Anda melihat perilaku hakim menyimpang? Laporkan disini!

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan

——————————————————–

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Mohon informasinya bagaimanakah proses penanganan laporan yang disampaikan masyarakat ke kantor Komisi Sumsel?. Titin P Ismail di Pangkalan Balai. tintania@gmail.com

Respon:

Saudari Titin, setelah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) ke KY Sumsel, akan ditelaah guna mengetahui apakah semua persyaratan formil ddan materil telah dilengkapi. Selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Yudisial Pusat (Jakarta) untuk dilakukan anotasi. Hasil anotasi akan diproses bidang pemantauan dan investigasi. Kemudian dilakukan sidang Panel untuk memutuskan ada tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Apapun hasilnya, pelapor akan disurati. Jika hasilnya dapat ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan/klarifikasi/investigasi kepada pelapor, saksi, ahli dan/atau terlapor. Tahap akhir, dilakukan sidang pleno untuk memutus terbukti/tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH, dan hasilnya akan disampaikan ke pelapor dan terlapor. Bagi terlapor (hakim) yang tidak terbukti melanggar KEPPH akan dipulihkan nama baiknya (rehabilitasi).

  1. Bagaimana mekanisme menyampaikan laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim ke Penghubung Komisi Yudisial Sumsel, apa sajakah yang harus dilampirkan sebagai kelengkapan data?

Pengirim : Lailatul Fitri di Kayuagung. Lailafitri@yahoo.com 

 Respon:

Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) cukup dengan menyiapkan bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti pendukung materiil (jika yang dilaporkan putusan janggal melampirkan fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai).

  1. Saya bermaksud minta bantuan KY Sumsel untuk memantau sidang perkara pidana adik saya. Tolong bagaimana caranya. Terima kasih.

Pengirim : Tartila Apnani di Palembang. Martina@gmail.com

Respon:

Prosedur permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat ke KYRI sangat mudah, silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. Apakah boleh melaporkan pelanggaran kode etik hakim di pengadilan tapi meminta diwakili kerabat dekat yang datang ke kantor KY Sumsel?.

Pengirim Edi Yanto di Palembang. Ediyanto@yahoo.com

Respon:

Menyampaikan laporan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) ke KYRI dapat diwakilkan pada siapapun, namun tentu saja harus disertai dengan surat kuasa khusus atas hal tersebut. Selain itu, sangat diharapkan untuk dibuat pokok laporan yang memuat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (disertai bukti pendukung: rekaman video/audieo, foto, dsb), maupun syarat formil lainnya seperti identitas pelapor/kuasa (nama dan alamat surat pelapor/kuasa, nama dan tempat tugas terlapor/hakim, foto copy KTP pelapor/kuasa yang masih berlaku). Untuk lebih jelasnya silahkan datang langsung ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  1. Apakah masih diterima laporan atas putusan majelis hakim pada 2 tahun yang lalu karena saat ini kami baru memiliki bukti. Terima kasih.

Pengirim : Safran di Sekayu, afransi@yahoo.co.id

Respon:  

Komisi Yudisial tidak mengenal istilah kadaluarsa dalam memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga pelanggaran hakim dan putusan hakim yang dianggap janggal pasti akan diproses asalkan dimulai dari tahun 2004 karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim. Putusan hakim yang “ganjil” dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial asalkan dengan fakta dan bukti yang jelas, baik formil maupun materil.

Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai). Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Semoga dapat dipahami.

  1. Kami perwakilan masyarakat di Bangka sangat berharap ada Komisi Yudisial karena disini juga banyak kasus.

Pengirim : Karman Aridi di Bangka. karmanaridi@yahoo.com

Respon:

Salah satu landasan dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah karena kuantitas laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tinggi, selain realitas penegakan hukum di pengadilan yang dilanda banyak masalah, baik secara sosiologis, politis, hingga ekonomis. KY pun menginginkan Penghubung KY ada di semua daerah, termasuk di Bangka, namun anggaran negara belum dapat mengcover keinginan tersebut. Mudah-mudahan tahun mendatang PKY dapat dibentuk di seluruh daerah. Sekedar informasi saat ini persebaran PKY sudah ada di 12 daerah, yakni Medan, Surabaya, Mataram, Makassar, Samarinda, Kupang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Ambon, dan Palembang. Jadi jika saudari menemukan pelanggaran KEPPH di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *