Tarech : Usulan dana saksi ditanggung negara potret rendahnya kepekaan sosial anggota Parlemen

Tarech Rasyid adalah Akademisi FISIP UIN Raden Fatah Palembang

PALEMBANG I KSOL — Usulan anggota dewan agar negara menanggung dana saksi dalam proses pemilu, sungguh mencerminkan, sikap anggota dewan sangat melecehkan kecerdasan rakyat. Hal itu dikatakan Pengamat Sosial Politik Palembang, Dr Tarech Rasyid, M.Si, Kamis, (18/10/2018).

Menurut Tarech, hingga kini kecerdasan rakyat tidak tumpul. Rakyat tidak akan pernah lupa dengan anggaran dana untuk aspirasi, yang awalnya juga dikritisi rakyat melalui protes unjuk rasa. Namun, faktanya dana aspirasi itu tetap berjalan hingga sekarang.

“Apakah penggunaannya tepat dan fungsional? kita tidak tahu!. Yang jelas, dana aspirasi itu dapat digunakan untuk keuntungan anggota dewan itu sendiri dan partainya. Misalnya, membangun jalan di kampung, maka pembangunan jalan itu bisa diklaim untuk kepentingan politik,” ujar aktifis 1998 ini.

Oleh sebab itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang ini menilai, usulan dana saksi yang dibebankan negara sangat tidak logis. Dalam bahasa Palembang, logika berpikir seperti itu disebut “nak lemak dewek” (mau enak sendiri).

“Bila sekarang anggota dewan kembali meminta agar dana saksi pemilu itu dibebankan pada negara . Itu artinya, sama saja caleg, capres dan sebagainya, termasuk parpol, menggunakan uang rakyat. Logikanya, sungguh menyesatkan. Logika berpikir seperti itu disebut wong Palembang “nak lemak dewek,” tegasnya.

Tarech mengatakan sikap yang demikian menggambarkan rendahnya kepekaan sosial para anggota parlemen terhadap realitas dan kebutuhan rakyat.

“Usulan itu dapat dimaknai, mereka itu (anggota DPR) sudah kehilangan kepekaan terhadap rakyat yang miskin dan tertimpa musibah. Ironis, mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan partai, bukan memikirkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Joko Siswanto, Pengamat Politik di Palembang

Terpisah, Pengamat Politik Palembang lainnya, Joko Siswanto menilai, pada pemilu mendatang seharusnya tidak perlu saksi, bila semua penyelenggara pemilu benar-benar komitmen terhadap kejujuran.

“Saksi itu tidak menjadi syarat wajib bagi sah dan tidaknya suara. Kalau penyelenggara pemilu komitmen terhadap nilai-nilai dan kejujuran, saya kira tidak perlu saksi dari parpol, sebab sudah ada yang bertanggungjawab,” ujar Akademisi Universitas Taman Siswa Palembang, Rabu, (17/10/2018).

Hal itu dikatakan Joko terkait dengan pengajuan 10 Fraksi DPR yang mengusulkan agar biaya saksi pada saat pemilu ditanggung pemerintah. Menurut Joko, usulan pengadaan anggaran untuk saksi yang ditanggung pemerintah, hal itu menjadi hak setiap warga negera. “Namanya juga usulan, ya silakan saja usul,” ujarnya.

BACO JUGO ARTIKEL LAINNYO : Mengapa Dana Saksi Parpol Harus Ditanggung APBN?

Namun menurut Joko, yang terpenting dalam pelaksanaan pemilu bukan menghadirkan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi bagaimana lembaga penyelenggara pemilu menjaga komitmen kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu sampai pada penghitungan suara.

Joko juga memberi ilustrasi, hadirnya saksi-saksi dari Partai Poliik (parpol) di setiap TPS, mengesankan penyelenggara pemilu tidak profesional dan proporsional. “Kalau penyelenggara pemilu menempatkan dirinya secara proporsional dan melepaskan semua kepentingan dari pihak manapun, saya kira tidak perlu saksi. Berikan saja tanggungjawab itu pada penitia penyelenggara. Tapi masalahnya kemudian, selama ini partai politik menyiapkan saksi.


Menurut Joko, pada masa pemilu mendatang, yang paling penting, bukan bagaimana membiayai saksi, apakah ditangung negara atau oleh parpol, tetapi bagaimana penyelenggara pemilu yang sudah dipercaya negara bisa menjalankan tugasnya dengan profesional dan proporsional.

“Sehingga masing-masing parpol sebagai peserta pemilu, tidak akan merasa khawatir adanya kemungkinan manipulasoi hasil pemilu. Saya kira kalau semua komitmen terhadap kejujuran, parpol tidak perlu menyiapkan saksi dan anggarannya,” tegasnya.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, usulan dana saksi itu telah disetujui 10 fraksi DPR. Komisi II juga sudah mengajukan anggaran tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, usulan dana itu bisa dimasukkan ke dalam APBN.

Namun demikian, total anggaran yang nantinya akan dialokasikan tergantung dari ketersediaan uang negara. “Tergantung ketersediaan keuangan negara. Silahkan sanggupnya berapa, tinggal partai sesuaikan,” ujar Amali.

Menurut Zainudin, penanggungan dana saksi pemilu oleh pemerintah tidak akan membebani APBN. Sebab, besar anggaran tidak seberapa dibandingkan dengan proses demokrasi yang harus dikorbankan jika tidak semua partai bisa menyediakan saksi.**

TEKS : IMRON SUPRIYADI  I  ILUSTRASI : GOOGLE IMAGE




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *