KOLOM YUDISIAL 4 OKTOBER 2015

KOLOM YUDISIAL

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas

kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 2 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Saya Agus salah satu mahasiswa PTS Palembang mau menanyakan, apakah laporan yang disampaikan ke KYRI memiliki prioritas tertentu sehingga dapat segera ditindaklanjuti? Terima kasih. a_goes@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Agus, semua laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI pasti akan diproses. Namun sesuai dengan PP KYRI No 4 Tahun 2013 Pasal 108 terdapat laporan yang diprioritaskan penangannya, karena laporan tersebut mendapat perhatian masyarakat secara luas, pokok laporannya menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor berdasarkan bukti pendukung yang kuat, pokok laporannya menyangkut terlapor yang menangani tindak pidana serius, pokok laporannya mempunyai hubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang ditangani Aparat Penegak Hukum, dan/atau laporan tersebut disampaikan atau diteruskan oleh instansi pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan/atau satuan petugas yang dibentuk oleh Presiden atau DPR dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria tersebut. Demikian.

  1. Beberapa hari yang lalu saudara saya menyampaikan laporan kepada KYRI Penghubung Wilayah Sumsel tentang indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi di dalam dinas. Namun setelah saya perdalam hal itu, sepertinya dugaan saya terhadap indikasi pelanggaran tersebut hanya karena kekurangpahaman saya terhadap proses persidangan. Apakah bisa saya cabut saja laporan tersebut?. Mohon penjelasan. Bobby di Kayuagung Bo_bykece@gmail.com 08787790**

Respon:

Saudara Bobby, KYRI menjamin hak pelapor untuk mencabut laporannya sebagaimana PP KYRI No 4 Tahun 2013 Pasal 106 dengan syarat  diajukan secara tertulis oleh pelapor dan/atau kuasanya kepada Ketua KYRI dengan menyebutkan alasannya, dan laporan tersebut belum diajukan dalam sidang panel pembahasan KYRIS. Dalam hal pencabutan laporan dilakukan oleh kuasa, harus dengan kuasa khusus untuk itu.

  1. Apakah benar jika hakim yang terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) akan mendapatkan sanksi dari Komisi Yudisial?. Seperti apa sanksinya?. Terima kasih. Alexius di Demang Lebar Daun lexaliu@yahoo.co.id 089989999**

Respon:

Saudara Alex, UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 22D tentang Komisi Yudisial menjelaskan wewenang merekomendasikan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Sanksi tersebut dibagi kedalam kategori sanksi ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), sanksi sedang (penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; atau, nonpalu paling lama enam bulan), dan sanksi berat (pembebasan dari jabatan struktural, nonpalu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau, pemberhentian tetap tidak dengan hormat).

  1. Tolong penjelasannya seperti apa kriteria permintaan pemantauan yang cepat ditindaklanjuti KYRI, terima kasih. Sari di Pagaralam Ya_sari@gmail.com 08532345**

Respon:

Saudari Sari, pemantauan persidangan oleh KYRI dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yakni karena berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan KY), karena memperoleh perhatian publik (diantaranya menyangkut kepentingan banyak pihak, memberi dampak kerugian negara, dan menyangkut isu politis yang berpotensi mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan), serta karena adanya dugaan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili memiliki jejak rekam kurang baik hingga dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya akan tercemar juga (early warning system). Semoga bermanfaat.

  1. Mohon penjelasan apakah bisa seseorang untuk memohon bantuan Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan yang sedang dijalaninya tanpa didampingi oleh seorang penasehat hukum. Nur I H di Bukit Besar nuraini_yy@yahoo.com 0812721114**

Respon:

Saudari Nuraini, Komisi Yudisial menerima permintaan pemantauan persidangan yang sedang dijalaninya meskipun tanpa penasehat hukum. Silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email,  nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapakan untuk langsung ke kantor PKY Sumsel Jl. Hokki Blok C 24 Kampus Palembang telp: 0711351098

  1. Dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan salah satu organisasi hobby, saya menyaksikan hakim sebagai narasumber diberi honor melebihi honor yang seharusnya diterima, yakni selain uang juga berupa voucher jalan-jalan satu minggu ke Bali. Apakah hal ini memang pantas atau bagaimana karena yang saya tahu hakim tersebut langsung memberikan laporan kepada KPK, MA, dan KY. Tolong penjelasan, terima kasih. Derry di Martapura derryantos@gmail.com 0812775676**

Respon:

Dalam bersikap, berperilaku, dan menjalankan tugasnya, hakim Indonesia mengacu pada 10 nilai KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) sebagaimana menjadi kesepakatan bersama antara Ketua KY RI dengan Ketua MA RI Tahun 2009. Dalam KEPPH tersebut salah satunya terdapat nilai “jujur” yang artinya dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Salah satu penerapan dari nilai tersebut yakni hakim sebagai narasumber tidak boleh diberi honor yang melebihi honor yang seharusnya diterima. Hakim harus pula melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada KPK, Ketua Muda Pengawasan MA, dan Ketua KY paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Demikian penjelasan kami.

 

——– Posted  ——

> Kolom Yudisial ke 1

> Kolom Yudisial ke 2

> Kolom Yudisial ke 3

> Kolom Yudisial ke 4