KOLOM YUDISIAL Edisi Juni – Juli 2018

KOLOM YUDISIAL

EDISI JUNI   s.d   JULI  2108

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id. Respon akan dimuat setiap 3 pekan

—————————————————-

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY kapankah akan membentuk perwakilan di Kabupaten Musi Rawas?

Pengirim : Ardi S di Musi Rawas. Email : Ardi778@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Ardi, UU KYRI Nomor 18 tahun 2011 Pasal 3 ayat 2 dan 3 menyatakan KY dapat  mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Saat ini penghubung KY sudah ada di 12 Provinsi dan salah satunya di Sumatera Selatan. Terkait yang saudara sampaikan atas hadirnya perwakilan di Kabupaten juga menjadi harapan KY, namun sebagaimana kewenangan yang tertuang dalam UU tersebut, KYRI hanya dapat membentuk penghubung. Mudah-mudahan jika ini menjadi kehendak bersama dan UU KYRI telah dilakukan penyempurnaan, harapan hadirnya perwakilan KY di Kabupaten akan tercapai.

Pertanyaan Masyarakat:  

  1. KY saya sangat ingin melaporkan hakim nakal yang saya punya bukti kuat terhadapnya tapi saya kesulitan menuangkannya dalam laporan tertulis. Mohon bantuannya. Salim di Lubuk Lancang, Banyuasin.

Pengirim : Salimmistami@gmail.com  

Respon:

Saudara Salim, Komisi Yudisial senantiasa memberikan layanan yang baik untuk masyarakat selaku mitra utama. Jika memang bermaksud menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada KYRI, silahkan langsung datang ke kantor Penghubung KYRI di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945. Agar kehadiran saudara menjadi efektiv dan efisien kami harapkan untuk menyiapkan dan membawa Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (rekaman video, audio visual, rekaman persidangan/foto/kliping koran bila ada/keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai, dakwaan, putusan).

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Apakah Komisi Yudisial memberi hukuman untuk hakim yang melanggar kode etiknya. Apa saja bentuk hukumannya?

Pengirim : Tiara Mestika di Kayuagung.Email : Tiararaniasa@yahoo.com

Respon:

UU KYRI No 18 tahun 2011 Pasal 22D ayat 2 dapat menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim yang melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) dengan kategori sebagai berikut:

  1. Sanksi ringan terdiri atas: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; atau 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
  2. Sanksi sedang terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu ) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
  3. Sanksi berat terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural; 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Pertanyaan Masyarakat:  

  1. KY mohon informasi prosedur memantau persidangan perkara di pengadilan? Terima kasih. Martina A di Palembang.

Pengirim : Martinaindah@gmail.com

Respon:

Prosedur permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat ke KYRI sangat mudah, silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif(uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Saya mau tanya apakah putusan/vonis hakim yang dianggap tidak adil dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial?

Pengirim  : Isnaini di Palembang, Email : isnaini@gmail.com.

Respon:

Saudari Isnaini, putusan hakim yang aneh/tidak masuk akal dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial asalkan dengan fakta dan bukti yang jelas, baik formil maupun materil. Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada, serta keterangan saksi minimal 2 orang secara tertulis di atas kertas bermaterai). Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Pelanggaran etika dan perilaku serta putusan hakim yang dianggap janggal pasti akan diproses asalkan dimulai dari tahun 2004 karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim.

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Tolong KY sering-sering monitoring di PN di daerah karena banyak sekali hakim yang tidak profesional. Jazuli di Prabumulih.

Pengirim : Jasxualiant@yahoo.co.id

Respon:

Saudara Jazuli KYRI sangat mengapresisi atas informasinya dan perhatian yang saudara berikan terhadap proses peradilan, terutama etika dan perilaku hakim. Jika memang menemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kami tekankan untuk didokumentasikan agar dapat menjadi bukti penunjang, dan segera komunikasikan dengan kami di kontak 0711-5734945 atau melalui email penghubungky@gmail.com. Kami akan telusuri dan sampaikan ke bagian investigasi KY untuk ditindaklanjuti. Terima kasih dan kami harap saudara  terus menjadi mitra kami dalam mengawal peradilan, khusnya etika dan perilaku hakim di dalam dan luar dinas. Terima kasih.**

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *