URGENSI POLITIK PROFETIK

Oleh Dr Tarech Rasyid, M.Si, Akademisi Universitas IBA Palembang

Potret politik di tanah air terasa buram dan kusam. Hal ini dikarenakan maraknya praksis politik yang pragmatis, tercermin dari maraknya “politik transaksional” yang berkembang luas di tanah air, ironisnya itu terjadi di era reformasi.

Di sisi lain, publik disajikan pula prilaku elit politik yang materialistik dan hedonistik.

Prilaku elit politik ini terkadang didorong oleh penyakit sindrom Don Quixote, tokoh yang terdapat dalam novel klasik Spanyol, karya Miguel del Cervantes, terbit 1605  Realitas ini semakin kusam dengan lemah gemulainya institusi-instiitusi demokratis, termasuk lembaga sosial yang mengontrolnya. Berkaitan dengan kenyataan ini terasa urgensi kehadiran politik profetik di tanah air.

Upaya menghadirkan politik profetik tersebut, tentu bukanlah bermaksud untuk mengajak kembali ke dalam dunia romantisme perjuangan yang kini terasa makin terperangkap dalam “penjara pragmatisme”, atau sebuah langkah eskapisme yang bermaksud untuk membangun sebuah istana yang disebuat Eli Somer sebagai “maladaptive daydreaming”, sebuah kondisi dimana manusia kecanduan dalam fantasi yang dibangunnya sendiri.

Menghadirkan politik profetik dalam konteks hari ini semata-mata agar publik yang dilanda kemarau panjang dapat menikmati “tetesan-air”, juga “hembusan-angin” yang menyibakkan tirai harapan bahwa esok matahari terbit dengan cahaya lebih cemerlang.

**

Hampir empat dekade yang lalu, Koentowijoyo, sastrawan yang juga dikenal sebagai cendikiawan Muslim, menggagas Ilmu Sosial Profetik ditengah-tengah ilmu sosial mengalami kemandegan. Bagi Guru Besar UGM ini, Ilmu Sosial itu tidak hanya menjelaskan gejala sosial saja.

Begitu juga dengan Ilmu Sosial Transformatif tidak sekedar menjelaskan fenomena sosial, kemudian melakukan tranformasi sosial tanpa mengetahui ke arah mana perubahan itu di arahkan. Kelemahan ilmu-ilmu sosial, termasuk Ilmu Sosial Transformatif,  telah mendorong Koentowijoyo melahirkan Ilmu Sosial Profetik yang tidak hanya menjelaskan gejala sosial dan melakukan transformasi sosial, melainkan memberikan arah dari perubahan sosial tersebut. .

Sebagaimana diakui oleh Koentowijoyo, gagasan Ilmu Sosial Profetik itu dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Iqbal, seorang sastrawan dan filsuf Islam, terutama mengenai etika profetiknya. Sedangkan pengaruh dari pemikiran Roger Garaudy, yang dikenal sebagai seorang komunis dan Marxian yang kemudian memeluk agama Islam, adalah filsafat profetiknya.

Istilah profetik dari kedua tokoh pemikir itu kemudian dipergunakannya dalam diskursus ilmu sosial, terutama Ilmu Sosial Profetik yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Ayah Al-Qur’an yang menjadi jantung Ilmu Sosial Profetik yang digagas Koentowijoyo ini adalah surat Ali ‘Imron, ayat 3:110, yang berbunyi; “Kuntum khaira ummmatin ukhrijat linnasi ta’muruna bilma’rufi wa tanhauna ‘anil munkari wa tu’minuna billahi” (Kau adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah).

Di dalam ayat tersebut di atas, terkandung tiga pilar Ilmu Sosial Profetik, yaitu: Humanisasi (amar ma’ruf), liberasi (nahi mungkar) dan transendensi (tu’minuna billah). Humanisasi merupkan tujuan utama dari liberalisme, sedangkan liberasi menjadi fokus pemikiran Marxisme, dan transendensi umumnya menjadi kajian agama. Bagi ilmu Sosial Profetik, ketiga hal tersebut terintegrasi menjadi satu kesatuan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun yang dimaksudkan dengan Humanisasi, liberasi dan transendensi adalah sebagai berikut:

Humanisasi. Humanisasi ini sangat dibutuhkan karena masyarakat kita dewasa ini cenderung mengarah pada proses dehumanisasi (atau objektivikasi teknologis, ekonomi, budaya atau negara). Misalnya, kemajuaan teknologi telah menggiring manusia Indonesia menjadi manusia mesin, atau menjadi masyarakat massa dan budaya massa yang dipengaruhi oleh iklan, merek pakaian, atau Macdonalisasi.

Namun, humanisme Koentowijoyo bersandar pada humenisme-teosentris, yaitu berpijak pada transendensi (tu’minuna billah). Hal ini berbeda dengan humanisme Barat, yakni humanisme-antroposentris. Dalam konteks politik, proses dehumanisasi terjadi bilamana terdapat kebijakan yang represif.

Liberasi. Liberlisasi dapat ditujuakan pada sistem pengetahuan, misalnya dominasi positivisme di dalam ilmu-ilmu sosial. Sasaran lain dapat juga ditujukan pada sistem politik. Misalnya, membebaskan masyarakat dari belenggu sistem politik yang otoritarian seperti terjadi di masa Orde Baru, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi.

Selain itu, bisa pula melakukan pembebasan terhadap neo-feodalisme di dalam sistem birokrasi kita. Bahkan, membebaskan masyarakat yang terjebak dalam politik uang.  Namun, Ilmu Sosial Profetik tidak menjadikan pembebasannya sebagai ideologi seperti halnya  komunisme atau marxisme. Sebab, liberasi Ilmu Sosial Profetik masih dalam koridor ilmu, dan ilmu itu didasari nilai-nilai transendental.

Transendensi. Transedensi merupakan kesadaran keilahian atau ketuhanan. Namun, transendensi ini akan efektif bagi kemanusiaan bila dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Hal ini disebabkan transendensi itu memiliki arti atau makna sebagai iman kepada Tuhan atau Sang Pencipta.

Bagi umat Islam tentu saja transendensi ini berarti beriman kepada Allah SWT. Dengan demikian, nilai-nilai transendental (nilai-nilai agama) merupakan dasar yang penting dalam membangun peradaban. Yang jelas, transendensi ini memposisikan  agama (nilai-nilai agama Islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik.

Terlebih lagi, bila mencermati peradaban post-modernisme maka kita akan menghadapi de-differentiation, yaitu agama akan menyatu kembali dengan “dunia”. Hal ini berbeda dengan peradaban modernisme yang dibangun dengan diffrentition, yaitu memisahkan agama dengan “dunia”. Dalam konteks politik, di dalam peradaban post-modernime maka politik harus didasarkan pada nilai-nilai transendental (nilai-nilai ketuhanan).

**

Dari perspektif Ilmu Sosial Profetik tersebut, tentunya diharapkan terbangun juga politik profetik yang tidak hanya bergulat pada persoalan manusia, juga persoalan ketuhanan. Dengan demikian, prakxis politik profetik tidak hanya semata-mata merebut kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok (baca:manusia), melainkan menaburkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai keilahian.

Dalam kondisi hari ini, kehadiran politik profetik menjadi urgent. Sebab, “dunia politik” kita hari ini sungguh sangat kusam. Perbedaan pandangan kerap menjurus pada permusuhan, bahkan pertikaian. Kita tentu tidak ingin politik menjadi arena penindasan.

Sebaliknya, bila terdapat gejala penindasan politik maka harus ada langkah-langkah liberasi atau pembebasan terhadap penindasan tersebut, sehingga terwujud kehidupan yang humanis yang didasarioleh nilai-nilai transendental dapat kita bangun.

Kehadiran politik profetik dapat menjadi anti-tesis terhadap “politik sekuler”, termasuk ilmu-ilmu sosial lainnya yang dibangun oleh filsafat positivisme. Diskursus ilmu Sosial Profetik, termasuk politik profetik, tentu diharapkan menjadi paradigma alternatif di antara paradigma yang telah ada di dalam ilmu sosial (termasuk ilmu politik), seperti halnya teori kritis (critical theory) yang berkembang menjadi paradigma.

Siapa tahu, di masa mendatang politik profetik menjadi paradigma baru: paradigma alternatif di tengah-tengah ilmu politik yang dipengaruhi paham positivistik, atau ilmu politik yang dibangun oleh jiwa filsafat modernisme yang dicirikan diffrentiation (memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan). Sementara itu, di dalam peradaban posmodernisme yang dicirikan de-differentiation (agama akan menyatu kembali dengan “dunia”). Dalam peradaban posmodernisme, boleh jadi, ilmu politik profetik berkembang sehingga melahirkan praxis politik  dan politisi yang berkeadaban. (*)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *