Kenaikan Gaji Perangkat Desa Bukan Agar Jokowi Terpilih Lagi

JAKARTA  I  KSOL  — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendukung Presiden Jokowi menaikkan gaji perangkat desa. JK tidak melihat kebijakan itu karena Jokowi ingin terpilih kembali pada Pemilu 17 April mendatang.

“Ya kan inikan Pilpr­es lima tahun sekali. Ya, memangnya mendekati Pilpres tidak boleh ada keputusan. Engg­ak kan? Harusnya pem­erintah tetap jalan. Bahwa waktunya mend­ekat, ya baru proses selesai. Jadi seperti itu‎,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Pekan lalu, Jokowi baru menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji perangkat desa. Oleh kubu oposisi, kebijakan itu dianggap cara Jokowi menarik simpati rakyat.

JK menjelaskan kenaikan gaji perangkat desa itu diambil dari dana desa. Hal itu karena dana desa terus mengalami kenaikan.

“Iya tentu, dana desa tentu ada tambahann­ya. Karena dana desa tiap tahun meningkat. Maka digunakan juga untuk perangkat desa‎,” jelas JK.

Dia yakin pengalihan sebagian dana desa ke gaji perangkat desa tidak akan melupakan pembangunan di desa. Dana desa yang dikucurkan antara Rp 1-1,5 miliar per desa sudah cukup tinggi.

Saat ditanya apakah peningkatan gaji perangkat desa bisa mengurangi korupsi dana desa, JK berharap bisa terjadi demikian. JK berharap peningkatan gaji itu juga supaya perangkat desa lebih fokus dalam bekerja.

“Kita harapkan itu (efektif cegah korupsi). Setidak-tidaknya pegawai itu bekerja fokuslah,” tutur JK.

Pada kesempatan itu, JK juga membantah kebijakan kenanikan gaji PNS bersifat politis yaitu agar Jokowi terpilih lagi sebagai presiden. Menurut JK, yang dinaikkan adalah tunjangan kinerja. Artinya, siapa yang bekerja baik dan meningkat dari sebelumnya maka diberikan tunjangan kinerja.

“Inikan tunjangan kinerja yang diberikan kepada masing-masing kemente­rian yang mempunyai prestasi atau dan juga daerah-daerah,” tutup JK.

TEKS : SUARA PEMBARUAN



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *