FACEBOOK

 TWITTER

KABAR KOTA

Tarik Ulur Izin Melintas Angkutan Batubara
Reporter : Dicky Wahyudi | Senin, 21 Januari 2013 | 20:58 WIB

BERITA TERPOPULER

Truk Batubara / Foto : Dok KS

Mereka meminta penun-daan larangan tersebut, dengan alasan jalan khusus batubara yang dibangun PT Servo Lintas Raya belum 100 persen siap

 

PALEMBANG, KS -Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengeluarkan surat edaran yang isinya terhitung 1 Januari 2013, semua angkutan batubara dilarang melintas di jalan umum. Artinya, truk-truk bertonase besar yang selama ini ‘mencuri’ jalan umum dari pengendara lainnya wajib hukumnya melintas di jalan khusus yang dibangun PT Servo Lintas Raya (SLR).

Aturan itu bukanlah pertamakali diterapkan Pemprov Sumsel. Pada 2012 lalu, keluar surat edaran yang ditandatangani Gubernur Sumsel dengan nomor 540/354/dishubkominfo 2012.  Isinya , ada dua poin. Pertama terhitung 1 Januari-31 Maret 2012,  truk batubara bertonase diatas 12 ton dilarang melintas di jalan umum.

Sementara truk pengangkut batubara bertonase dibawah 12 ton tetap diizinkan melintas di malam hari, namun sampai tanggal 31 Maret 2012 saja. “Mulai 1 April 2012, semuanya tidak boleh sama sekali,” kata Alex pada konfrensi pers akhir tahun 2011 di Griya Agung.

Namun aturan itu, akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut disebabkan desakan Asosiasi Pertambangan Batubara (APB) Sumsel, APB sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh pengusaha batubara, pengusaha angkutan batubara dan dan pengusaha jasa pelabuhan batubara .

 Ketua APB Sumsel,  Benny Martha Benyamin, Rabu (28/3/2012) lalu mendesak gubernur menunda larangan bagi angkutan batubara melintas di jalan umum dengan alasan belum selesainya jalan khusus untuk angkutan batubara. “Kami sangat mendukung surat edaran gubernur itu. Namun karena jalan khusus belum selesai, kami minta larangan itu ditunda,”jelasnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Larangan itupun akhirnya ditunda, setelah mempertimbangkan jalan khusus batubara yang dibangun PT Servo Lintas Raya belum juga selesai. Di akhir 2102,  gubernur kembali mengeluarkan edaran yang isinya melarang semua angkutan batubara melintas di jalan umum terhitung 1 Januari 2013.

Larangan itu jelas Alex, bukan dadakan karena sudah dilaksanakan tahun lalu. Namun, karena jalan khusus angkutan batu bara tersebut belum selesai, maka pelaksanaannya baru ditetapan Januari 2013."Larangan tersebut tetap diberlakukan sejak 1 Januari 2013, walaupun pihak mengusaha angkutan meminta penundaan," kata Alex. 

Kini sama seperti tahun sebelumnya, larangan ini kembali ditentang oleh pengusaha angkutan batubara.  Plt Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Musni Wijaya memastikan aturan itu akan diberlakukan. “Mulai 1 Januari, ada yang melanggar aturan tersebut akan ditindak tegas.  Lima pos penjagaan akan kita bangun, untuk melakukan pengawasan selama 24 jam,” janji Musni.

Namun baru beberapa hari diterapkan, sejumlah pengusaha angkutan batubara mulai menjerit. Mereka meminta  penundaan larangan tersebut, dengan alasan jalan khusus batubara yang dibangun PT Servo Lintas Raya belum 100 persen siap.

PT Servo sendiri adalah salah satu perusahaan tambang batubara pemegang kuasa pertambangan (KP) dari Bupati Lahat. Perusahaan itu, membangun jalan khusus sepanjang 260 kilometer sejak 2009 lalu. Dari target itu, baru 116 kilometer yang selesai mulai dari Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sampai ke terminal khusus batu bara di Desa Perambatan, Kabupaten Muaraenim.

Namun jalan tersebut dinilai belum laik, untuk dilintasi truk pengangkut batubara. “Jalan khusus batubara tersebut, belum siap dilintasi,” kata Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AAKBL), Horson Arafat, Rabu (9/1) di DPRD Sumsel.

Hasil tinjauan Komisi IV DPRD Sumsel, Selasa (8/1),  kondisi jalan khusus ini terendam banjir mulai dari kilometer 3 sampai kilometer 20. Jalan itu pun, tidak bisa dilintasi.  Kabar Sumatera yang sebelumnya meninjau langsung kondisi jalan khusus ini, sebelum banjir memang kondisi jalan tersebut belum 100 persen siap.

Kondisi jalan masih bergelombang sehingga sangat riskan untuk dilintasi angkutan bertonase berat seperti angkutan batubara. Tidak hanya jalan yang bergelombang menurut Sekretaris AAKBL, Jamiruddin, ada jalan yang belum dilakukan pengerasan. Bahkan ada sekitar empat jembatan menurutnya yang belum dibangun.  “Karenanya kami berharap larangan melintas di jalan umum, untuk angkutan batubara ditunda sampai jalan khusus tersebut benar-benar siap,” harapnya.

Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Sumsel (AABS), Yasmin juga meminta pengertian pemerintah agar ada penundaan larangan melintas di jalan umum bagi angkutan batubara sampai jalan khusus itu 100 persen siap.

“Sedikitnya ada 4000 sopir truk,  menggantungkan hidupnya dari angkutan batubara. Ini belum ditambah dengan pekerja di pelabuhan dan perusahaan tambang. Jika pemerintah tetap melarang angkutan batubara melintas di jalan umum, maka akan menimbulkan dampak besar. Apa mau menanggung biaya hidup, mereka yang menggantungkan penghasilan dari batubara,” ungkap Sutarman.

Hal yang sama disampaikan Sekretaris Asosiasi Pelabuhan Khusus Batubara Sumsel, Ujang Sai. Menurutnya, selama ini Pemprov Sumsel banyak mencoba menarik investasi untuk masuk ke Sumsel namun itu semua baru sebatas penandatangan memorendum of understanding (MoU). Sementara investasi yang benar-benar terealisasi, baru dari sektor pertambangan batubara.

“Perusahana kami saja, menginvestasikan miliran rupiah. Jika ada pelarangan melintas bagi angkutan batubara, tentu pelabuhan pun tidak beroperasi. Jika itu terjadi ada 800 karyawan kami yang harus dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kami juga harus menanggung kerugian investasi yang ditanamkan dan membayar bunga kredit,” keluhnya.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumsel, AKBP Eko Waluyo juga mempunyai pendapat yang sama. “Saran saya, larangan itu ditunda sampai jalan khusus benar-benar siap. Namun harus ada aturan yang dibuat dan disepakati, misalnya pembatasan tonase bagi kendaraan yang melintas. Jika melanggar, akan kita tindak tegas,” sarannya.

Namun Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sriwijaya (Unsri), Taufik Akbar tidak sepakat dengan penundaan larangan melintas bagi angkutan batubara di jalan umum itu. Menurutnya, penundaan itu sudah berlangsung beberapakali.

“Jika tetap diizinkan angkutan batubara melintas di jalan umum, maka jalan khusus yang dibangun tidak akan pernah selesai. Selain itu, banyak kerugian yang harus dibayar masyarakat jika angkutan batubara tetap melintas di jalan umum,” tegasnya.

Dukungan yang sama disampaikan Dishub OI dan Prabumulih. Kabid LLAJ Dishub OI, Yusrizal berharap aturan yang dikeluarkan gubernur tersebut tetap ditaat. “Kalau masih tetap diizinkan melintas, kemacetan di Jalan Lintas Timur bakal semakin parah. Tidak ada angkutan batubara saja,  macetnya bisa sampai 3 km apalagi jika angkutan batubara kembali melintas di jalan umum,” tukasnya.

.

Editor      : Imron Supriyadi


REDAKSI | IKLAN
Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara
Bypass MUSI II Palembang – Sumsel Indonesia
Telepon +62 711 515859 Faksimili +62 711 442556
Email: redaksi@kabarsumatera.com

Redaksi | Disclaimer
Edisi Jumat | Edisi Ahad
Mang Kasum

Pembaca Menulis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis mi eu elit tempor facilisis id et neque. Nulla sit amet sem sapien. Vestibulum imperdiet porta ante ac ornare. Nulla et lorem eu nibh adipiscing ultricies nec at lacus. Cras laoreet ultricies sem, at blandit mi eleifend aliquam. Nunc enim ipsum, vehicula non pretium varius, cursus ac tortor. Vivamus fringilla congue laoreet. Quisque ultrices sodales orci, quis rhoncus justo auctor in. Phasellus dui eros, bibendum eu feugiat ornare, faucibus eu mi. Nunc aliquet tempus sem, id aliquam diam varius ac. Maecenas nisl nunc, molestie vitae eleifend vel, iaculis sed magna. Aenean tempus lacus vitae orci posuere porttitor eget non felis. Donec lectus elit, aliquam nec eleifend sit amet, vestibulum sed nunc.

© 2012 kabarsumatera.com