PKY Sumsel Diminta Buka Cabang – Kolom PKY Edisi Februari 2019

KOLOM YUDISIAL EDISI FEBRUARI 2019 

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, alamat Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945 atau melalui email: [email protected] atau [email protected] Respon akan dimuat setiap 3 pekan dalam setiap bulannya.

———————————————–

Pertanyaan :
1.Kami masyarakat OKU Timur mengharapkan Komisi Yudisial ada cabang di daerah kami agar merata pengawasan terhadap keadilan hukum utamanya di pengadilan. Terima kasih.

Pengirim : Nopriansyah di OKU Timur. Email : [email protected]

Respon:
KY turut menginginkan ada cabang di semua daerah, namun anggaran negara belum dapat mengcover keinginan tersebut. Oleh karena itu diharapkan apabila saudara menemukan pelanggaran KEPPH di daerah saudara dapat berkoordinasi dengan kami.

Pertanyaan :

2.Saya perwakilan masyarakat yang sedang berperkara dengan perusahaan bermaksud meminta bantuan KY melakukan pemantauan sidang dalam waktu dekat ini. Mohon Bagaimana caranya?.

Pengirim : Iyanudin di Kayuagung. Email : [email protected]

Respon:
Prosedur permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat ke KYRI sangat mudah, silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel.

Pertanyaan :

3.KY saya atas nama tergugat perkara perdata mau menyampaikan pelanggaran kode etik hakim dalam waktu dekat, apakah perlu diberi data pendukung agar lebih kuat laporannya?

Pengirim : Arman di Ogan Ilir. [email protected]

Respon:
Bukti pendukung merupakan alat penguat laporan guna membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan. Laporan masyarakat yang tidak memberikan data pendukung akan disurati langsung oleh KY agar segera mengirimkan data pendukung tersebut. Demikian

Pertanyaan :

4.PKY bagaimana caranya melaporkan pelanggaran hakim atas perilakunya yang sangat keterlaluan melanggar etika, mohon petunjuk.

Pengirim : Warjiman di Pulau Rimau, Email : [email protected]

Respon:
Saudara Warjiman, silahkan siapkan syarat formil (KTP/SIM/Paspor) dan syarat materiil (video, audio visual, rekaman, foto, atau kliping koran bila ada) agar segera kami bantu proses bila memang menemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pertanyaan :

5.Bagaimana cara melaporkan keanehan putusan hakim kepada KY. Mohon informasi.

Pengirim : Marsilawati di Pangkalan Balai, email : [email protected]

Respon:
Silakan datang langsung ke kantor PKY Sumsel untuk kami lakukan penggalian informasi secara mendalam. Untuk efisiensi, sebaiknya saudara siapkan pula syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada). Terima kasih.

Pertanyaan :

6.KY minta informasi prosedur melaporkan hakim penerima suap? Terima kasih.

Pengirim : Santi di Banyuasin, Email :  [email protected]

Respon:
Silahkan saja disampaikan laporannya dengan menyiapkan syarat formil (KTP/SIM/Paspor) dan syarat materiil (video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada) yang diantar langsung ke kantor PKY Sumsel).**




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com