KOLOM YUDISIAL

KOLOM YUDISIAL

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas

kepada:

Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 2 pekan

Pertanyaan Masyarakat: 

1. Bolehkah masyarakat menyampaikan keberatan terhadap hasil akhir penanganan laporan yang dilakukan Komisi Yudisial?. Terima kasih. Melly di Radial 0852677649** mel_ly@gmail.com

Respon:

Saudari Melly yang baik, mengajukan keberatan atas putusan Komisi Yudisial sangat diperkenankan karena dijamin dalam Peraturan KYRI No. 4 Thn. 2013 Pasal 103Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Namun, menyampaikan keberatan hanya dapat diajukan 1 kali dan paling lama 30 hari sejak Petikan Keputusan Sidang Panel diterima. Keberatan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial yang memuat uraian yang menjadi dasar keberatan dengan disertai bukti pendukung. Selanjutnya akan dilakukan anotasi, pemeriksaan, hingga sidang panel untuk memutus keberatan pelapor diterima atau tidak diterima.

2. Saya Ardi P Sudrajat di Plaju. Mohon informasinya bagaimana proses penanganan laporan yang di sampaikan ke kantor Komisi Yudisial?. 081271145** sudr_adi@gmail.com

Respon:

Laporan pelapor yang belum memenuhi persyaratan akan disurati atau dihubungi Penghubung Komisi Yudisial untuk dilengkapi, sehingga dapat diteruskan ke Komisi Yudisial pusat (Jakarta) guna diregistrasi dan dianalisis tim anotasi. Hasil anotasi akan diproses bidang pemantauan dan investigasi. Kemudian dilakukan sidang Panel untuk memutuskan ada tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Apapun hasilnya, pelapor akan disurati. Jika hasilnya dapat ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan/klarifikasi/investigasi kepada pelapor, saksi, ahli dan/atau terlapor. Tahap akhir, dilakukan sidang pleno untuk memutus terbukti/tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH, dan hasilnya akan disampaikan ke pelapor dan terlapor. Bagi terlapor (hakim) yang tidak terbukti melanggar KEPPH akan dipulihkan nama baiknya (rehabilitasi).

3. Jika ingin menyampaikan laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim ke Penghubung Komisi Yudisial Sumsel, apa sajakah yang harus dilampirkan sebagai kelengkapan data? Terima kasih. Nurul Huda di Kayuagung 0857798087** hudalinnas@yahoo.com

Respon:

Lampiran tersebut berupa bukti formal (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti pendukung materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai). Semoga membantu.

4. Saya pernah menyampaikan laporan terkait pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim ke KY. Tak lama setelah itu saya dipanggil KY yang pemberitahuannya disampaikan melalui surat pos. Hanya saja saya tidak pernah menghiraukannya meski sudah 3 kali di panggil. Jadi bagaimana status saya?. Safriadi di Pagaralam 0852725643** afri_adis@yahoo.com

Respon:

Saudara Safriadi, sebagaimana Peraturan KYRI No. 4 Thn. 2013 Pasal 63Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat menyatakan, dalam hal pelapor tidak memenuhi 3 kali panggilan dengan alasan yang sah atau tidak memenuhi 2 kali panggilan tanpa alasan yang sah. Maka dalam sidang Panel KY dapat menyatakan laporan gugur yang dituangkan dalam Berita Acara. Demikian penjelasan kami.

5. Saudara saya kini sedang mengalami masalah hukum yang prosesnya sudah sampai ke kejaksaan, dan sepertinya tidak lama lagi akan masuk ke Pengadilan untuk disidangkan. Saya bermaksud meminta bantuan PKY Sumsel melakukan pemantauan pada setiap tahapan sidang, karena khawatir tidak mendapatkan perlakuan adil dari hakim. Bagaimana prosedurnya?. Terima kasih. Sari S di Indralaya 0852689990** safsari@yahoo.co.id

Respon:

Saudari Sari, pemantauan persidangan di Pengadilan oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat yang diantar langsung ke kantor kita atau dikirim via pos maupun email. Selain itu perlu pula disertai dengan persyaratan administratif lainnya yang berupa identitas pelapor (dilengkapi keterangan alamat surat, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon, nomor telepon genggam, dan/atau nomor faksimile), nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara, hingga uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan sebagai syarat substantif. Selanjutnya, jawaban permohonan dan tindaklanjut akan disampaikan ke pemohon melalui surat pos maupun email.

6. Pernah dalam sebuah kesempatan saya menyaksikan hakim sedang berbaur dengan organisasi hobby yang beranggotakan kalangan profesi hukum lainnya seperti pejabat, pengusaha dan advokat yang terlihat sangat akrab. Apakah ini diperkenankan atau bagaimana?

Respon:

Dalam bersikap, berperilaku, dan menjalankan tugasnya, hakim Indonesia mengacu pada 10 nilai KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) sebagaimana menjadi kesepakatan bersama antara Ketua KY RI dengan Ketua MA RI Tahun 2009. Dalam KEPPH tersebut salah satunya terdapat nilai “arif dan bijaksana” yang artinya hakim harus mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, apabila terdapat hakim menjadi bagian dari club hobby yang beranggotakan kalangan profesi hukum lainnya, maka hal itu merupakan pelanggaran KEPPH dan dapat dijatuhi sanksi. Bila anda menyaksikan hal itu sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan ke PKY Sumsel untuk di proses. Terima kasih.

 

————-

Halaman ini terselenggara atas kerjasama PKY Sumsel dengan Harian Umum Kabar Sumatera /www.kabarsumatera.com

 

——– Posted  ——

> Kolom Yudisial ke 1

> Kolom Yudisial ke 2

> Kolom Yudisial ke 3