Walhi Sumsel: Jokowi Ingin Mengurangi Penggunaan Energi Fosil, PLTU Mulut Tambang Menjamur di Sumsel

PALEMBANG, KSOL —  Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, Hairul Sobri menyorot program Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan salah satu programnya di Pilpres 2019 adalah akan mengurangi penggunaan energi fosil secara besar-besaran. Jokowi menegaskan, akan mendorong pemerintah untuk menggunakan biodiesel dan biofuel yang ramah lingkungan.

Fakta yang ditemukan Walhi Sumsel, pada masa pemerintahan saat ini nyatanya sangat mendorong penggunaan energi fosil. Hal itu dibuktikan dengan menjamurnya pembangunan PLTU Mulut Tambang baru di Sumsel. Bahkan program ini masuk dalam strategi pembangunan nasional.

“Setidaknya ada 12 PLTU di Sumsel, dan 6 PLTU lainnya sedang dibangun,” kata dia.

PLTU Mulut Tambang itu, yakni PLTU Keramasan di Palembang, PLTU Bayung Lencir di Musi Banyuasin, PLTU Simpang Belimbing di Muara Enim, PLTU Baturaja di OKU, dan empat PLTU di Kabupaten Lahat, yaitu PLTU Banjarsari, PLTU keban Agung, PLTU Tanjung Enim dan PLTU terbesar di Indonesia PLTU SUMSEL 8.

“Hal ini menunjukkan pemerintah tidak ada kemauan untuk lepas dengan ketergantungan dengan energi fosil, terutama batubara,” lanjutnya.

Dengan gencarnya pembangunan PLTU Mulut Tambang, kata Sobri, maka akan membuka peluang pengeluaran izin tambang baru di sekitar PLTU Mulut Tambang, atau sama saja mendukung perusahaan tambang untuk terus memproduksi sumber energi fosil yakni batubara.

Apalagi Provinsi Sumsel adalah daerah penyimpan cadangan terbesar batubara di Pulau Sumatera, dari data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sumsel menyimpan cadangan 8,9 miliar ton.

Akibatnya, berdasarkan analisis spasial Walhi Sumsel, pembangunan PLTU Mulut Tambang saat ini sudah tidak mampu lagi ditampung oleh dukungan lingkungan hidup yang ada. “Keberadaan PLTU Mulut Tambang ini terletak di tengah-tengah ekosistem yang sangat dibutuhkan masyarakat

dan lingkungan hidup,” tegas Sobri.
Dia mencontohkan, salah satunya PLTU Mulut Tambang Keban Agung. PLTU ini terletak di Desa Kebur dan Desa Muara Maung. Dampak dari keberadaan PLTU Mulut Tambang ini warga Desa Muara Maung banyak mengalami penyakit ispa, diare, dan penyakit kulit.

“Aktifitas PLTU juga mengancam keanekaragaman hayati, baik yang di sungai maupun di hutan,” tuturnya.

Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Sriwijaya, Julian Junaedi mengatakan di Sumsel memang benar penggunaan energi fosil sangat masif. Bahkan ekspolitasi energi fosil terus saja digenjot dari tahun ke tahun. Namun dengan adanya komitmen petahan Jokowi akan mengurangi penggunakan energi fosil secara besar-besaran dia menyebut itu kemajuan untuk kelestarian lingkungan.

“Pemerintah nanti cukup memberhentikan pembangunan infrastruktur PLTU di Sumsel dan daerah lainnya,” kata dia.

Mengenai pemerintah nantinya akan mendorong menggunakan biodiesel dan biofuel yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit, Julian Junaidi menggap hal itu sebenarnya dilema.

“Di hilir memang bersih, tapi dari hulu sangat kotor,” lanjutnya.

Dia mengatakan di kebun kelapa sawit sampai produksinya, sangat berpotensi merusak lingkungan karena untuk membuat 1 liter biodiesel sangat banyak. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, secara otomatis akan mengurangi lahan tanam untuk memproduksi bahan bakar ini.

Dengan demikian, ancaman hilangnya keseimbangan tata ruang keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan tropis akan terancam, juga kerakusan pohon kelapa sawit menyerap unsur hara dan air.

“Begitu juga pencemaran dari asap, limbah dan konflik dengan masyarakat,” katanya.

TEKS : Ahmad Supardi    I  ILUSTRASI : DOK.KSOL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *