Kolom KY : Di Desa Harus banyak pendidikan pengetahuan hukum

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id
Respon akan dimuat setiap 3 pekan

———————————————————————–

Pertanyaan Masyarakat:

1.KY kami perwakilan masyarakat Kayuagung mengharapkan ada hubungan baik atau sinergi untuk mewujudkan hukum yang adil. Kami harapkan KY banyak-banyaklah kegiatan di daerah seperi kabupaten kami ini.

Pengirim : Musrodi di Kayuagung. rodiria@yahoo.com

Respon:
KYRI mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan partisipasinya. KYRI juga sepakat bahwa peran mengawasi dan menjaga hakim bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab KYRI semata, namun seluruh elemen masyarakat harus turut andil dan bersinergi.

Untuk itu KYRI berharap saudara berkenan menjadi agen pengawal peradilan di daerah saudara. KYRI juga membuka sinergi bagi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan dan gerakan bersama.

Silakan hubungi KYRI Penghubung Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945, ataupun via telepon untuk kita lakukan sharing/diskusi terkait sinergi.

Pertanyaan Masyarakat:
2.PKY kami harapkan untuk monitor pengadilan di Sekayu karena banyak mafia peradilan disana dan tidak tidak ada pengawasannya.

Pengirim : Santi Rahmah di Babat Toman. santirianti@yahoo.co.id

Respon:
Terima kasih saudara Santi atas partisipasi dan informasinya. Sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tentu PKY terus berusaha memaksimalkan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan etika dan perilaku hakim baik di dalam mupun di luar sidang, di kota maupun di daerah.

Namun peran tersebut memiliki tantangan yang tidak ringan mengingat SDM PKY Sumsel yang terbatas, sementara melaksanakan tugas mengawasi dan menjaga hakim tidak hanya di Pengadilan negeri (PN) kota Palembang saja, melainkan menjangkau seluruh PN yang yang berada di wilayah Sumsel. Selain PN tugas pengawasan juga dilakukan pada Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer (PM).

Untuk itu PKY Sumsel sangat mengharapkan saudara berkenan menjadi agen pengawal peradilan yang bersedia memberikan informasi/saran/kritik seputar peradilan kepada PKY Sumsel.

Jika menemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kami harapkan untuk didokumentasikan (difoto/direkam) agar dapat menjadi bukti penunjang, dan segera sampaikan ke kami di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945.

Pertanyaan Masyarakat:
3.Apakah dapat kami ajukan monitoring sidang yang sudah masuk agenda tuntutan. Mohon informasinya.

Pengirim : Anto N di Muara Enim. Antoyanto@yahoo.com

Respon:
Saudara Anto, kami harapkan segera menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan pentingnya dilakukan pemantauan).

Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945, atau ajuan pemantauan dapat dikirim melalui email penghubungky@gmail.com.

Pertanyaan Masyarakat:
4.Apakah jika melaporkan hakim ke KY hanya pelapor yang dipanggil untuk dimintai keterangan atau diperiksa bersama-sama dengan terlapor?. Terima kasih.

Pengirim : Eko Adi P di Indralaya, adiriyadi@yahoo.co.id

Respon:
Penanganan lanjutan laporan berupa pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pelapor, namun juga pada saksi, ahli, hingga terlapor (hakim).

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara terpisah waktu oleh tim pemeriksa yang terdiri atas tenaga ahli atau komisioner dan/atau petugas pemeriksa yang dibantu oleh sekretaris pengganti. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan akan kerahasiaan pelapor karena KYRI menjamin hal itu.

Pertanyaan Masyarakat:
5.Tiga hari yang lalu saya mengirimkan laporan pelanggaran kode etik hakim via pos namun setelah dikirim baru sadar tidak melampirkan foto copy putusan. Bolehkah saya susulkan saja, mohon informasi.

Pengirim : Sandra G di Pagaralam. Sandragupitasumber@yahoo.co.id

Respon:
Saudari sandra, melampirkan foto copy putusan adalah syarat materil laporan yang bersifat wajib apabila yang dilaporkan adalah putusan hakim yang tidak masuk akal/aneh/terdapat kejanggalan.

Jika memang demikian kondisinya, saudari tidak perlu khawatir karena laporan masyarakat yang terlupa melampirkan identitasnya akan disurati langsung oleh KY agar segera mengirimkan berkas tersebut.

Namun saudari juga diperkenankan berinisiatif mengirimkan susulan berkas putusan tersebut. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:
6.Saya berencana melaporkan oknum panitera nakal karena sudah menjadi perantara suap agar dimenangkan hakim.

Pengirim : Jalal di Banyuasin. Jalaludin@yahoo.co.id

Respon:
Perlu kami jelaskan bahwa UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan wewenang dan tugas KY hanya menjaga dan mengawasi etika dan perilaku hakim, namun tidak termasuk aparat pengadilan lainnya seperti panitera.

Namun kita sadari bersama jika panitera dan hakim adalah satu kesatuan karena terikat kerja dalam satu lembaga. Silahkan saja disampaikan laporannya untuk kami telusuri secara mendalam, apakah ada keterkaitan hakim di dalamnya ataukah murni perilaku panitera tersebut.

Kami tunggu kehadirannya di kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945.

— ** —




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *