Dugaan Pelanggaran Paslon Pilkada OKI Masih Dikaji


KAYUAGUNG  I  KSOL  — Ogan Komering Ilir I Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Junaidi saat gelar acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Gedung Kesenian Kayuagung Jumat (16/3/2018) mengemukakan superioritas Bawaslu dalam urusan pemilu.

“Bawaslu merupakan tombak terakhir penegakkan hukum pemilu. Seluruh keputusan sengketa yang mungkin terjadi dapat dieksekusi Bawaslu, keputusan ini sifatnya final dan mengikat,” terangnya di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) HM Rifai, serta jajaran Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD), dan sejumlah elemen masyarakat.

Akan tetapi, sikap tegas orang nomor satu di Bawaslu Provinsi ini seketika berubah datar ketika sejumlah pewarta menanyakan kelanjutan dugaan pelanggaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) salah satu pasangan calon Bupati OKI yakni H Azhari Effendi-H Qomarus Zaman (Aqor) yang melebih ketentuan untuk jumlah sumbangan pihak swasta.


Menurut Junaidi, kasus pelanggaran paslon nomor 3 ini masih dalam tahap pengkajian. Dirinya enggan berkomentar lebih jauh, lantaran kasus yang menghebohkan ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) OKI. “Materi pengkajian yang dilakukan tidak bisa dibuka untuk media atau umum,” kilahnya.

Dilanjutkannya, pelanggaran LADK ini bukan hanya kesalahan administrasi tetapi kemungkinan juga bisa diterapkan unsur pidananya.

“Sanksinya berat. Dalam kasus ini, kemungkinam pelanggaran bisa keduanya, administrasi bisa, pidana juga bisa,” rincinya.

Ketua Panwaslu Kabupaten OKI Fahrudin mengatakan akan melakukan pemanggilan paslon Aqor untuk melakukan klarifikasi. Meski demikian, Fahrudin belum memastikan jadwal  pemanggilan, “Untuk waktu pemanggilannya belum ditentukan,” ujar Fahrudin singkat.

Terpisah, Calon Wakil Bupati OKI Qomarus Zaman mengakui adanya kesalahan administrasi saat penyampain LADK. Dirinya mengaku, dalam pengisian form, pihaknya melaporkan jumlah sumbangan dari pihak swasta dengan keseluruhan jumlah sumbangan yang mencapai Rp1,64 Miliar untuk satu nama perusahaan.

“Padahal dana sebesar itu merupakan sumbangan dari 4 perusahaan swasta yang merupakan teman sesama pengusaha Pak Azhari,” terangnya Qomarus Zaman di kediamannya beberapa waktu yang lalu.


Mantan Kepala Dinas Pendidikan OKI ini juga mengaku siap dipanggil untuk mengklarifikasi terkait permasalahan LADK ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, temuan Bawaslu Republik Indonesia (RI) atas kedua paslon yang terindikasi melanggar aturan, salah satunya Paslon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) H Azhari Effendi- H Qomarus Zaman (Aqor), dengan potensi pelanggaran sumbangan Rp1,64 Miliar.

“Sedang tindaklanjuti. Maksimal sumbangan dari swasta Rp 750 juta. Kan jadi temuan kami. Nanti diproses,” kata komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu Jakarta Senin (12/3/2018) lalu.

Senada dengan Bagja, Anggota Bawaslu M Afifudin juga mengungkapkan, saat ini jajarannya tengah fokus pada nominal besaran dana sumbangan dari badan swasta yang diterima Paslon. Dirinya mengaku Bawaslu bisa  mengembangkan kasus ini ke pihak penyumbang.

“Tentu ketika laporan itu periodik kan lebih banyak datanya. Nanti kalau data itu mencurigakan baru kita lacak,” terangnya.

Afifudin juga mengatakan para paslon yang mendapat sumbangan dana kampanye melebihi batasan itu harus mengembalikannya ke kas negara. Mekanisme pengembaliannya akan mengacu pada peraturan yang ada. “Kalau aturannya sudah begitu ditetapkan,” sebutnya.

Mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp 750 juta. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp 75 juta.

TEKS : ROMI I  EDITOR :  T PAMUNGKAS




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *