Wartawan terima Amplop = mendukung pelaku korupsi. Di Sumsel jadi tradisi?

PALEMBANG  I  KSOL  — Dalam kode etik jurnalistik pasal enam (6), wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Jika wartawan tersebut menerima suap dalam bentuk apapun, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai perilaku korupsi.

“Amplop ini bisa dibilang perilaku korupsi, tetapi belum tentu tindak pidana korupsi. Semua tergantung isi dan kepentingannya apa?. Kenapa saya bilang perilaku korupsi dan bukan tindak pidana korupsi? karena korupsi secara bahasa artinya tindakan menyogok, menyuap dan perbuatan yang buruk,” kata Mualimin Pardi Dahlan, Praktisi Hukum Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (9/11/2018).

Oleh sebab itu, menurut Apenk — sapaan akrab Mualimin Pardi Dahlan, wartawan menerima amplop belum tentu termasuk tindak pidana korupsi. Sebab menurutnya, harus memenuhi sejumlah unsur dan ketentuan terlebih dahulu.

“Bila semua telah terpenuhi baik unsur dan ketentuannya, baru nanti bisa akan ditentukan, apakah menerima amplop bagi wartawan termasuk tindak pidana korupsi atau tidak. Tapi kalau jabatan resmi seorang jurnalis disalahgunakan dan perilakunya itu merugikan uang negara, barulah ia bisa dimasukan ke dalam tindak pidana korupsi,” tegas Apenk kepada kabarsumatera.com, disela-sela Diskusi Publik yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang.

Pada acara yang bertema “Jurnalis Melawan Korupsi, di Rumah Tamu jalan Sumpah Pemuda Palembang ini Apenk menyatakan, pengelompokkan perilaku wartawan menerima aplop sebagai tindakan korup atau tidak, menurutnya tergantung isi, tujuan dan kepentigannya.

“Misalnya upahnya berapa, kepentingannya bagaimana dan terkait dengan pemberitaan apa. Dan orang yang memberi amplop itu dilihat sebagai apa, kepentingannya apa dan uang yang digunakan bersumber dari mana, barulah kita sebut tindak pidana korupsi, tapi amplop ini memang bisa kita katakan sebagai perilaku korupsi,” tegas pria yang sekarang aktif di Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara ini.

Hal senada disampaikan Ibrahim Arsyad, Ketua AJI Palembang.  Ia mengatakan, untuk menegaskan perilaku wartawan menerima amlop sebagai tindak pidana korupsi atau tidak, masih perlu kajian. Sebab menurut Baim–panggilan akrab Ibrahim Arsyad–untuk menentukan semua itu diperlukan ketentuan dan unsur-unsur lain yang dapat membenarkan perilaku wartawan menerima amplop itu korup atau tidak. Oleh sebab itu, Baim belum bisa memastikan hal itu.

“Apakah amplop itu termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, saya tidak bisa memastikan. Tapi kemungkinan atau dugaan tindak pidana korupsi itu bisa,” kata Baim kepada kabarsumatera.com, Palembang, Jumat (9/11/2018).

Baim menambahkan, trend dan budaya wartawan menerima amplop di Sumsel ini sangat kuat. Alasannya banyak ragam. Wartawan amplop selalu memberikan dalih ini itu dan dengan dalih lain sebagai pembenaran.

Melihat itu, Baim menegaskan semua jurnalis harus memahami kode etik jurnalistik pasal 6, yang sangat jelas agar wartawan tidak menyalahgunakan profesinya.

“Apakah budaya wartawan amplop ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 6 tentang suap, kemungkinan iya. Jadi pasal 6 ini harus dijadikan benteng jurnalis, agar jurnalis tidak menyalahgunakan profesinya,” tambah Baim diakhir kegiatan Diskusi Publik “Jurnalis Melawan Korupsi”, yang diselenggarakan AJI Palembang, bertempat di Rumah Tamu jalan Sumpah Pemuda Palembang.

Ditemui setelah kegiatan diskusi, Sidratul Muntaha, Ketua Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel mengatakan, jika persoalan amplop ini antara halal dan haram, pembahasannya juga sangat sensitif.

“Apakah perilaku amplop itu termasuk perilaku korupsi atau tidak, jawabannya bisa iya bisa tidak, atau bisa juga sebagai gratifikasi,” kata jurnalis fornwes.com ini di Palembang, Jumat (9/11/2018).

Menurut jurnalis fornews.com ini menegaskan, perilaku wartawan menerima amplop saat menjalankan tugasnya termasuk pelanggaran. Pada kondisi itu menuut Sidra, wartawan harus dapat bersikap dengan cera mengembalikan amplop tersebut.

“Apakah perilaku amplop tergolong pelanggaran? pasti jelas ini pelanggaran. Sebetulnya kalau kita mendapatkan amplop itu sebenarnya tinggal dikembalikan saja,” tegasnya.

Sidra juga menegaskan agar jurnalis dalam menjalankan tugasnya harus kembali pada orientasinya, yaitu mencari dan menggal berita. Jurnalis menurutnya memiliki target deadline berita, dan bukan amplop.

“Oleh sebab itu, ke depan, jurnalis bukan berpikir amplop, tapi harus berpikir untuk memberi karya jurnalistik yang terbaik, karena kehebatan jurnalistik dilihat dari karyanya, termasuk melakukan kontrol sosial,” imbuh Sidra kepada kabarsumatera.com, di kegiatan Diskusi Publik yang digelar Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Palembang.**

TEKS : MUHAMMAD RIDHO   I    FOTO  : PUTRA ANWAR.P   I  EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *