LP2S Palembang mengecam teror kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PALEMBANG  I  KSOL  – Lembaga Pendidikan Pers Sriwijaya (LP2S) Palembang mengecam teror kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerang kantor surat kabar Radar Bogor yang terjadi Rabu (30/5) lalu sekitar pukul 16.00 WIB. Hal itu diungkap Direktur LP2S Palembang, Imron Supriyadi melalui siaran persnya nomor 11/SP-LP2S/PLG/2018 yang diterima redaksi, Jumat (1/5).

Menurut Imron, aksi kekerasan terhadap pers tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dijelaskannya, bila ada pihak yang dirugikan atas sebuah pemberitaan media, akan lebih baik bila dilakukan dengan cara yang elegan dan proporsional.

Ditegaskannya pula, PDIP sebagai partai politik (parpol) yang menyejarah sebaiknya lebih terdidik dan menjadi teladan baik dalam menyelesaikan sengketa dengan media. “Bukan sebaliknya, menggunakan cara-cara melanggar hukum yang justru menodai nilai-nilai yang tertuang visi misi PDIP,” ungkap mantan ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Palembang itu.

Terkait itu, lanjut Imron, pihaknya menyampaikan enam pernyataan sikap. Pertama, menurut Imron, tindakan kekerasan terhadap media yang dilakukan kader PDIP terhadap Radar Bogor merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tergolong perbuatan pidana yang akan mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Kedua, lanjut dia, tindak kekerasan dan perusakan kantor Radar Bogor merupakan salah satu tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP. Ancaman pidananya penjara 5 tahun 6 bulan atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Ketiga, sudah seharusnya pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap para pelaku tindakan kekerasan dan premanisme yang menimpa Radar Bogor. Keempat, kepada PDIP dan lembaga lainnya bila merasa dirugikan oleh media, seharusnya dapat menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5, dan tidak melakukan tindakan premanisme yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kelima, kepada Pimpinan PDIP, harus segera memberi sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam kasus kekerasan di kantor Radar Bogor. “Terakhir, kepada Dewan Pers sebagai lembaga yang langsung atau tidak menaungi media di Indonesia, harus ikut mendorong dan mendesak pihak  kepolisian agar segera mengusut dan menyelesaikan kasus ini secara hukum sesuai UU yang berlaku,” ungkapnya.

Diketahui, aksi massa kader partai berlambang banteng itu dipicu pemberitaan Radar Bogor, yang memajang foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan judul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta’. Menurut massa PDIP, berita tersebut sangat tendensius.

TEKS : TIM KSOL   I  FOTO   : NET




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *