Tak Pasang e-Tax, Izin Restoran dan Rumah Makan di Palembang akan Dicabut

Restoran dan Rumah Makan di Palembang tak Gunakan Alat Pemantau Pajak Online (e tax), Izin Dicabut

PALEMBANG I KSOL – Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terus mengejar pemasangan alat pemantau pajak online (e tax) rumah rumah makan di Palembang.

Mulai besok (red hari ini) jika kasir di rumah makan tidak menggunakan alat ini dalam proses transaksi pembayaran maka akan langsung dikenakan Surat Peringatan pertama.

BPPD tak segan segan untuk mencabut izin dan sudah menyiapkan alat segel untuk menyegel tempat yang tak memugut pajak.

BACO JUGO : SETELAH NASI BUNGKUS, BESOK GILIRAN PEMPEK BAYAR PAJAK

“Alat sudah kita pasang dan kita onlinenkan kalau masih ada rumah makan tak menggunakan alat ini SP 1 langsung kita berikan,” kata Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin, Minggu (7/7/2019) seusai melakukan pemantauan pemasangan e tax di Rumah Makan Pindang Simpang Bandara Palembang.

BPPD meski hari libur kerja tim terus melakukan pemasangan alat e tax . Sekaligus mengecek apakah alat yang sudah dipasang digunakan atau tidak.

Rombongan terbagi beberapa tim untuk menjangkau tempat rumah makan dan restoran.

Jika ada kasir yang belum paham dengan alat tersebut operator langsung membantu menjelaskan kendala yang ada.

Selain itu, BPPD juga resmi memasang stiker bagi rumah makan dan restoran yang melayani makanan dibungkus atau take away juga dikenakan pajak.

Sulaiman mengatakan, selama satu pekan UPTD BPPD akan stand by di rumah makan dan restoran yang sudah dipasang e tax.

Pegawai tersebut kata dia, memantau mengawasi penggunaan alat e tax tersebut.

“Seminggu pegawai kita stand by kan di rumah makan dan restoran yang sudah kita pasang e tax,” kata dia.

Menurut dia, bagi restoran dan rumah makan yang menolak pemasangan e tax maka pihaknya akan mencabut izin atau menyegel tempat tersebut.

“Mau pasang atau izinnya kami cabut,” kata dia.

Pemasangan e tax ini kata dia, meminalisir kecurangan pada sektor pendapatan. Sebab setiap hari pihaknya bisa melakukan pemantauan.

Sehingga wajib pajak tak bisa lagi memberikan data yang tidak kongkrit. Sebab melalui alat tersebut seluruh transaksi bakal terpantau.

“Pendapatan mereka setiap hari kita tau data kongkrit nya jadi nominal pajak yang kita terima valid,” kata dia.

Selain rumah makan, kedepan pihaknya akan juga menyasar tempat tempat yang menyediakan penjualan pempek.

Menurut Sulaiman, untuk pembelian pempek yang dipaket atau dibungkus akan dikenakan pajak.

Sebab pajak dari sektor pempek sangat besar. Hanya saja selama ini belum digarap secara maksimal.

“Selama ini hanya makan ditempat yang dilaporkan. Tapi makanan yang dibungkus tidak. Sekarang rumah makan dan pempek kita kenakan pajak,” kata dia.




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com