KOLOM YUDISIAL

Bersama:
Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Wilayah Sumatera Selatan
Alamat: Jl. Hokki, Blok C 24, Kampus. Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Palembang Telp/Fax: 0711-351098 email: penghubungky@gmail.com
Facebook: Komisi Yudisial Sumsel Twitter: @PenghubungKY

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Saya pernah mendengar tentang Penghubung Komisi Yudisial (KY) tetapi belum paham apaperannya di masyarakat. Mohon informasinya. dari Wardhana di Gandus 0813680944** email: dhana_sc@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Wardhana, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk tahun 2001 melalui amandemen ketiga UUD 1945 dan diatur dalam Pasal 24B. Tugas KY sebagaimana tertuang dalam UU KY No 18 tahun 2011 diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti melakukan seleksi calon hakim agung, pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sosialisasi KEPPH dan sosialisasi lainnya guna pencegahan, serta mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

  1. Saya Wanda salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Palembang. Saat ini sedang kuliah lapangan di salah satu pengadilan Palembang dan pernah menyaksikan perilaku hakim di persidangan main HP, tidur, bahkan membentak pihak berperkara dan mengatakan “saya ini hakim jadi anda harus jaga sikap”, Apakah perilaku tersebut memang wajar?. Wanda di Seberang Ulu 1 08117135** wanda_cute@yahoo.co.id

Respon:

Terima kasih adek Wanda. Pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dapat terjadi di dalam dan luar sidang. Jika di luar sidang diantaranya mengintimidasi pihak berperkara atau keluarganya, menjadi broker perkara, menjanjikan kemenangan terhadap perkara, meminta uang/sesuatu dan belum diterimanya (jika sudah diterima uangnya maka masuk ranah pidana), menerima hadiah tanda terima kasih atas pemenangan perkaranya (pidana garitifikasi), melakukan perbuatan tercela misalnya mendatangi tempat pelacuran, clubing, selingkuh, dll. Terkait yang adek sampaikan adalah pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam sidang.

  1. Saya pernah mengikuti persidangan kasus Narkoba yang melibatkan pengusaha besar. Saat pemeriksaan dari pihak pengusaha tersebut hakim mengatakan “semua dokumen sudah siap kan dan pengacara hebat untuk membela anda sudah didapat kan?”. Tolong penjelasannya apakah perilaku hakim seperti ini diperbolehkan atau tidak?. Fitra di KM 9 081271454*** fit_ra@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Fitra, dalam KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus adil, yakni dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Namun, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Akan tetapi jika perilaku yang saudara sampaikan tersebut memang demikian, maka tidak bisa dibenarkan dan telah melanggar KEPPH. Demikian, semoga bermanfaat.

  1. Saya pernah menyaksikan aksi aparat yang menjadi saksi di persidangan melakukan interupsi, memaki, bahkan mengancam hakim yang memimpin sidang di pengadilan. Apakah masayarakat diperkenankan melakukan itu?. Dari Sari di Padang Selasa 0813724447** afsari@yahoo.com

Respon:

Sebagai masyarakat kita harus menjaga keluhuran martabat dan kehormatan hakim sebagai profesi yang mulia. Apabila terdapat anggota masyarakat yang melakukan perbuatan seperti yang saudara sampaikan, maka masuk dalam kategori merendahkan martabat peradilan (Contempt of Court). Sebaiknya jika melihat kejadian seperti itu langsung didokumentasikan dan laporkan ke kantor PKY Sumsel via email penghubungky@gmail.com telp/fax 0711351098, juga via pos atau antar langsung ke kantor PKY Sumsel di Jl. Hokki, Kampus, Blok C 24 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Palembang, sebab Komisi Yudisial dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Terima kasih semoga bermanfaat.

  1. Kami masih awam dan tidak paham apa saja layanan yang diberikan kantor PKY Sumsel untuk masyarakat karena khawatir berbiaya besar untuk kami yang orang kecil dan tinggal di daerah. Terima kasih banyak. Bapak Sudrajat di Lubuk Linggau telp 085267787**** sudrajat@gmail.com

Respon:

Bapak Sudrajat yang baik, jenis pelayanan yang diberikan kantor PKY Sumsel diantaranya mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial, modus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, syarat dan tata cara laporan, mekanisme dan proses penanganan laporan di Komisi Yudisial, laporan yang diprioritaskan, dan perkembangan penanganan laporan masyarakat. Masyarakat yang datang dengan maksud konsultasi, melapor, atau datang untuk keperluan mengawal dan membantu menciptakan peradilan yang bersih, dengan senang hati akan kami layani. Tentunya tidak dipungut bayaran sepeserpun karena semuanya sudah ditanggung negara.

  1. Tolong informasinya apa jenis laporan yang dapat disampaikan ke kantor PKY Sumsel? Anisa di Kertapati 0813721432** gumay@gmail.com

Respon:

Saudari Anisa, penerimaan laporan di PKY Sumsel diantaranya berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dugaan “merendahkan kewibawaan peradilan” (Contempt of Court), dan permohonan pemantauan persidangan di Pengadilan. Dalam hal Pelapor tuna aksara, laporan dapat disampaikan secara lisan. petugas penerima mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pelapor dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor. Masyarakat atau pelapor dapat mengajukan permohonan layanan informasi/konsultasi berkaitan dengan laporannya maupun mengajukan keberatan atas penanganan laporan oleh Komisi Yudisial.

————-

Halaman ini terselenggara atas kerjasama PKY Sumsel dengan Harian Umum Kabar Sumatera / www.kabarsumatera.com

 

——– Posted  ——

> Kolom Yudisial ke 1

> Kolom Yudisial ke 2

> Kolom Yudisial ke 3