupakan sistem penyangga kehidupan, pengatur tata air, sumber pangan, sumber keanekaragaman hayati (plasma nutfah), sumber hasil hutan berkelanjutan, sumber pengembangan budidaya, wisata, dan stabilisasi iklim, serta sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Maka diperlukan suatu kesepahaman antar berbagai pihak dan stakeholder yang terkait.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak 2012 lalu, Balai Pengelolaan DAS Musi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Pemprov Sumsel telah menginisiasi pembentukan wadah atau forum lahan gambut Sumsel, dengan melibatkan berbagai pihak terkait pengelolaan la yghan gambut.

“Wadah atau forum lahan gambur Sumsel ini, sesuai dengan amanat SK Mendagri No 520-01/Kep/Bangda/2006 tentang kelompok kerja (Pokja) pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Serta, surat Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementrian Kehutanan No. S.280/RHL-4/2012 perihal pembentukan dan fungsi Pokja revitalisasi lahan gambut,” beber Najib.

Sementara itu, pengamat lingkungan dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Robiyanto H Susanto menuturkan, strategi pengelolaan rawa terpadu dan berkelanjutan untuk pertanian, kehutanan, dan perkebunan haruslah multi disiplin lintas sektor dan bertahap.

Dikarenakan, pengelolaan muka air tanah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan rawa untuk pembangunan berkelanjutan. “Pentingnya pengelolaan daerah rawa gambut, melalui optimalisasi lahan dan air melalui pengembangan dan pengelolaan lahan rawa secara terpadu, harus dilakukan secara seksama dan bertahap,” ujar dia.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan rawa atau gambut terpadu berbasis kawasan secara berkelanjutan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi yang ada di masing-masing lokasi.

“Keterpaduan ini hendaknya bersifat vertikal dan horizontal yang menjalankan keberlanjutan program, serta pendekata kawasan dalam pengembangan dan pengelolaan darerah rawa dan gambut, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menangani hidrologi gambut,” tandasnya.

Teks    : Imam Mahfudz Ali

Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster